KRAKSAAN, Radar Bromo - Pelayanan kesehatan di Kabupaten Probolinggo masih mendapat kritik dari parlemen. Sebabnya, masih ada sejumlah pelayanan yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
Sebab dewan terutama di Komisi IV, masih sering menerima sejumlah keluhan dari masyarakat.
Ini diungkapkan anggota DPRD Komisi IV Rendra Hadi Kusuma. Dia melontarkan kritik terhadap dinkes yang semestinya harus menjadi instansi sebagai motor utama peningkatan layanan kesehatan.
“Dinas Kesehatan tidak fokus pada perbaikan pelayanan. Dinas ini adalah induk dari Puskesmas dan RSUD. Jadi pelayananadalah cerminan dari kinerja dinas kesehatan,” tegas Rendra.
Dia menyebut bahwa saat ini masyarakat Kabupaten Probolinggo lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta dibanding RSUD atau puskesmas milik pemerintah. Alasannya? Pelayanan buruk dan sistem administrasi yang ribet.
“Kalau Dinkes ini serius dan fokus dalam memperbaiki pelayanan kesehatan, maka akan baik pelayanan di puskesmas dan RSUD. Tapi yang terjadi hari ini, masyarakat malah menghindari layanan pemerintah karena kecewa. Ini akibat dari buruknya sistem, dan semua itu bermuara di dinas kesehatan,” kata pria yang kini menempuh studi S2 Kebijakan Publik di FIA Universitas Brawijaya.
Rendra juga menyoroti lemahnya komunikasi antara tenaga medis dan pasien maupun keluarga pasien. Ia menyayangkan bahwa di banyak kasus, pelayanan yang baik hanya diberikan setelah ada tekanan dari pejabat daerah.
“Tidak perlu nunggu ditelepon anggota dewan atau bupati/wakil bupati untuk memberikan pelayanan yang bagus. Semua masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik, tanpa tebang pilih. Tapi kenyataannya, komunikasi terhadap pasien dan keluarganya masih sangat buruk,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyebutkan komunikasi yang buruk ini bukan hanya terkesan dibiarkan. Tapi, kata dia, belum pernah ditangani serius oleh dinas kesehatan. Keluhan ataupun komplain masih terus berdatangan dan ketika dilakukan konfirmasi ke puskesmas atau RSUD.
“Mulai dari perhatian yang kurang, kekurangan dokter, hingga masalah dengan BPJS soal klaim layanan kesehatan. Ini kan miris. Pelayanan yang buruk ini membuat masyarakat kecewa dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap puskesmas dan RSUD,” ungkapnya.
Rendra mencontohkan kasus nyata yang terjadi di Puskesmas Sumberasih, di mana pasien yang sudah dirujuk ke RSUD malah disuruh bolak-balik tanpa kejelasan.
“Pasien dirujuk ke rumah sakit daerah, tapi ternyata antreannya sudah habis. Tidak ada dokter umum, dokter jaga pun tidak ada,” sindir Rendra.
Dia meminta agar instansi tersebut tidak hanya menunggu laporan atau sorotan media. Melainkan proaktif dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada. “Dinas kesehatan sebagai pembina dan pengawas puskesmas dan RSUD harus serius melakukan perbaikan menyeluruh.
Jangan hanya diam dan menunggu teguran. Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan supaya dinas kesehatan ini bisa benar-benar berubah dan melayani masyarakat dengan baik,” tegas pria yang juga menjabat wakil ketua Komisi IV ini.
Dinas Kesehatan Butuh Masukan untuk Perbaikan
Kritik ini dijawab oleh sekretaris dinas kesehatan Dewi Vironica. Pihaknya terbuka terhadap masukan dan menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam sistem rujukan dan layanan kesehatan di puskesmas.
“Kami malah butuh masukan,” ujar dr. Dewi saat ditemui, di kantornya.
Menanggapi isu keterbatasan pelayanan dokter Dewi meluruskan bahwa sistem saat ini sudah lebih fleksibel. Seluruh puskesmas di Kabupaten Probolinggo tetap memberikan pelayanan emergency selama 24 jam.
“Semua puskesmas ada pelayanan emergency 24 jam. Kalau malam hari ya pasti ada perawat dan bidan yang berjaga. Perawat dan bidan tetap konsultasi ke dokter. Karena di puskesmas, dokter hanya satu,” jelasnya.
Sistem pelayanan dijalankan dalam tiga shift: pagi, sore, dan malam. “Advis terapinya tetap dari dokter.
Pelayanan untuk emergency tetap berjalan. Jika ada miskomunikasi, itu yang harus kami luruskan dan benahi,” tambahnya.
Dewi juga menyadari pentingnya komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien.
“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, baik komunikasi maupun dalam pelayanan kesehatannya,” katanya.
Soal kritik dewan, Dewi mengapresiasi peran pengawasan yang dilakukan legislatif.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Probolinggo. Kami senang, DPRD mengawal dan memberikan masukan,”ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kritik harus dilihat sebagai pemicu perbaikan. “Kami melihat kritik sebagai cambuk perbaikan. Muncul dari DPRD, pasti ada masukan dari masyarakat. Kami tidak bisa menilai diri sendiri, karena ini pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Dewi menegaskan pentingnya komitmen dalam pelayanan publik.
Ia pun juga meminta kepada tenaga kesehatan untuk bisa terus semangat dan mengukuhkan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Komitmen itu mudah diucapkan, tapi tantangan sebenarnya adalah pada pengaplikasiannya. Kami harus terus melakukan evaluasi berkelanjutan. Karena pelayanan ini bukan sekadar rutinitas, tapi harus menggunakan hati. Kami harus mengenang kembali sumpah dan janji kita sebagai ASN, perawat, atau dokter,” ujarnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid