KRAKSAAN, Radar Bromo- Program ambisius Presiden Prabowo Subianto membangun 300.000 jembatan baru hingga 2026 disambut sigap oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Terlebih, pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Jembatan memiliki misi besar: memastikan tidak ada lagi anak-anak di daerah yang harus menyeberangi sungai berbahaya hanya untuk pergi ke sekolah.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Probolinggo menggelar rapat koordinasi lintas sektor, Selasa (2/12).
Rapat tersebut melibatkan jajaran TNI, Polri, serta seluruh camat se-Kabupaten Probolinggo untuk menyusun daftar lokasi prioritas pembangunan jembatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, menegaskan bahwa rakor tersebut merupakan instruksi lanjutan dari Satgassus Jembatan pusat.
“Rakor ini menindaklanjuti arahan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Jembatan yang dibentuk Presiden,” ujarnya.
Menurut Hengki, pembahasan utama rakor adalah pemetaan dan pengumpulan usulan titik jembatan dari seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo. Usulan ini harus segera dikirim ke pemerintah pusat dengan batas waktu Kamis (4/12).
Ia menekankan bahwa kriteria pembangunan jembatan itu sangat spesifik.
“Catatannya adalah, jembatan yang diusulkan merupakan jembatan setapak, dengan kebutuhan lebar jalan 1,2-1,8 meter. Jadi bukan untuk roda tiga atau roda empat,” jelasnya.
Dari hasil rakor, sejumlah kecamatan telah memasukkan usulannya. PUPR kini bergerak cepat melakukan verifikasi faktual demi memastikan lokasi-lokasi tersebut memenuhi ketentuan Satgassus.
“Usulan ini akan dibawa Bupati ke pemerintah pusat, ke Kementerian Dalam Negeri. Eksekusinya ditahun 2026,” kata Hengki.
Ia juga menuturkan bahwa ada beberapa prioritas utama dalam program ini: jembatan yang menunjang akses pendidikan, perekonomian warga, serta fasilitas kesehatan.
“Sejumlah usulan telah masuk. Yang jelas, kami bergerak cepat melakukan verifikasi hingga akhirnya diusulkan oleh bupati. Dari jumlah yang disiapkan presiden, Kabupaten Probolinggo sendiri bisa mengusulkan lebih dari 200 jembatan, dengan syarat-syarat tadi terpenuhi,” tegasnya.
Program ini diharapkan mampu membuka akses wilayah terpencil, mengurangi risiko keselamatan warga, sekaligus memperkuat konektivitas antar-desa di Kabupaten Probolinggo. (mu/mie)
Editor : Muhammad Fahmi