KABUPATEN Pasuruan terbukti mampu menurunkan angka stunting cukup siginifikan pada 2025. Diperkuat dengan regulasi, Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan melangkah secara terstruktur hingga ke lapisan terbawah untuk menurunkan stunting.
Masalah stunting di Kabupaten Pasuruan masih menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Pasuruan Ny drg. Hj. Merita Rusdi Sutejo menegaskan, masalah stunting bukan hanya urusan dapur. Lebih dari itu, juga berkaitan dengan data, kebijakan, dan edukasi.
Kabupaten Pasuruan menjawab tantangan ini dengan kombinasi yang unik. Regulasi berpihak, kerja tim lintas sektor, dan penggerakan masyarakat berbasis keluarga.
"Penurunan stunting bukan sekadar program, tapi gerakan kolektif. Kami tidak bisa bergerak sendiri," ujar Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan dalam salah satu kunjungannya ke Kecamatan Pasrepan, Rabu (7/5).
Menurut data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), angka prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan terus menurun. Dari 10,8 persen pada tahun 2022, menjadi 4,15 persen pada Februari 2025. Angka itu menjadi salah satu yang terendah di Jawa Timur.
Di balik menurunnya angka stunting, ada peran vital ibu-ibu TP PKK. Mereka tidak hanya menggerakkan dapur rumah. Namun, juga menggugah kesadaran warga akan pentingnya gizi, sanitasi, hingga parenting.
Langkah Terstruktur
PKK bekerja berdasarkan struktur rapi, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga dasawisma. Kekuatan utamanya adalah pendekatan langsung ke keluarga. Kader PKK mendata, mendampingi, hingga mengedukasi keluarga berisiko stunting.
Melalui sinergi dengan Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, dan perangkat daerah lainnya, PKK aktif dalam berbagai program. Seperti Gemarikan (Kampanye makan ikan bergizi) dan pelatihan olahan pangan hasil ternak dan pertanian
"Kami turun ke lapangan, tidak hanya memberi penyuluhan, tapi praktik langsung. Dari masak menu sehat, hingga mengajak ibu menyusui eksklusif," kata salah satu kader PKK di Kecamatan Gempol.
Selain program lapangan, TP PKK juga terlibat aktif dalam pendataan berbasis aplikasi, seperti SIGA dan SiPuding. Data keluarga risiko stunting dan balita terdampak dianalisis bersama, menjadi dasar program intervensi. Bahkan, audit kasus stunting dilakukan rutin di desa-desa lokus.
Dalam setahun, PKK mendampingi pelaksanaan minilok stunting di 24 kecamatan, ikut serta dalam Rembug Stunting Kabupaten. Juga menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Tak hanya Regulasi, Realisasikan dengan Pemberdayaan Keluarga
Sejak awal 2021, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan beberapa Surat Keputusan Bupati untuk mengatasi stunting. Termasuk pembentukan Tim Teknis Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting.
Ditambah lagi, Perbup Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera. Lalu pada 2024, lahir Keputusan Bupati Pasuruan tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Pasuruan.
PKK pun menjadi ujung tombak di lapangan. Dengan kekuatan 10 Program Pokok PKK, terutama pada Pokja III dan Pokja IV yang membidangi kesehatan, seluruh kader digerakkan dari tingkat kabupaten hingga RT. Kelompok dasawisma menjadi ujung tombak edukasi, pendampingan, bahkan monitoring keluarga risiko stunting.
"Di dasawisma, kami tidak hanya mendata, tapi juga mendampingi. Dari pola makan sampai sanitasi rumah," jelas seorang kader PKK di Kecamatan Beji yang terlibat dalam Bimtek Olahan Hasil Ternak pada 21 Mei lalu.
Bergerak Lewat Dapur dan Edukasi
Program lain yang menjadi sorotan adalah bimbingan teknis (bimtek) pengolahan hasil ternak yang dilakukan secara merata di 24 kecamatan. Tujuannya jelas: meningkatkan keterampilan ibu rumah tangga dalam menyediakan makanan bergizi tinggi di rumah masing-masing.
Selain itu, pendekatan berbasis budaya lokal dan penguatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) turut dilibatkan. Sehingga, masyarakat lebih paham, lebih sadar, dan lebih peduli.
"Stunting bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kebiasaan. Lewat dapur, ibu-ibu bisa menyelamatkan masa depan anak-anaknya," tambah Sekretaris TP PKK Kabupaten Pasuruan Erri Wahyu Puspitarini, S.Kom, M.MT.
Tak bisa dipungkiri, penurunan angka stunting di Kabupaten Pasuruan adalah buah dari sinergi antara pemerintah daerah, PKK, organisasi perangkat daerah (OPD), dan masyarakat. Mulai dari penyediaan data yang akurat, pelatihan kader, hingga advokasi kebijakan di tingkat desa.
Kini, Kabupaten Pasuruan tak hanya menjadi contoh sukses dalam menurunkan stunting. Namun, juga bukti bahwa pemberdayaan keluarga adalah kekuatan nyata membangun generasi masa depan.
Dengan semangat "Dari Keluarga untuk Bangsa", TP PKK Kabupaten Pasuruan membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari meja makan keluarga. (eka/hn/*)
Editor : Muhammad Fahmi