KRAKSAAN, Radar Bromo-Tahun lalu sempat dilakukan merger terhadap puluhan sekolah dasar negeri di Kabupaten Probolinggo.
Namun di tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) memastikan tidak ada sekolah yang dimarger.
Kepala Disdikdaya Hary Thahjono, menegaskan bahwa belum adanya merger sekolah yang dilakukan mempertimbangkan berbagai aspek. Terutama jarak antar sekolah dan kondisi geografis wilayah.
“Sejatinya, memang ada sejumlah SD yang semula direncanakan untuk digabung, namun karena pertimbangan lokasi yang jauh dan akses yang sulit, rencana itu akhirnya diurungkan,” jelas Hary.
Sebagai alternatif dari kebijakan merger, Disdikdaya kini mendorong penerapan pembelajaran multi grid.
Yakni sistem pembelajaran yang memungkinkan satu guru mengajar di beberapa kelas dengan tingkat berbeda secara bergiliran.
“Guru mobile atau berpindah ke beberapa sekolah. Ini sekaligus untuk memenuhi kualifikasi dan sertifikasi para guru, agar layanan pendidikan tetap optimal meski jumlah peserta didik menurun di beberapa daerah,” terang Hary.
Menurutnya, kebijakan merger tetap menjadi opsi jangka panjang bila diperlukan. Namun saat ini pemerintah daerah lebih fokus pada pemerataan layanan pendidikan tanpa harus menutup atau menggabungkan sekolah.
“Kami ingin setiap anak, di mana pun berada, tetap bisa belajar tanpa harus menempuh jarak jauh. Prinsipnya, pemerataan pendidikan lebih penting daripada sekadar efisiensi administrasi,” bebernya.
Tahun sebelumnya, tepatnya 2024, Pemkab Probolinggo telah melakukan merger terhadap 24 SD negeri.
Kebijakan itu diambil untuk efisiensi dan pemerataan sumber daya guru. Namun, tahun ini, fokus pemerintah bergeser pada penguatan mutu pembelajaran dan pengembangan kompetensi guru. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid