KRAKSAAN, Radar Bromo – Hingga akhir Juni 2025, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Probolinggo telah mencapai Rp 1.284.960.473.652.
Jika dihitung sekitar atau 53,4 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp 2.402.791.454.303.
Capaian ini diungkap Pemkab Probolinggo dalam pembahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2025.
Pembahasan tersebut diawali dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Jumat (11/7) sore.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi itu, Bupati Probolinggo Gus Mohammad Haris menyampaikan nota penjelasan bupati terkait Raperda P-APBD 2025.
“Realisasi pendapatan ini menunjukkan kinerja yang cukup baik di semester pertama. Namun, kami juga perlu menyesuaikan rencana anggaran berdasarkan evaluasi aktual di lapangan agar tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” jelas bupati saat menyampaikan nota penjelasannya.
Bupati juga memaparkan bahwa dari sisi belanja daerah, hingga 30 Juni 2025, realisasi penggunaan anggaran tercatat sebesar Rp 1.100.471.560.277,00 atau 43,53 persen dari rencana belanja sebesar Rp 2.527.791.454.303,00.
Sedangkan untuk pembiayaan daerah, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp 125.030.086.189,10.
Berdasarkan evaluasi semester pertama tersebut, dalam dokumen Raperda P-APBD 2025, pemkab mengusulkan perubahan pada sejumlah pos utama.
Pendapatan daerah direncanakan turun menjadi Rp 2.436.343.596.298,00 atau berkurang sebesar Rp 29.446.464.181,00 (1,19 persen) dari target awal sebelum perubahan sebesar Rp 2.465.790.060.479,00.
Sebaliknya, belanja daerah justru mengalami penyesuaian naik menjadi Rp 2.609.658.588.591,00 atau meningkat Rp 18.868.528.112,00 (0,73 persen) dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp 2.590.790.060.479,00.
Adapun penerimaan pembiayaan juga mengalami kenaikan dari Rp 125 miliar menjadi Rp 173.314.992.293,00.
“Kami berharap perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, terutama dalam mendukung program prioritas daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas bupati Haris.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi menyampaikan bahwa pihak legislatif akan mencermati setiap perubahan yang diusulkan oleh eksekutif.
“DPRD akan memastikan bahwa perubahan anggaran ini tetap berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid