KRAKSAAN, Radar Bromo - Selama ini penarikan retribusi di Kabupaten Probolinggo dilakukan tiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari penarikan OPD lalu disetor ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Agar kinerja makin efektif, sudah saatnya Pemkab Probolinggo memiliki badan tersendiri.
Inilah yang menjadi sorotan Komisi 1 DPRD. Pembentukan badan tersendiri seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sudah saatnya dimiliki pemkab. Supaya ada instansi khusus yang punya tugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muchlis, anggota Komisi 1 menegaskan, pentingnya pembentukan Bapenda. Jika masih di bawah bawah BPKAD, dinilai kurang optimal dalam mengelola potensi besar yang dimiliki Kabupaten Probolinggo.
“Kami menilai Bapenda inilah yang nanti akan melakukan akselerasi terhadap seluruh OPD, simpul-simpul PAD. Saat ini, pendapatan masih di bawah keuangan (BPKAD), hanya sekelas bidang pendapatan. Bagaimana bisa mengurus 325 desa dengan potensi wisata yang begitu besar?,” ujar Muchlis yang juga Ketua Fraksi PKB ini.
Ia memberi contoh, Kabupaten Probolinggo memiliki potensi wisata dari level lokal hingga internasional yang harus dimaksimalkan. Termasuk dari sektor retribusi.
Sebab itulah, Komisi 1 mendorong agar pembentukan Bapenda segera direalisasikan demi efektivitas dan peningkatan penerimaan daerah.
“Kami telah berdiskusi dengan Bagian Hukum dan mereka menyampaikan kajiannya sudah jelas. Memang Bapenda ini harus ada di kabupaten,” jelasnya.
Muchlis juga optimistis bahwa kehadiran Bapenda akan berdampak signifikan pada peningkatan PAD.
Saat ini, PAD Kabupaten Probolinggo meningkat dari Rp 250 miliar menjadi Rp 400 miliar. Dengan adanya Bapenda, ia yakin PAD bisa meningkat hingga 50 persen.
“Bisa Rp 800 miliar, bisa Rp700 miliar. Saya sangat yakin. Kebocoran-kebocoran dalam peningkatan PAD masih banyak terjadi. Jika Bapenda ini ada, kami yakin sinergi untuk menggerakkan pundi-pundi PAD akan lebih maksimal,” tambahnya.
DPRD juga siap mengawasi dan mengawal pembentukan Bapenda ini. Bahkan, mereka telah mengusulkan hal tersebut kepada Bupati dan Wakil Bupati baru.
“Di Bagian Hukum sudah kami sampaikan, dari beberapa hearing dengan bagian pemerintahan dan birokrasi, semuanya hampir sepakat dengan adanya Bapenda. Tinggal menunggu eksekusi,” ujarnya.
Apakah usulan ini perlu diparipurnakan di DPRD? Muchlis mengaku masih menunggu mekanisme yang berlaku. “Kalau memang butuh paripurna, maka kami siap mengawal itu,” tutupnya.
Di sisi lain, Kabag Organisasi Pemkab Probolinggo Susilo Isnadi mengatakan, soal pembentukan Bapenda ini sebenarnya telah menjadi pembahasan pemkab sejak lama.
"Kami sudah setahun yang lalu membuat naskah akademiknya, kajian urgensi memisahkan pengelolaan PAD di luar BPKAD. Usulan kami Bapenda dijabat oleh eselon II," katanya.
Pihaknya tahun lalu telah mengusulkan hal tersebut ke Bapemperda. Namun lantaran suatu hal porses belum rampung.
"Sudah diusulkan di Bapemperda, dan hampir di bahas 2024 namun tidak sampai tuntas. Kini sudah proses lagi untuk dibahas di 2025," katanya. (mu/fun)
Editor : Fahreza Nuraga