KRAKSAAN, Radar Bromo–Pelayanan di RSUD Waluyo Jati dan ketersediaan dokter menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo. Masih banyak yang perlu dibenahi di rumah sakit pelat merah yang jadi andalan bagi masyarakat di wilayah timur tersebut.
Ini diungkapkan setelah Komisi IV DPRD melakukan kunjungan kerja ke RSUD Waluyo Jati.
Kunjungan itu bagian dari tindak lanjut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo.
Kunjungan ini dilakukan Rabu (23/4), untuk meninjau langsung kualitas pelayanan serta kondisi fasilitas rumah sakit. Selain itu setelah ada beberapa aduan masyarakat kepada dewan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Rendra Hadi Kusuma menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan karena ketidakhadiran dr Yessi Rahmawati selaku direktur RSUD Waluyo Jati dalam rapat LKPJ.
“Kami berinisiatif untuk langsung mengunjungi rumah sakit, ingin mengetahui bagaimana pelayanan rawat inap, kelayakan ruangan, serta proses penanganan pasien,” ungkapnya, Kamis (24/4).
Dalam diskusi dengan dr Yessi dan jajaran manajemen rumah sakit, pihaknya mendapatkan gambaran terkait sejumlah upaya perbaikan yang telah dilakukan. Termasuk pengelolaan keamanan dan kebersihan melalui sistem outsourcing.
“Pelayanan dari sekuriti sudah jauh lebih humanis. Begitu juga kebersihan rumah sakit yang kini dikelola secara profesional. Tapi masyarakat tetap butuh edukasi dan informasi yang cepat, terutama soal prosedur di IGD,” jelas Rendra.
Namun, Rendra juga menyoroti keluhan masyarakat tentang kurangnya responsivitas pelayanan rumah sakit. Salah satu kasus yang mencuat adalah meninggalnya bayi warga Desa Maron Kidul, yang meninggal dunia usai dipulangkan dari RSUD.
Baca juga: Air Ketuban Sudah Merembes, Bayi Warga Maron Kidul Meninggal usai Dipulangkan Rumah Sakit di Kraksaan, RSUD Sebut Kondisinya Begini
“Ini menjadi perhatian serius. Dari hasil koordinasi kami, pihak rumah sakit tidak menampik adanya kekurangan dan menyampaikan komitmen untuk terus memperbaiki,” kata Rendra.
Salah satu persoalan mendasar yang diungkap adalah keterbatasan tenaga medis, terutama dokter.
Saat ini jumlah dokter dinilai masih belum ideal. Selain itu, tidak adanya insentif dari pemerintah daerah turut menjadi alasan kurangnya minat dokter untuk mengabdi di Kabupaten Probolinggo.
“Di daerah lain, dokter diberi insentif khusus. Sementara di sini belum ada. Akibatnya, dokter lebih memilih daerah tetangga yang memberikan kompensasi lebih baik. Dokter juga manusia, mereka punya keluarga dan tentu mempertimbangkan kesejahteraannya,” tambahnya.
Rendra juga menekankan pentingnya fungsi kehumasan dalam menjembatani komunikasi antara pihak rumah sakit dengan pasien, terutama warga dari pedesaan.
Ia menyarankan agar rumah sakit menggunakan bahasa lokal seperti Madura dalam menjelaskan prosedur pelayanan, agar lebih mudah dipahami masyarakat.
“Kami melihat optimisme dari manajemen rumah sakit. Mereka siap menerima masukan dan terus berbenah,” pungkas Rendra.
Di sisi lain, Yessi Rahmawati mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan inovasi dalam peningkatan mutu layanan. “Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik melalui pembenahan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kunjungan dari DPRD ini menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan optimal,” ungkapnya.
Menurut Yessi, RSUD Waluyo Jati merupakan rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Probolinggo yang terus berkembang dalam hal pelayanan spesialis dan fasilitas medis modern.
“Kunjungan kerja dari DPRD menjadi salah satu langkah strategis untuk menjamin mutu dan transparansi layanan kesehatan di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid