KRAKSAAN, Radar Bromo- Target ambisius dipasang di wilayah kerja Puskesmas Paiton: nol kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) ditegaskan harus ditekan hingga titik terendah, bahkan bila perlu tanpa kasus sama sekali.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Hariawan Dwi Tamtomo saat melakukan pembinaan di Puskesmas Paiton, Kamis (26/2). Fokusnya jelas: penguatan program prioritas nasional kesehatan yang kini berlanjut pada periode 2025-2029.
Program tersebut bertumpu pada lima isu krusial. Selain penurunan AKI dan AKB, juga percepatan penanganan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, penanggulangan TBC serta pengendalian penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan diabetes.
“Kami berharap tidak ada kematian ibu dan bayi di wilayah kerja Puskesmas Paiton. Layanan kesehatan prioritas harus terus ditingkatkan dan seluruh tenaga kesehatan harus bersinergi,” tegas Hariawan.
Ia mengingatkan, peran bidan desa sangat sentral dalam upaya tersebut. Mulai dari pelayanan kehamilan (antenatal/ANC), persalinan (INC), nifas (PNC), pelayanan bayi dan balita termasuk imunisasi, hingga keluarga berencana dan kesehatan reproduksi harus dijalankan sesuai regulasi.
“Selain itu, bidan desa juga memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu, edukasi kesehatan, pencatatan dan pelaporan serta rujukan kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Seluruh pelaksanaan tugas dilakukan di bawah koordinasi kepala puskesmas,” imbuhnya.
Data di lapangan menunjukkan tantangan tidak ringan. Kepala Puskesmas Paiton Duwi Purwadji memaparkan, saat ini terdapat 411 ibu hamil di wilayah kerjanya. Dari jumlah tersebut, 208 masuk kategori risiko tinggi. “Sebanyak 50 bumil mengalami kekurangan energi kronis (KEK), 60 bumil mengalami anemia dan 33 bumil telah mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal,” jelas Duwi.
Kondisi tersebut menjadi alarm tersendiri. Ibu hamil risiko tinggi, anemia, dan KEK berpotensi meningkatkan komplikasi persalinan jika tidak diawasi ketat.
Di sisi lain, Duwi mengakui pihaknya juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Tahun ini satu bidan akan memasuki masa pensiun. Dua lainnya dijadwalkan pensiun pada 2027.
“Untuk itu kami berharap ada kebijakan penambahan tenaga bidan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujarnya. (mu/fun)
Editor : Moch Vikry Romadhoni