MAYANGAN, Radar Bromo - Inovasi pembelajaran kelas rangkap atau multigrade class di Kabupaten Probolinggo, dilirik pemerintah pusat. Selasa (3/10), perwakilan tiga kementerian dan Kedutaan Besar Australia berkunjung.
Mereka akan mengadopsi inovasi multigrade class itu untuk diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh daerah yang kekurangan siswa atau guru.
Tiga kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Agama (Kemenag); dan, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perwakilan mereka diterima di Pendapa Kabupaten Probolinggo.
Plt Sekda Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan, pembelajaran multigrade class yang diterapkan Pemkab Probolinggo menjadi kunci keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka.
Kebijakan pembelajaran multigrade class itu pun mendapat apresiasi dari tiga kementerian. Sebab, melalui kebijakan pembelajaran multigrade class, pemkab mampu menyediakan layanan pendidikan berkualitas sampai ke daerah terpencil.
Tentu saja, kebijakan itu bukan tanpa pertimbangan. Di Kabupaten Probolinggo, banyak daerah yang sulit dijangkau atau terpencil. Di daerah-daerah itu, jumlah siswa juga sedikit.
Kondisi ini membuat banyak sekolah di Kabupaten Probolinggo dikategorikan sebagai sekolah kecil. Di sisi lain, jumlah guru sangat terbatas.
“Meski demikian, pemkab tetap berupaya memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Demi memberikan layanan pendidikan yang berkualitas pula, Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) pada 2018 mengembangkan pembelajaran multigrade class. Ternyata, multigrade class itu sebagai solusi untuk sekolah kecil,” terangnya.
Mark Heyward, program director INOVASI mengatakan, metode multigrade class berlangsung pada 2018 hingga 2019 di Kabupaten Probolinggo. Awalnya hanya ada delapan SD di Kecamatan Sukapura yang menjadi sekolah pilot project multigrade class.
Program ini ternyata mampu mengatasi kekurangan guru di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga akhirnya, kini berkembang menjadi 126 SD yang mengimplementasikan multigrade class dengan pembiayaan mandiri.
”Metode multigrade class ini akan diadopsi untuk diterapkan di semua daerah di Indonesia yang kekurangan guru ataupun siswa,” tambahnya.
Dr Drs Rachmadi Widdiharto selaku direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek RI mengaku sangat terkesan dengan keberhasilan metode kelas rangkap di Kabupaten Probolinggo.
Bagaimana orang tua yang dulu menjemput anaknya di sekolah untuk diajak ke pasar atau ladang, kini mendorong anak-anaknya untuk bersekolah hingga ke tingkat yang lebih atas.
Terutama adanya kebijakan di Desa Ngadisari yang digagas oleh kepala desa setempat. Bahwa, anak muda tidak boleh menikah sebelum mengantongi ijazah kelulusan SMA atau mengikuti Kejar Paket C.
”Inilah wujud bagaimana mentransformasi pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal. Sangat tampak kuat sekali dari film yang diputar tadi,” ungkap Rachmadi. (mas/hn)
Editor : Jawanto Arifin