Semangat digitalisasi terus menemukan jalannya. Dari telapak tangan, transaksi yang dulu membutuhkan dompet dan uang tunai, kini cukup dilakukan dengan memindai, mengonfirmasi, lalu selesai.
INNEKE AGUSTIN, Malang, Radar Bromo
Di tengah riuh wisatawan Tangkuban Perahu, transaksi tak selalu berpindah tangan dalam bentuk uang tunai. Bagi Heris Herawati, 56, pedagang oleh-oleh di kawasan UMKM Wisata Tangkuban Perahu di Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pembayaran digital kini menjadi bagian dari kesehariannya mencari rezeki.
Perempuan yang akrab disapa Cici itu menjual beragam oleh-oleh. Mulai kaus Tangkuban Perahu, tas rajutan, hingga sweater handmade. Mayoritas pembelinya berasal dari generasi muda yang lebih terbiasa menggunakan telepon seluler untuk membayar.
“Pengunjung sekarang didominasi Gen Alpha dan Gen Z. Sekitar 70 persen kebanyakan menggunakan pembayaran digital, baik QRIS maupun transfer,” ujarnya.
Kebiasaan tersebut membuat kehadiran inovasi pembayaran digital menjadi penting bagi pelaku UMKM seperti Cici. Salah satunya melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI), yang diluncurkan Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI), bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
KKI dirancang sebagai fasilitas kredit domestik dengan konsep deferred payment atau penundaan pembayaran. Layanan ini hadir berdampingan dengan kartu kredit yang sudah ada, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional.
Pada tahap awal, KKI hadir dalam bentuk kartu digital sebagai sumber dana transaksi QRIS. Hingga 17 Agustus 2026, layanan tersebut telah diterapkan sejumlah Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Antara lain, BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, dan Bank Mega. Layanan ini dapat digunakan nasabah individu maupun korporasi.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang Abidin Abdul Haris mengatakan, manfaat KKI yang paling terasa adalah kemudahan. Nantinya, KKI terintegrasi dengan layanan mobile banking. Sehingga konsumen tidak perlu berpindah aplikasi saat membayar melalui QRIS.
“Jadi tidak perlu harus mengakses akun atau layanan lainnya. Cukup satu akun perbankan, bisa menyelesaikan berbagai transaksi. Istilahnya one stop service,” katanya.
Kemudahan tersebut hadir ketika penggunaan QRIS terus meningkat. Di wilayah kerja BI Malang, nominal transaksi QRIS hingga Juli 2026 tumbuh 436 persen secara tahunan.
Volume transaksi mencapai 148.169.485 transaksi atau tumbuh 94,59 persen. Sementara jumlah merchant QRIS mencapai 1.091.021 merchant, tumbuh 30,32 persen.
“Ini mencerminkan literasi dan akseptasi transaksi digital masyarakat yang semakin baik. Di Jawa Timur saja pengguna Qris sudah mencapai 10.006.311 orang. Oleh karena itu, BI ingin menghadirkan kemudahan bagi nasabah dengan menghadirkan KKI,” tutur Haris.
Namun bagi Cici, digitalisasi di kawasan wisata belum sepenuhnya tanpa persoalan. Jaringan internet menjadi tantangan yang kadang membuat transaksi tersendat.
“Sebab di lokasi wisata seperti Tangkuban Perahu, ini kami terkendala sulitnya sinyal,” katanya.
Saat transaksi gagal, Cici dan pedagang lain bahkan harus berjalan mencari titik yang memiliki jaringan. Jika tetap belum berhasil, mereka mengandalkan kepercayaan dengan konsumen.
“Kami saling bertukar nomor handphone untuk terus terhubung dan memantau transaksi apakah sudah masuk atau belum. Alhamdulillah baik wisatawan lokal maupun mancanegara semuanya jujur,” terang Cici.
Bagi Cici, semakin mudah pembayaran dilakukan, semakin besar pula peluang transaksi. Konsumen tidak perlu repot mencari uang tunai, sementara pedagang memiliki kesempatan lebih luas menerima pembayaran.
Kepala Unit Sistem Pembayaran dan Statistik KPw BI Malang Shomita menjelaskan, fasilitas KKI tetap harus diajukan kepada bank sebagaimana pengajuan kartu kredit. “Jika disetujui, maka layanan akan otomatis jadi satu dengan m-Banking,” jelasnya.
Besaran bunga dan limit mengikuti kebijakan masing-masing bank. KKI tidak menggunakan kartu fisik karena seluruh transaksi dilakukan melalui mobile banking dengan QRIS sebagai kanal pembayaran.
BI juga memperkuat ekosistem QRIS melalui kesiapan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen untuk transaksi hingga Rp100 ribu. Bagi UMKM, efisiensi biaya transaksi tersebut dapat membantu menjaga harga, sekaligus memberi ruang untuk kembali memutar modal usaha.
BI mengingatkan merchant agar tidak membebankan surcharge kepada konsumen, karena praktik tersebut menyalahi ketentuan. Masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan pungutan tambahan dalam transaksi QRIS.
“Kami berharap masyarakat juga dapat ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan pungutan tambahan dalam transaksi QRIS,” tuturnya.
Bagi Cici dan pedagang lainnya, teknologi pada akhirnya bukan sekadar soal aplikasi atau layar ponsel. Di balik satu kali pemindaian QRIS, ada transaksi, modal yang kembali berputar, dan usaha kecil yang terus bertahan.
Dari sebuah kios oleh-oleh di kaki Tangkuban Perahu, digitalisasi perlahan menjadi bagian dari denyut ekonomi sehari-hari. (hn)
Editor : Jawanto Arifin