KRAKSAAN, Radar Bromo - Sebanyak 29 Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemkab Probolinggo menjalani uji kompetensi atau job fit, Rabu (1/10).
Tes wawancara berlangsung di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo.
Uji komptensi ini dibuka langsung Sekda Ugas Irwanto, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel).
Dia didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni selaku sekretaris pansel.
Selain itu, hadir pula tiga anggota Pansel, yakni Prof. Dr. Fadillah Putra (Associate Professor/Lektor Kepala Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya), Prof. Dr. Suryanto (Guru Besar Psikologi Sosial Universitas Airlangga), serta Hamim Wajdi, (Konsultan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah).
Ugas menegaskan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif. “ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Peningkatan kapasitas dan kompetensi bukan hanya kebutuhan, tetapi keharusan strategis di era birokrasi modern,” tegasnya.
Ugas juga menyinggung arah kebijakan nasional dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menekankan pentingnya sistem merit.
Prinsip ini, kata dia, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place), sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.
Job fit ini, menurut Ugas, bukan sekadar formalitas administratif. Melainkan langkah nyata untuk memastikan setiap pejabat punya kapasitas kepemimpinan strategis.
“Kami tidak ingin sekadar mengisi jabatan, tetapi memastikan jabatan diisi orang yang layak dan mampu,” tambahnya.
Ugas menjelaskan bahwa tes tersebut menjadi salah satu syarat mutasi eselon II. Para pejabat diwawancarai langsung oleh pansel.
Dari total pejabat, ada beberapa yang tidak ikut tes, seperti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) karena memerlukan izin khusus dari Dirjen Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat. Serta Dinas Ketahanan pangan, lantaran pejabatnya akan segera purna atau pensiun.
“Hasil uji kompetensi sudah kami rekap dan disampaikan ke bupati. Nantinya akan ada tiga rekomendasi jabatan dari pansel untuk setiap pejabat. Bupati yang akan menentukan pilihan akhir. Kalau sudah final, hasilnya dikirim ke BKN. Jika tidak ada kendala, pelantikan bisa digelar dalam satu hingga dua minggu ke depan,” jelas Ugas.
Menurut Ugas, mutasi untuk eselon II bisa dilakukan setiap enam bulan sekali. Berbeda dengan Eselon III dan IV yang mensyaratkan masa jabatan minimal dua tahun sebelum bisa digeser.
Untuk promosi, ASN di eselon III-IV harus memiliki pengalaman jabatan minimal tiga tahun, meskipun bisa di tempat yang berbeda.
Selain eselon II, Pemkab Probolinggo juga tengah menyiapkan pergeseran besar di eselon III dan IV. Jumlahnya diperkirakan mencapai 100 jabatan lebih.
“Fokusnya adalah pengisian kekosongan jabatan agar roda pemerintahan tetap berjalan baik. Jadi akan ada pergeseran dan promosi sekaligus,” terang Ugas.
Ia menambahkan, untuk eselon III-IV, rekomendasi dari BKN sudah diterima. Tinggal menunggu jadwal pelantikan dalam waktu dekat. Ugas menegaskan. komitmen Pemkab Probolinggo dalam membangun ASN yang profesional, responsif, dan berdaya saing.
“Dengan manajemen ASN modern yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil, kita optimis mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang SAE (Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing),” pungkasnya. (mu/fun)
Editor : Fahreza Nuraga