BEJI, Radar Bromo– Sebanyak 885 ton udang impor yang tersimpan di gudang PT Mega Marine Pride (MMP), Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, kini ditahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Komoditas yang semestinya diolah untuk kemudian diekspor kembali itu diduga bocor ke pasar domestik.
KKP menyegel gudang PT MMP, Senin (21/9) petang setelah pengawas menemukan indikasi komoditas impor tidak sesuai peruntukan. Hal itu diketahui setelah ada pengaduan dari masyarakat.
Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, pengaduan masyarakat menjadi awal terungkapnya persoalan tersebut.
”Kami baru menemukan sekarang karena pengaduan dari masyarakat,” kata Ipung, sapaannya.
Persoalan utama yang ditemukan KKP berkaitan dengan alur distribusi. Udang impor yang masuk ke perusahaan kawasan berikat, seharusnya diolah lebih dulu sebelum diekspor lagi. Namun dalam kasus ini, sebagian udang justru diduga masuk ke pasar lokal.
Baca Juga: Damkar-KKP Kompak Evakuasi Buaya yang Dipelihara Warga di Prigen Pasuruan
”Jadi udang impor ini ditengarai bocor keluar, ke pasaran. Seharusnya barang ini dilakukan handling, kemudian di-reexpor. Tapi ini bocor sampai ke pasar domestik. Ini yang tidak boleh,” ujarnya.
Sebelum petugas tiba, sebagian udang sudah keluar dari area PT MMP. Sekitar 19 ton ditemukan di luar perusahaan.
Rinciannya, 4 ton berada di PT BAL di Mayangan, Kota Probolinggo dan 15 ton di PT Baramuda Buana yang lokasinya berdekatan dengan PT MMP. Kedua perusahaan itu juga ikut disegel.
Dalam penindakan tersebut, total 1.048 ton udang impor ditahan agar tidak beredar. Jumlah itu termasuk 144 ton udang yang ditemukan di Lamongan. ”Itu kami segel semua, enggak bakal bisa keluar,” tegas Ipung.
Udang yang ditemukan diketahui berasal dari Argentina, Ekuador, dan Kanada. KKP mengklaim penindakan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 405,8 miliar.
Namun penindakan tidak berhenti pada penyegelan. KKP akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk menelusuri persoalan tersebut. ”Setelah ini kami lakukan pemeriksaan mendalam,” jelasnya.
Pemeriksaan juga akan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menelusuri kepatuhan perpajakan perusahaan. Karena proses pemeriksaan masih berjalan, KKP belum menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab. ”Pasti ada sanksi. Nanti akan kami dalami dulu,” tegasnya.
Merespons penyegelan tersebut, Lia selaku perwakilan manajemen PT Mega Marine Pride dan PT Baramuda Bahari mengatakan, perusahaan menghormati pengawasan yang dilakukan KKP. Ia juga memastikan pihaknya beroperasi sesuai regulasi.
”Sebagai pelaku usaha yang beroperasi secara legal dan tersertifikasi di Indonesia, kami berkomitmen menjalankan seluruh operasional bisnis, prosedur kepabeanan, serta alur distribusi barang sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Lia memastikan perusahaan akan terus berkoordinasi dengan Ditjen PSDKP, Bea Cukai, dan instansi terkait selama proses pemeriksaan berlangsung. Terkait mutu produk, ia juga memastikan seluruh standar yang berlaku tetap dipenuhi.
”Perusahaan memastikan bahwa seluruh produk yang dikelola tetap memenuhi standar mutu, kelayakan pengolahan, dan keamanan pangan nasional maupun internasional,” tambahnya. (tom/hn)
Editor : Muhammad Fahmi