BANJIR bandang yang terjadi di Desa/Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan pada akhir Januari 2024 membuat Kecamatan Lumbang berbenah. Sadar akan risiko bencana, Kecamatan Lumbang membentuk Kecamatan Tangguh Bencana mandiri yang disebut Lumbang Tangguh Bencana (Lumbang Kencana).
Begitu tiba-tiba dan merusak, banjir bandang yang di Desa/Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, sempat disebut sebagai sebuah anomali bencana. Saat itu, banjir membuat jembatan utama di Desa Lumbang hilang terseret arus sungai.
Padahal, jembatan itu merupakan akses jalan penting. Sebab, menghubungkan warga di lima desa. Yaitu, Desa Pancur, Kronto, Wonorejo, dan Lumbang di Kecamatan Lumbang. Dan Desa Puspo di Kecamatan Puspo.
“Waktu itu kami kaget. Kok bisa?” tutur Camat Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Bambang Suhartono, mengenang bencana itu.
Penyebab terjadinya bencana banjir bandang di Kecamatan Lumbang yaitu berkurangnya tutupan lahan di sekitar bibir sungai di bagian hulu DAS Rejoso. Juga dampak dari perilaku petani di daerah hulu yang masih menanam tanaman hortikultura dengan usia panen rata-rata 3 bulanan.
Secara ekonomi ini memang menguntungkan petani. Namun, bertentangan dengan konsep konservasi. Terutama pada lahan dengan tingkat kemiringan yang tinggi di bagian hulu DAS Rejoso.
Di sisi lain, desa-desa di Kecamatan Lumbang selalu mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau. Dari 12 desa yang ada, hanya Desa Cukurguling yang bisa mendapat aliran air bersih dengan mudah. Desa ini mendapat aliran air bersih dari mata air Banyubiru.
Lalu, empat desa yang lain termasuk sebagai desa yang selalu mengalami krisis air bersih saat musim kemarau di Kabupaten Pasuruan. Yaitu, Desa Watulumbung, Kedungrejo, Bulukandang, dan Pancur.
Melihat kondisi itu, Camat Lumbang Bambang Suhartono menyadari pentingnya melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana sejak dini. Bambang lantas mengajak masyarakat untuk membentuk forum pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Sehingga, kemudian terbentuk Komunitas Masyarakat Peduli Sungai (KMPS) yang terdiri atas empat desa di Kecamatan Lumbang. Yaitu, Desa Pancur, Kronto, Wonorejo, dan Lumbang.
Dari sini, kemudian Kecamatan Lumbang membentuk Kecamatan Tangguh Bencana secara mandiri yang disebut Lumbang Tangguh Bencana (Lumbang Kencana). Kegiatan ini juga didukung penuh BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai program inovasi daerah bidang kebencanaan.
Bahkan, program Lumbang Kencana juga menjadi bagian dari POKJA Konservasi TKPSDA WS Welang Rejoso. Sehingga, isu konservasi dan pengurangan risiko bencana Kecamatan Lumbang saat ini menjadi perhatian khusus Pemprov Jatim, dan Pemkab Pasuruan sendiri.
Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah melakukan pengorganisasian forum dan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas KMPS di empat desa terdampak bencana. Juga mendorong gerakan partisipasi masyarakat secara luas, untuk dapat bersama-sama melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui program standardisasi lahan di hulu DAS Rejoso.
Melalui kegiatan ini, Kecamatan Lumbang mulai aktif menjalin bekerja sama dengan stakeholder untuk melakukan penanaman pohon sebagai upaya konservasi. Di antaranya, penanaman pohon di pinggir sungai dengan mahasiswa. Sekitar 2.550 bibit pohon ditanam.
Kepala UPT PSDA Wilayah Sungai Welang Pekalen, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Anton Dharma menjelaskan, banjir bandang di Desa/Kecamatan Lumbang merupakan bukti bahwa ada yang salah dengan DAS Rejoso. Lumbang menurutnya ada di hulu DAS Rejoso, tidak langsung dilalui sungai Rejoso.
“Sungai Rejoso memang sering banjir. Tapi, Lumbang ini tidak dialiri Sungai Rejoso, juga tidak dialiri anak sungainya atau disebut orde satu. Yang mengalir di sana, sudah cucunya (orde 2), jauh di hulu. Kalau di cucunya saja sudah banjir, berarti ada yang salah ini,” terangnya.
Karena itu, menurutnya, pihaknya sangat konsen pada bencana banjir yang terjadi di Lumbang. Melalui Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA Jatim, dibangun jembatan baru dan tanggul di lokasi banjir.
Namun, hanya sampai di situ. Setelah itu, dinas-dinas terkait tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal, banjir di Lumbang tidak sekadar soal jembatan rusak atau pembangunan tanggul baru. Namun, lebih jauh soal lingkungan.
Menurutnya, ada keterbatasan saat bawa nama dinas. Dinas hanya bisa menangani apa yang jadi wewenangnya. Setelah itu selesai. Padahal, perlu ada sesuatu yang bisa menangani semua hal berkaitan dengan bencana ini. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh komunitas. Karena itu, sangat penting membentuk komunitas untuk melakukan pengurangan risiko bencana.
“Dan ini juga jadi pemikiran Pak Camat Lumbang. Kebetulan Pak Camat ini aktif. Setelah pembangunan jembatan dan tanggul selesai, Pak Camat tanya. Terus setelah ini mau apa? Selesai? Ini membuat kami berpikir,” tambahnya.
Komunitas, menurutnya, tidak dibatasi sekat dan bisa mengatasi semuanya. Komunitas bisa berbicara soal mitigasi, pengurangan risiko bencana, monitoring, evaluasi, dan yang lain. (hn/*)
Editor : Muhammad Fahmi