KRAKSAAN, Radar Bromo- Sejumlah 11 desa di Kabupaten Probolinggo, tanpa kepala desa (kades) definitif. Kini, dijabat penjabat (Pj) kepala desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo akan berupaya mengisi (kades) definitif melalui pergantian antarwaktu (PAW).
Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi menyebutkan, secara regulasi, diatur dalam satu periode atau 6 tahun dapat dilakukan pemilihan tiga kali pemilihan kepala desa (pilkades).
“Kemudian, pada 2017, 2019, dan 2020, ada Pilkades. Artinya sudah genap tiga kali. Jika tahun depan 2025, akan dilaksanakan pilkades, maka jadi empat kali. Ini menyalahi regulasi,” ujarnya, Kamis (20/6).
Ia menyebutkan, pelaksanaan pilkades tidak boleh lebih dari tiga kali. Bagaimana dengan 11 desa yang saat ini dijabat oleh Pj ? Rozi menyebutkan, hal itu akan diupayakan ada PAW. “Pemkab akan mengupayakan jabatan kepala desa definitif dilakukan melalui PAW,” katanya.
Perihal pelaksanaan PAW, Rozi menyebutkan, sejauh ini pihaknya tengah melakukan persiapan. Salah satunya berupaya menyelesaikan Perbup PAW Kepala Desa. “Tengah kami godok. Drafnya sudah ada, tinggal beberapa proses yang belum selesai, sehingga bisa dipastikan bahwa tahun 2025 tidak akan ada Pilkades,” ujarnya.
Sementara itu, 11 desa tanpa kades definitif itu tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya, Desa Randuputih, Kecamatan Dringu; Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran; Desa Kerpangan, Kecamatan Leces; dan Desa Alassapi, Kecamatan Banyuanyar.
Kemudian, Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton; Desa Penambangan, Kecamatan Pajarakan; Desa Bulupandak, Kecamatan Gading; dan Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran. Juga Desa Betek, Kecamatan Krucil; Desa Tegalwatu, Tiris; dan Desa Boto, Kecamatan Lumbang. (mu/rud)
Editor : Ronald Fernando