---------------
MELALUI program ketahanan pangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 104/2021, Pemerintah Desa Dawuhan tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 214.922.500 untuk membangun jalan usaha tani. Anggaran ini setara dengan 40 persen dari dana desa yang diterima Pemerintah Desa Dawuhan.
Pembangunannya akan dilaksanakan pada tahap kedua pencairan dana desa tahun ini. Jalan sepanjang 800 meter dengan lebar 2,5 meter di Dusun Togur 1 dan Dusun Masjid, itu akan diaspal.
Selain menjadi jalan usaha tani, jalan yang membelah lahan pertanian di dua dusun itu juga merupakan akses sehari-hari warga. Kini kondisinya rusak parah. Sebagian besar aspalnya mengelupas.
Warga yang melintasinya harus hati-hati dan fokus. Banyak lubang yang menghadang. Jika hujan, genangan air bertebaran di sepanjang jalan. Kondisi ini juga dikeluhkan warga.
Pj Kepala Desa Dawuhan Dodik Hermansyah, S.E., melalui Bendahara Desa Bashori Alwi mengatakan, pengaspalan jalan ini karena kebutuhan. Serta, juga untuk mendukung program ketahanan pangan Pemerintah Pusat.
“Dukungan terhadap program ketahanan pangan kami lakukan dengan membangun jalan usaha tani, berupa pengaspalan. Kegiatannya kami rencanakan pada tahap kedua nanti. Saat ini masih musim hujan. Khawatir jika diaspal pada pencairan tahap pertama dana desa tahun ini, aspalnya tidak awet,” katanya.
Jalan yang akan diaspal itu juga menjadi akses sehari-hari warga. Di antaranya, akses menuju Dusun Citra dan Dusun Krajan. Termasuk menjadi akses menuju desa tetangga. Yakni, Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan.
“Kami berharap dengan adanya pengaspalan itu, sektor pertanian dan perekonomian desa semakin berkembang,” katanya. (uno/rud)
Alokasikan Rp 400 Juta untuk BLT-DD
PEMERINTAH Desa Dawuhan, Kecamatan Krejengan, tahun ini menyiapkan anggaran Rp 421.200.000 untuk bantuan langsung tunai (BLT). Dibanding tahun sebelumnya, dananya menurun. Karena, dana desa yang diterima tahun ini juga berkurang.
Menurunnya dana desa berimbas terhadap jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD. Setelah kembali disaring, tahun ini tercatat ada 117 KPM. Mereka merupakan warga yang benar-benar kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan.
Pj Kepala Desa Dawuhan Dodik Hermansyah, S.E., melalui Bendahara Desa Bashori Alwi mengatakan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104/2021, dana desa tahun ini minimal 40 persen untuk program perlindungan sosial. Berupa BLT.
“Seperti tahun sebelumnya, setiap KPM akan mendapatkan bantuan Rp 300 ribu per bulan selama setahun. Penyalurannya belum bisa dilakukan karena menunggu turunnya anggaran,” katanya.
Karena jumlah KPM berkurang, pihaknya harus menyeleksi ulang. Prioritasnya keluarga yang benar-benar membutuhkan. “Tahun ini memang ada penurunan. Karena itu, yang sudah mampu kami keluarkan dari daftar penerima,” katanya.
Selain BLT, tahun ini 8 persen dana desa juga digunakan untuk pendanaan penanganan Covid-19. Jika dihitung anggaran yang disiapkan Pemdes Dawuhan sebesar Rp 84.800.600. Di antaranya, untuk kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Kami siapkan Rp 84 juta untuk kegiatan penanganan Covid-19 di Desa Dawuhan,” katanya.
32 Persen Anggaran untuk BUMDes-RTLH
PEMERINTAH Desa Dawuhan, Kecamatan Krejengan, juga menyiapkan anggaran Rp 339.200.000 juta untuk beragam kegiatan. Dana ini merupakan 32 persen dari total dana desa yang diterima tahun ini sebesar Rp 1.060.008.000.
Ada sejumlah kegiatan yang akan menggunakan dana tersebut. Di antaranya, kegiatan Posyandu, TP-PKK, hingga pembinaan kemasyarakatan. Termasuk penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah. BUMDes ini memiliki unit usaha simpan pinjam dan unit usaha berupa bahan-bahan untuk kebutuhan bantuan pangan nontunai (BPNT).
Pj Kepala Desa Dawuhan Dodik Hermansyah, S.E., melalui Bendahara Desa Bashori Alwi mengatakan, anggaran 32 persen dari dana juga sesuai Perpres Nomor 104/2021. Desa Dawuhan mengalokasikannya untuk sejumlah program. “Seperti kegiatan Posyandu, TP-PKK, dan kegiatan lainnya,” katanya.
Anggaran 32 persen itu juga akan digunakan untuk penambahan atau penyertaan modal bagi BUMDes Barokah. Serta, pembangunan dua tembok panahan tanah (TPT). Masing-masing sepanjang 43 meter di Dusun Masjid dan sepanjang 18 meter di Dusun Citra.
“BUMDes terus berjalan. Salah satu unit usahanya simpan pinjam. Unit usaha ini hanya berlaku bagi warga kami yang memiliki usaha,” ujarnya
Mayoritas warga yang memanfaatkan unit usaha simpan pinjam adalah pedagang keliling, pemilik toko kelontong, dan usaha kecil lainnya. “Penyertaan modal yang kami suntikkan tahun ini Rp 14 juta. Termasuk unit usaha untuk BPNT,” jelasnya.
Dana 32 persen yang bersumber dari dana desa, juga akan digunakan untuk merehab rumah tidak layak huni (RTLH). Tahun ini, rencananya ada dua unit RTLH yang akan diperbaiki. Masing-masing di Dusun Montoran dan Dusun Masjid.
“Sebenarnya masih banyak rumah tidak layak huni. Kami prioritaskan yang benar-benar parah. Seperti mau roboh dan benar-benar sangat mendesak direhab. Anggaran untuk satu unit RTLH Rp 17.500.000,” jelas Bashori Alwi. (uno/rud)
