KRAKSAAN, Radar Bromo– Harga tembakau di Kabupaten Probolinggo tahun ini masih relatif menguntungkan petani. Rata-rata harga berada di kisaran Rp 60-66 ribu per kilogram.
Kondisi itu jauh berbeda dengan sejumlah daerah lain. Belakangan, harga tembakau di sejumlah daerah justru anjlok hingga menyentuh Rp 12 ribu per kilogram.
Situasi ini pun menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Probolinggo. Ketua Komisi II DPRD Probolinggo Reno Handoyo mengingatkan agar Dinas Pertanian lebih ketat mengawasi gudang-gudang tembakau.
Hal itu untuk mencegah masuknya suplai tembakau dari luar daerah yang berpotensi mengacaukan harga di tingkat lokal.
“Kami dengar di luar daerah ada yang harganya hanya Rp 12 ribu untuk harga paling rendahnya. Jangan sampai tembakau dari luar masuk ke Probolinggo. Sebab, itu bisa menurunkan harga di sini,” beber Reno.
“Saat ini, harga di Probolinggo masih Rp 66 ribu, artinya ini angka aman. Kami minta dinas lebih aktif berkomunikasi dengan pihak gudang dan bertindak tegas jika ada kebocoran,” imbuh Reno.
Ia menambahkan, stabilitas harga tembakau merupakan kunci agar petani tetap sejahtera.
“Kalau harga bisa bertahan di atas Rp 50 ribu, petani sudah sangat aman. Yang kami khawatirkan, justru suplai dari luar daerah ini. Jangan sampai ada permainan yang akhirnya merugikan petani kita,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengaku pihaknya sejak awal telah mengawal ketat pergerakan harga tembakau.
Bahkan, tim khusus yang terdiri atas asosiasi tembakau, gudang, DPRD, HKTI, hingga Dinas Pertanian dibentuk untuk memastikan harga tidak merugikan petani.
“Alhamdulillah, meski di luar daerah anjlok, harga di Probolinggo masih aman. Awalnya memang sempat Rp 30–35 ribu karena gudang belum buka. Tapi, sekarang sudah tembus Rp 60 sampai hampir Rp 70 ribu. Ini hasil kerja bersama sejak awal musim tanam,” jelas Haris.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Probolinggo sebagai produsen tembakau terbesar kedua setelah Jember harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Pasalnya, regulasi baru terkait cukai dan industri rokok dinilai turut memengaruhi daya serap tembakau.
“Kita ini produsen besar, setiap tahun petani menanam tembakau. Jadi, harapan kami pemerintah pusat juga memberi atensi khusus. Tanpa industri rokok yang sehat, serapan tembakau bisa terganggu, dan ujung-ujungnya petani yang dirugikan," beber Gus Haris.
"Untuk itu, kami terus menjaga komunikasi dengan pihak gudang agar harga tetap stabil, bahkan kalau bisa lebih baik lagi,” imbuhnya. (mu/mie)
Editor : Muhammad Fahmi