KRAKSAAN, Radar Bromo - Pertanian di Kabupaten masih menyisakan persoalan di lapangan dan menimbulkan kekhawatiran bagi petani.
Salah satunya terkait irigasi yang dinilai belum memadai dan berpotensi mengganggu ketahanan pangan daerah. Sebab, ada daerah yang yang sumber airnya alami kekeringan.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Rendra Hadi Kusuma, dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) APBD 2024.
“Pertanian adalah sektor vital dengan potensi besar untuk menopang ekonomi daerah, bahkan nasional. Kenyataannya di lapangan masih banyak persoalan klasik seperti keterbatasan air dan irigasi yang tidak berjalan optimal,” ungkap dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia mengakui bahwa bantuan rehabilitasi irigasi hanya mampu memperluas area yang bisa diairi, namun tidak menyelesaikan masalah utama, yakni rendahnya debit air.
Kondisi ini membuat fraksi PKB mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan solusi tambal sulam.
Langkah sistematis dan lintas sektor diperlukan agar sektor pertanian benar-benar menjadi tumpuan ekonomi, bukan sekadar jargon dalam dokumen anggaran.
“Petani butuh air, bukan angka realisasi. Kalau lahan kering, produksi turun, dan ini bukan hanya urusan Probolinggo, tapi menyangkut stabilitas pangan lebih luas,” tegas Rendra.
Ia juga menyoroti bahwa realisasi anggaran pada program penyediaan dan pengembangan sarana-prasarana pertanian memang telah mencapai 95,15 persen. Namun masih belum mampu menuntaskan kendala fundamental yang dihadapi petani.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Ugas Irwanto menyebut bahwa masalah irigasi bukan semata persoalan teknis. Tapi kompleks dan multidimensi.
Menurunnya debit air, kebocoran jaringan irigasi tersier, hingga lemahnya fungsi kelembagaan petani menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi.
“Banyak jaringan irigasi kita yang sudah tua dan mengalami kebocoran. Ada pula yang tersumbat karena kurangnya perawatan. Di sisi lain, kelembagaan seperti P3A atau HIPPA belum berfungsi maksimal dalam mengatur giliran air, apalagi dalam mencegah pencurian air,” jelas Ugas.
Ia menambahkan bahwa beberapa sumber air yang dulunya vital kini sudah tidak aktif, sehingga mengurangi suplai ke jaringan irigasi yang ada. Normalisasi saluran dan rehabilitasi jaringan pun menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tertangani.
Kondisi paling memprihatinkan terjadi di wilayah Pajarakan. Sejak 2019, DAM Jatih Ampuh tidak lagi menerima suplai air dari DAM 8, menyebabkan krisis pengairan pada sekitar 450 hektare lahan sawah yang mencakup Desa Ketompen, Karanggeger, Karangpranti, Karangbong, Tanjung, Pajarakan Kulon, dan Sukokerto.
“Di Sukokerto, dari 160 hektare lahan sawah, hanya 40 hektare yang bisa diairi berkat bantuan empat unit sumur pompa. Tapi itu pun hanya solusi sementara,” tutur Ugas. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid