KRAKSAAN, Radar Bromo - Rentetan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Probolinggo mendapat sorotan serius banyak pihak. Banjir bandang di Tiris salah satunya.
Bencana merupakan peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bentang alam dan arah pembangunan daerah.
Sorotan ini salah satunya diungkapkan pemerhati lingkungan hidup sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Muhammad Al-Fayyadl.
Ia menilai kejadian bencana tersebut. Dia meminta perhatian khusus dari para pemangku kebijakan, agar segera melakukan pemulihan bentang alam baik di wilayah pegunungan maupun dataran rendah.
“Bencana yang terjadi ini adalah alarm peringatan bagi kita semua. Ini harus jadi perhatian dari para pemangku kebijakan di Kabupaten Probolinggo, khususnya Bupati dan jajarannya, untuk segera melakukan pemulihan bentang alam di pegunungan dan dataran rendah di Probolinggo,”katanya.
Menurutnya, kerentanan bentang alam saat ini dipicu oleh berbagai faktor. “Sekarang tantangan kita bukan hanya penggundulan hutan, tetapi juga semakin banyaknya pemukiman dan proyek-proyek pembangunan yang memakan lahan. Ini jelas mengurangi ketahanan bentang alam,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar Pemkab Probolinggo segera melakukan pemetaan bentang alam secara komprehensif, termasuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang rawan bencana.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar perencanaan kebijakan mitigasi bencana ke depan.
Selain itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk melakukan desain ulang arah pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Ia secara tegas meminta agar proyek-proyek besar yang menyerap lahan luas, seperti jalan tol, pabrik, bandara, maupun pusat perbelanjaan, tidak dilanjutkan untuk sementara waktu.
“Proyek-proyek besar yang memakan lahan luas sangat berpotensi mengurangi luasan area hijau yang berfungsi sebagai pertahanan alami dari bencana. Menurut saya, proyek-proyek tersebut sebaiknya dimoratorium, mungkin sampai 10 hingga 20 tahun ke depan,” kata Lora Fayyadl sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, masa moratorium tersebut penting agar pemerintah dan masyarakat dapat melakukan refleksi menyeluruh terhadap konsep pembangunan yang selama ini dijalankan di Kabupaten Probolinggo.
Dalam penanganan bencana, ia juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, bukan semata-mata birokratis.
Lora Fayyadl bilang, penanganan bencana tidak cukup jika hanya dibebankan kepada dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup.
“Pendekatan penanganan bencana ini jangan hanya birokratis. Harus partisipatif, melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, para kiai, ulama, santri, serta jamaah pengajian dan selawat,” jelasnya.
Ia mendorong keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama mendata titik-titik kritis di wilayah masing-masing. Langkah ini akan meningkatkan kesadaran kolektif sekaligus memperkuat mitigasi bencana berbasis komunitas.
Ra Fayyadl juga menyoroti kondisi wilayah tempat tinggalnya yang dinilai mulai memasuki kategori kritis akibat maraknya proyek pembangunan besar.
“Di wilayah saya sendiri, Paiton, itu juga sudah mulai cukup kritis karena mulai banyak proyek-proyek besar yang mengurangi area hijaunya,” ungkapnya.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, serta dapat disampaikan secara luas.
“Mudah-mudahan teman-teman media bisa menuliskannya, agar ini menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid