Namun, mereka berharap penertiban itu hanya khusus untuk tempat-tempat yang memang biasa diduga dijadikan tempat prostitusi. Sebab, selama ini hanya ada beberapa warung yang diduga menjadi tempat mangkalnya para pekerja seks komersial (PSK).
Salah seorang warga Dusun Sampitan, Desa Asembagus, Supari, 54, mengaku belum mengetahui soal rencana penutupan tempat prostitusi di dusunnya. Namun, ia mengaku menyadari di dusunnya ada tempat yang dikenal sebagai tempat pelacuran. Tapi, itu hanya beberapa warung.
“Kalau saya tinggal di sini sudah lama. Tanah ini milik pengairan. Warga diberikan izin menempati saja. Tidak ada biaya sewa tinggal di lahan ini,” ujar pria yang mengaku sudah sekitar 15 tahun tinggal di pinggiran Sungai Rondoningo ini.
Warga lainnya, Sri Suprapti mengaku, sudah mendengar kabar rencana penutupan sejumlah warung remang-remang itu. Ia mengaku mengetahuinya dari pemerintah desa langsung. “Saya tahunya tadi pagi. Pas ke balai desa ada berita di koran Radar Bromo. Terus saya tanya langsung ke Pak Kades (kepala desa),” ujar istri ketua RT 05/RW I itu.
Sri mengaku, di RT-nya ada sekitar 40 kepala keluarga. Sebagian besar rumah mereka tidak digunakan sebagai tempat prostitusi alias murni sebagai rumah. Hanya ada sekitar 7 rumah atau warung yang biasa dikenal jadi tempat prostitusi.
Namun, pihaknya dari RT atau desa tidak dapat berbuat banyak menghadapi kenyataan itu. Karenanya, pihaknya mendukung jika pemerintah berinisiatif menutupnya. “Jika memang ada kebijakan dari pemerintah daerah, kami siap mendukung. Karena kami juga ingin membersihkan citra Dusun Sampitan ini. Selama ini, memang dikenal tempat gituan (prostitusi),” ujarnya. (mas/rud) Editor : Jawanto Arifin