Sebelum berlokasi di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dulu pendapa Bupati Probolinggo berada di Jalan Prajurit Siaman. Selama masa kepemimpinan bupati pertama, Djojolelono; lokasi ini menjadi pusat perekonomian dan pusat pemerintahan.
KETURUNAN kelima dari Djojolelono, Juniardi Irianto mengungkapkan, wilayah Probolinggo masih dipimpin VOC hingga 1746. Setelah itu, Probolinggo masuk wilayah Keraton Solo. Sebagai hadiah dari VOC karena Keraton Solo sangat mendukung politik Belanda di Nusantara.
Saat itu, Keraton Solo dihadiahi Karesidenan Malang. Daerahnya terdiri atas Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Lalu, Djojolelono yang saat itu menjabat Wakil Bupati Pasuruan diangkat menjadi Bupati Probolinggo.
Djojolelono sendiri adalah orang Tiongkok dengan marga Boen. Sebelum menjadi Wakil Bupati Pasuruan, ia dibina di Keraton Solo. Selama empat tahun, Djojolelono menjadi Bupati Probolinggo hingga tahun 1750.
"Saat itu, namanya bukan Kabupaten Probolinggo, melainkan Tumenggungan Probolinggo. Karena itu, Djojolelono memiliki gelar Tumenggung," lanjut Juniardi.
Begitu menjadi bupati, Djojolelono memutuskan membangun kantor bupati di Jalan Siaman. Tepat di Hotel Paramita berdiri saat ini. Tempat itu dipilih karena lokasinya strategis. Dekat dengan dermaga besar yang merupakan pusat perekonomian.
Saat itu, lokasi tersebut merupakan sungai yang muaranya menuju laut. Yaitu, Kali Banger. Banyak kapal dari luar Probolinggo melintas dan berlabuh di Kali Banger. Tepatnya di lokasi yang kini menjadi Toko Mahkota, di barat traffic light Kecapan.
Pusat perekonomian ini posisinya melingkar, mulai Jalan Siaman sampai Jalan Panglima Sudirman saat ini. Di tempat ini, aktivitas jual beli terjadi. Warga umumnya menjual sayur mayur, palawija, hingga produk kain khas Probolinggo.
"Namun, di awal pemerintahannya, sempat terjadi pergolakan. Keturunan Majapahit berperang dengan Kerajaan Blambangan di batas Probolinggo selama tiga bulan," tuturnya.
Karena itu, Djojolelono lantas mencari tokoh spiritual. Dia lantas bertemu dengan seorang kiai yaitu Mbah Puteran, tokoh agama di Sumberasih. Mbah Puteran juga salah satu tokoh yang babat alas Sumberasih, kemudian menyebarkan agama Islam di sana.
Begitu bertemu, lantas Djojolelono bercerita pada Mbah Puteran tentang kondisi Probolinggo. Dia pun minta tolong agar Mbah Puteran mendokan Probolinggo menjadi wilayah yang aman.
Mbah Puteran lantas mendoakan Probolinggo aman. Sejak saat itu, kondisi Probolinggo pun menjadi aman.
Sebagai ucapan terima kasih, Djojolelono lantas menikahkan putrinya dengan Mbah Puteran. Sayang, pemerintahan Djojolelono berjalan singkat. Ia diprovokasi oleh Belanda untuk membunuh Sukodono, Bupati Lumajang-Tengger.
Namun, justru karena membunuh Sukodono itulah, lantas Djojolelono jadi buron. Dikejar-kejar oleh Belanda.
"Mbah saya lantas lari karena diburu Belanda. Dan meninggal dunia saat dalam pelariannya itu," tutur Juniardi. (fahrizal firmani/hn)
Pembangunan yang Menggeser Pusat Perekonomian
Setelah Djojolelono meninggal, Probolinggo dipimpin oleh Djojonegoro. Pada masa pemerintahan Djojonegoro inilah, pembangunan berkembang pesat.
Saat itu, Djojonegoro membangun masjid agung. Tidak hanya itu. Di waktu hampir bersamaan, dibangun juga penjara yang saat ini Lapas IIB Probolinggo. Juga dibangun alun-alun.
Karena pembangunan ini, dengan cepat pusat perekonomian bergeser. Dari Jalan Siaman, pindah ke seputar Masjid Agung dan alun-alun. Bahkan, banyak kapal dari luar Probolinggo yang masuk melalui Sungai Sentono. Kemudian menuju sekitar alun-alun.
Keturunan kelima dari Djojolelono, Juniardi Irianto menjelaskan, kondisi ini menjadi perhatian Djojonegoro saat itu. Karena itulah, kantor bupati atau kantor pemerintahan dipindah ke selatan Alun-alun Kota Probolinggo. Tempat itu kini menjadi pendapa Kabupaten Probolinggo, sekaligus rumah dinas bupati Probolinggo.
Alasan pemindahannya agar lebih dekat dengan masyarakat. Juga agar kantor pemerintahan dekat dengan pusat perekonomian.
"Saat itu, kantor bupati di selatan alun-alun berupa pendapa dan kantor saja. Belum ada rumah dinas," jelas Juniardi.
Pada saat itu, masyarakat yang mengeluhkan atau ingin menyampaikan harapannya ke bupati, harus berkumpul di rumah joglo yang dibangun di sisi barat alun-alun. Mereka menyampaikan keluhannya pada Wedono. Wedono lantas menyampaikan hal itu pada bupati.
Jika bupati berkenan, mereka dipersilakan menghadap ke pendapa. Warga yang mau menemui bupati harus memakai pakaian adat Jawa dan blangkon. Serta, berjalan jongkok sampai masuk ke pendapa.
Bangunan pendapa saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Yang masih tetap seperti dahulu hanyalah tiang yang menyangga serta struktur joglo di pendapa. Selain itu, sudah mendapatkan pemugaran sehingga berbeda dengan aslinya.
"Kalau sisanya mulai dari atap, bangunan, hingga jendela sudah dipugar. Kalau tiang penyangganya masih asli kayu jati dari zaman Djojonegoro," jelas Juniardi.
Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Cristian menuturkan fungsi pendapa memang saat ini sudah bergeser. Tidak seperti zaman dulu, di mana masyarakat harus menemui bupati di pendapa. Saat ini, masyarakat bisa menemui bupati di mana saja. Sebab, saat itu kantor bupati terbatas.
"Bisa di kantor Kraksaan, bisa di kantor Dringu, bisa di pendapa, atau bisa di Guest House Bupati. Tergantu di mana beliau berada dan bisa menemui mereka," tutur Yulius.
Selain penuturan dari Juniardi Irianto, literasi sejarah tentang Djojolelono mencatat hal lain. Ada yang menyebutkan, pemindahan kantor bupati Probolinggo ke selatan alun-alun seperti saat ini dilakukan pada masa bupati kelima yaitu Babah Tumenggung Han Kek Koo. Seorang ketururanan China daratan yang memerintah Probolinggo setelah membeli wilayah Diji dari Gubernur Belanda saat itu. (fahrizal firmani/hn)
Editor : Ronald Fernando