KRAKSAAN, Radar Bromo – Secara nasional, pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) seharusnya berjalan mulai Senin (6/1). Namun, di Kabupaten Probolinggo, program itu belum dimulai.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan, pelaksanaan program MBG di kabupaten masih menghadapi sejumlah kendala.
Salah satunya, belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait sasaran dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.
“Saat ini belum ada petunjuk teknisnya, seperti kelompok mana yang menjadi sasaran utama. Yang menjadi isu kan kelompok ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah,” ujar Oka, Senin (6/1).
Karena belum ada juknis, juga belum ada identifikasi detail mengenai jumlah kelompok sasaran. Misalnya, berapa jumlah ibu hamil, balita, dan kelompok sekolah.
“Bahkan, kami juga belum tahu per saji atau per pack itu berapa rupiah nilainya. Itu juga belum ada,” jelasnya.
Seperti penjelasan Presiden RI Prabowo Subianto, menurut Oka, program MBG ini diharapkan mencapai target nasional sebanyak 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Namun, realisasinya akan dilakukan secara bertahap.
“Janjinya dari Presiden, tahun 2025 ini secara bertahap dari awal tahun sampai akhir tahun akan tercapai. Harapannya bisa sampai 15 juta penerima manfaat. Kami mendukung dan siap mengawal kebijakan ini dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, Pemkab Probolinggo menurutnya, telah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar.
Walaupun menurutnya, angka tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan program MBG di Kabupaten Probolinggo.
“Sekitar Rp10 miliar untuk MBG. Cuma apakah itu menjadi pagu yang tidak bisa diubah-ubah, itu kami juga belum tahu. Bahkan, eksekutif pun pasti masih menunggu juknis perihal penyerapan anggarannya,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga belum tahu apakah anggaran itu merupakan anggaran tunggal hanya dari APBD. Ataukan ada dana transfer tambahan dari pusat.
Bahkan, alokasi Rp10 miliar itu, menurutnya, belum berdasarkan perhitungan kebutuhan yang rinci. Hanya sekadar ploting anggaran. Jika ditanya dasarnya apa, menurutnya, tidak ada dasar hitungannya.
“Namun, kalau dihitung secara ideal, kebutuhan anggaran untuk program ini ya sekitar Rp 100 miliar itu,” katanya.
Bahkan, dapur umum yang menjadi bagian penting dari program ini, juga belum ada di Kabupaten Probolinggo yang saat ini melaksanakan MBG.
Memang informasinya akan ada 190 dapur umum di awal pelaksanaan MBG yang ditunjuk oleh pusat. Namun, apakah ada dapur umum yang letaknya di Kabupaten Probolinggo, pihaknya belum tahu pasti.
Andai pun ada, pihaknya pasti melakukan sidak lebih dulu untuk memastikan kelayakannya.
“Setahu saya, dapur khusus untuk MBG itu di Kota Probolinggo yang ada. Kabupaten Probolinggo belum ada. Mungkin berproses, karena memang targetnya sampai akhir tahun 2025,” ujar Oka.
Oka menekankan pentingnya mekanisme pelaksanaan yang jelas. Terutama dalam memastikan kualitas, higienitas, dan kandungan gizi makanan.
“Mekanismenya ini harus diatur betul. Tidak seperti yang kita bayangkan asal dikasih. Harus higienis dan berkualitas. Gizinya harus betul-betul dihitung,” jelasnya.
Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto saat dikonfirmasi mengatakan hal serupa. Menurutnya, pelaksanaan program MBG masih menunggu juknis dari pusat. Meski begitu, pihaknya siap mendukung program dari pemerintah pusat tersebut.
“Sampai detik ini pemkab belum pernah diajak rakor atau koordinasi (oleh pemerintah pusat, Red). Saat ini kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis ini,” ujarnya. (mu/hn)
Editor : Achmad Syaifudin