KRAKSAAN, Radar Bromo - Di tengah aksi yang digelar Aliansi L3GAM di Kantor Bupati Probolinggo Senin (5/1), muncul pula aksi tandingan dari kelompok masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap Pemkab Probolinggo dan panitia seleksi (pansel).
Mereka menggelar aksi secara bersamaan dengan L3GAM, namun menempati sisi timur gerbang masuk Kantor Bupati Probolinggo. Mereka menyuarakan keyakinan bahwa proses seleksi direksi Perumdam Tirta Argapura telah berjalan sesuai regulasi.
Koordinator lapangan aksi pendukung, Rudi Cahyono, menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk dukungan moral terhadap pemerintah daerah, bukan untuk menciptakan kegaduhan baru.
“Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Kami menilai seleksi Direktur Perumdam Tirta Argapura sudah dilakukan sesuai regulasi yang ada,” kata Rudi.
Ia menyayangkan maraknya aksi demonstrasi yang menurutnya kerap dilakukan tanpa menempuh ruang dialog terlebih dahulu. Rudi menyebut, demokrasi seharusnya dijalankan secara dewasa.
“Kami ingin memberi kedewasaan berdemokrasi kepada masyarakat. Jangan sedikit-sedikit demo yang justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rudi, jika ada persoalan atau keberatan dalam seleksi, seharusnya dapat disampaikan melalui diskusi, tabayyun, atau audiensi langsung kepada panitia seleksi. “Bisa diskusi atau tabayyun ke pansel. Itu jauh lebih baik. Sesuai dengan tagline Bupati, Probolinggo sae. Kondusivitas harus dijaga,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Perumdam Tirta Argapura yang juga Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Pada prinsipnya pemerintah daerah menerima dengan tangan terbuka bagi masyarakat, lembaga, atau siapa pun yang ingin memberikan masukan dan saran. Ini menjadi evaluasi bagi kami agar lebih berhati-hati,” kata Ugas.
Ugas memastikan seluruh tahapan seleksi telah dilakukan sesuai aturan dan melibatkan berbagai unsur yang kredibel. “Pansel ini terdiri dari beberapa unsur, akademisi, profesional, termasuk dari OPD. Insyaallah saya pastikan tidak ada satu pun yang melanggar aturan,” tegasnya.
Menanggapi isu persyaratan sertifikat yang dipersoalkan massa aksi, Ugas menjelaskan bahwa hal tersebut telah diatur jelas dalam regulasi. Ia merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2018.
“Di peraturan itu disampaikan bahwa calon direksi tidak diwajibkan memiliki sertifikat pada saat mendaftar. Tapi setelah terpilih menjadi direksi, wajib hukumnya memiliki sertifikat melalui bimbingan teknis,” jelasnya.
Karena itu, dalam proses seleksi, para calon telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesanggupan memenuhi kewajiban tersebut setelah terpilih. Bahkan, bagi calon yang sudah memiliki sertifikat tertentu justru mendapat nilai tambahan.
“Yang punya sertifikasi SPAM itu punya nilai plus. Dan terbukti, kita tidak bermain. Orang luar daerah ternyata kalah dengan yang memang lebih memenuhi kualifikasi,” ungkap Ugas.
Ia memaparkan, hasil penilaian pansel menunjukkan tiga nama dengan nilai tertinggi, yakni Indra Gunawan di posisi pertama, disusul Swito yang saat ini menjabat Plt Direktur, dan Yudi di posisi ketiga.
“Artinya, kami berani mempertanggungjawabkan seluruh proses dan penilaian. Semua titik koma nilainya siap kami buka kalau memang dibutuhkan, meskipun itu sifatnya rahasia,” tegasnya.
Terkait isu adanya calon yang sedang berproses hukum, Ugas menyebut hal tersebut juga telah menjadi bahan pertimbangan dan telah disampaikan secara lengkap kepada Bupati Probolinggo.
“Data-data itu semua sudah kami berikan ke Pak Bupati saat wawancara tiga besar. Pak Bupati sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing calon. Tidak ada yang sempurna, pasti ada plus dan minusnya,” ujarnya.
Ugas kembali menegaskan bahwa tujuan utama seleksi ini adalah menghadirkan pimpinan terbaik bagi Perumdam Tirta Argapura, sejalan dengan visi-misi kepala daerah.
“Pak Bupati dari awal ingin yang terbaik untuk Perumdam. Air bersih, pelayanan baik, mengurangi kebocoran. Itu berdampak pada kualitas hidup masyarakat, termasuk penurunan stunting,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Ugas mengimbau masyarakat dan lembaga untuk mengedepankan dialog daripada aksi demonstrasi.
“Monggo, kapan pun menyampaikan aspirasi. Tapi saya mohon jangan demo. Demo bisa mengganggu kondusivitas dan memunculkan persepsi negatif, termasuk bagi investor. Padahal sebenarnya aspirasi bisa disampaikan dengan cara yang lebih damai,” pungkasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid