KRAKSAAN, Radar Bromo - Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025–2030 menuai sejumlah catatan.
Salah satunya meminta agar pemerintah Kabupaten Probolinggo mengurangi ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat.
Wakil ketua pansus ranwal RPJMD, Khairul Anam menyebut, dari Fraksi PDI-P memberi sejumlah catatan terhadap ringkasan makro APBD.
Fraksinya melihat sejumlah porsi anggaran mencerminkan arah kebijakan pembangunan dan ambisi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Beberapa indikator menunjukkan lonjakan ambisius, sementara yang lain tetap konservatif. Ini kombinasi antara optimisme dan kehati-hatian,” ujar Khairul Anam dalam keterangannya.
Pendapatan Daerah (PD) diproyeksikan meningkat dari Rp 2,29 triliun (tahun 2023) menjadi Rp 2,53 triliun (tahun 2030). Meskipun hanya tumbuh dengan Capaian Anggaran dan Realisasi (CADR) sebesar 0,8 persen, target ini dianggap realistis.
“Target tumbuh sedikit di atas tren historis, bisa dicapai dengan optimalisasi penerimaan,” tegas Anam.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan utama dengan lonjakan dari Rp 299,3 miliar (tahun 2023) ke Rp 684,3 miliar (2030). Kata Kahirul Anam, CADR menyentuh 13,6 persen, menjadikannya salah satu indikator paling ambisius.
“Kenaikan tajam ini membutuhkan terobosan besar dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak atau retribusi,” terangnya
Sejalan dengan itu, tingkat kemandirian daerah ditargetkan naik dari 13 Pesen ke 27 persen, dengan CADR 12,3 persen.
“Harus didorong dengan peningkatan PAD yang signifikan. Namun masih rawan gagal jika ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak segera dikurangi,” tambahnya.
Ketergantungan terhadap pemerintah pusat ditargetkan turun dari 87 persen (tahun 2023) menjadi 76 persen (tahun 2030), menandakan upaya optimistis daerah untuk lebih mandiri.
Meski begitu, Dana Transfer (TKD) dari pusat tetap tumbuh stabil dari Rp 1,99 triliun ke Rp 2,1 triliun, dengan CADR 0,8 persen, yang digolongkan sebagai konservatif.
“Butuh konsistensi dalam peningkatan PAD dan pengurangan alokasi dari pusat,” katanya.
Sementara belanja daerah secara keseluruhan naik dari Rp2,36 triliun (tahun 2023) ke Rp 2,56 triliun (tahun 2030). Namun, ada dinamika menarik di dalamnya.
Belanja operasional naik ke Rp1,64 triliun, tapi dengan CADR negatif -1,5 persen, dikategorikan sebagai konservatif.
“Penurunan tajam ini efisiensi besar, tapi risiko tinggi jika tidak dibarengi reformasi ASN,” jelas Khairul.
Belanja modal justru tumbuh ambisius dari Rp 231 miliar menjadi Rp 347 miliar, dengan CADR 5,1 persen.
“Perlu kebijakan besar untuk mendorong peningkatan belanja pembangunan, jangan hanya untuk proyek seremonial,” tambahnya.
Sedangkan belanja tidak terduga (BTT) yang semula menurun tajam dari Rp 86,5 miliar (tahun 2018) ke Rp 58,1 miliar (tahun 2023), kini justru ditargetkan meningkat tajam menjadi Rp 121,6 miliar (tahun 2030). Dengan CADR 12,8 persen, ini jadi indikator dengan pertumbuhan paling ambisius.
“Target bergeser dari tren penurunan tajam menuju peningkatan tajam, butuh political will dan reformasi alokasi,” tegas Khairul.
Belanja transfer juga naik dari Rp 526 miliar ke Rp 565 miliar, meski CADR-nya hanya 1,0 persen (konservatif).“Perlu perhatian agar tidak mengurangi dukungan terhadap kabupaten dan kota serta desa,” katanya.
Dengan porsi anggaran yang menyasar kemandirian fiskal, efisiensi belanja operasional, dan penguatan PAD, RPJMD 2025–2030 Kabupaten Probolinggo menandai babak baru reformasi fiskal daerah.
Namun, kesuksesan target ini bergantung pada keberanian politik, konsistensi kebijakan, dan kesiapan birokrasi.
“Meningkat ke level next level tidak bisa hanya mengandalkan rutinitas. Harus ada terobosan nyata dan reformasi kelembagaan,” tutup Khairul Anam. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid