KRAKSAAN, Radar Bromo – Gerbang Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) menjadi saksi aksi damai bertajuk “Aksi Kamisan” yang digelar oleh Aliansi BEM Probolinggo Raya.
Aksi yang digelar Kamis (12/6) berlangsung selama lebih dari dua jam ini menyoroti ironi antara narasi pemerintah soal tambang dan realita di lapangan.
Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus berkumpul menyuarakan keresahan mereka, melalui orasi, dengan tema “Mitos Tambang untuk Kesejahteraan”
Mereka menolak anggapan bahwa industri tambang otomatis membawa manfaat bagi masyarakat.
Justru sebaliknya, mereka menilai tambang kerap menyisakan kerusakan dan penderitaan.
“Apa benar tambang itu untuk kesejahteraan rakyat? Kenyataannya, tambang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar menanggung dampaknya,” ujar Muhammad Andi Fauzan, salah satu orator dalam aksi tersebut.
Aksi ini juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian demi menjaga ketertiban.
Meski digelar di jalur proyek strategis nasional yang menggunakan langsung dengan jalur Pantura, massa aksi menegaskan mereka tidak memaksakan lokasi, melainkan memilih titik tersebut karena relevansinya.
“Tol ini bukan hanya jalan, tapi juga simbol dari proyek strategis yang kerap dikaitkan dengan aktivitas tambang,” lanjut Fauzan.
Selain menyoroti isu nasional seperti potensi kerusakan lingkungan di Raja Ampat, peserta aksi juga menyinggung situasi lokal. Di Kabupaten Probolinggo, dari lebih dari 50 tambang yang beroperasi, hanya dua yang memiliki izin lengkap.
“Janganlah Raja Ampat dengan keindahannya dirusak. Begitupun di Probolinggo raya ini,”ujarnya.
Kondisi ini dianggap memprihatinkan karena berkaitan langsung dengan kewajiban reklamasi dan dampak lingkungan jangka panjang.
“Kami meminta para pemangku kebijakan, dari DPRD hingga APH, untuk berani bersikap. Jangan tunduk pada pengusaha tambang yang tidak bertanggung jawab. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat dan lingkungan,” tegas Fauzan.
Aksi Kamisan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan alam dan kehidupan masyarakat. Aliansi BEM Probolinggo Raya berkomitmen menjadikan gerakan ini sebagai agenda rutin hingga suara rakyat benar-benar didengar.
“Sikap kami ini ditujukan kepada pemangku kebijakan dan kepentingan. DPRD, APH dan pemerintah harus tegas menyikapi hal ini,” ujarnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid