KRAKSAAN, Radar Bromo– Pemerintah Kabupaten Probolinggo sedang merencanakan pengadaan empat unit kendaraan dinas baru.
Empat unit itu rencananya untuk mendukung aktivitas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, beserta istri.
Pj Bupati Probolinggo, H. Ugas Irwanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merencanakan pengadaan empat mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati.
Masing-masing pejabat awalnya direncanakan mendapatkan dua unit kendaraan dinas guna mendukung operasional dalam dan luar kota.
“Kendaraan dinas ini dirancang untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan, termasuk kunjungan kerja ke daerah terpencil,” jelas Ugas Irwanto.
Pengadaan mobil dinas baru ini anggaannya cukup besar. Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2023 tentang standar harga satuan, biaya pengadaan kendaraan dinas untuk bupati mencapai Rp. 878.913.000, sementara untuk wakil bupati sebesar Rp. 800.000.000.
Namun berdasarkan aturan baru dari Keputusan Presiden, mobil dinas untuk pejabat kepala daerah, nilainya tak lebih dari Rp 700 juta.
Namun, baik Bupati maupun Wakil Bupati terpilih tidak menyetujui rencana tersebut. Mereka merasa cukup dengan masing-masing satu kendaraan dinas untuk menjalankan tugas.
“Keduanya menolak dua mobil dinas. Mereka sepakat cukup satu kendaraan saja untuk masing-masing,” kata Ugas.
Sejatinya mobil dinas untuk kepala daerah di Kabupaten Probolinggo, sudah pernah dibeli. Tahun 2023, Pemkab membeli empat unit yakni Toyota Innova Zenyx. Mobil hybrid untuk Forkopimda.
Harga tiap unit kendaraan tersebut tidak sama. Unit kendaraan khusus kepala daerah memiliki harga lebih tinggi, sekitar Rp 475 juta. Sedangkan untuk empat unit lainnya sekitar Rp 415 juta.
Meski baru rencana, pengadaan mobil dinas baru itu langsung ditolak Bupati Terpilih Probolinggo, Muhammad Haris dan Fahmi AHZ.
Keduanya memilih untuk menolak dua dari empat unit yang diajukan, dengan alasan fokus pada prioritas pembangunan daerah.
Dua mobil dinas yang ditolak itu semula direncanakan untuk menunjang kegiatan istri Bupati dan Wakil Bupati dalam organisasi PKK. Menurut Gus Haris dan Ra Fahmi, penggunaan anggaran lebih baik dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami memutuskan menolak pengadaan dua mobil dinas ini, mengingat banyaknya tugas pembangunan daerah yang harus segera dikerjakan,” ungkap Gus Haris, Senin (13/1).
Ia menambahkan bahwa situasi daerah yang masih membutuhkan perhatian besar menjadi alasan utama keputusan tersebut.
Anggaran untuk dua kendaraan tersebut lebih baik dialokasikan untuk program pembangunan yang lebih mendesak.
“Kami sebenarnya tidak memerlukan kendaraan sebanyak itu. Fokus utama kami adalah memastikan program-program yang telah dirancang berjalan dengan baik,” tambahnya.
Gus Haris dan Ra Fahmi sepakat bahwa anggaran daerah harus dimanfaatkan secara bijak.
Keterbatasan APBD mendorong mereka untuk memprioritaskan program peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.
“Anggaran yang ada harus benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak bijak jika digunakan untuk kebutuhan yang kurang mendesak,” ujar Gus Haris. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid