DI bawah kepemimpinan Bupati dr. H. Mohammad Haris, M.Kes. dan Wakil Bupati Fahmi AHZ, Pemkab Probolinggo meluncurkan sebuah strategi besar dengan membentuk tiga satuan tugas (Satgas) prioritas pembangunan. Inisiatif ini menandai era baru kolaborasi lintas sektor yang mengusung konsep Pentahelix, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha (CSR), dan relawan.
Ketiga satgas ini yaitu Satgas Infrastruktur, Satgas Kemiskinan, dan Satgas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semuanya dirancang untuk menjadi ujung tombak percepatan penanganan masalah-masalah krusial yang selama ini membelenggu kemajuan daerah.
Gus Haris–sapaan akrab bupati–menegaskan, satgas ini adalah respons serius terhadap kondisi Kabupaten Probolinggo yang saat ini masih berada di posisi keempat terbawah dalam kategori daerah tertinggal dan termiskin di Jawa Timur. “Ini adalah peringatan sekaligus pemicu semangat. Kami yakin dengan kerja bersama, kita bisa memperbaiki kondisi ini,” kata Gus Haris dengan penuh optimisme.
Filosofi di balik pembentukan satgas ini sangat jelas. “Menyelesaikan persoalan kabupaten ini tidak hanya bisa dibebankan ke pemerintah. Kalau kami mau ada percepatan, berarti kami harus melibatkan semua lapisan masyarakat,” jelas Gus Haris.
Satgas Kemiskinan dengan Kadinsos sebagai penanggung jawab, bertujuan mulia, menurunkan angka kemiskinan (saat ini sekitar 69.000-an jiwa) secara bertahap dan menyasar keluarga miskin ekstrem melalui intervensi cepat dan berkelanjutan.
Satgas ini melibatkan beragam pihak, mulai dari Dinas Sosial, Disnaker, Dinkop UKM, Bapelitbangda, hingga ormas seperti Muslimat NU, Fatayat NU, KADIN, HIPMI, Baznas, Lazisnu, hingga civitas akademika.
Melalui satgas ini, target penurunan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo juga disiapkan. Targetnya berada di atas target provinsi. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kemiskinan Jatim 2025 sebesar 9,4 – 8,9 persen.
Selanjutnya, Satgas IPM yang tidak hanya difokuskan pada pendidikan. Satgas ini dipimpin Kepala Dinkes, yang ditugaskan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Satgas ini bertujuan meningkatkan rata-rata lama sekolah (saat ini 6,31 tahun) dan akses kesehatan, serta menurunkan angka stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).
Satgas ini melibatkan Dinkes, Dikbud, Bapelitbangda, DPMD, kampus-kampus kesehatan, ormas seperti IBI dan PGRI, serta CSR dari apotek dan rumah sakit swasta. Targetnya adalah penurunan prevalensi stunting minimal 2 persen per tahun dan peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi lebih dari 6,5 tahun.
Terakhir, Satgas Infrastruktur, yang dipimpin oleh Kepala Dinas PUPR. Satgas ini, memikul tugas berat: menyelesaikan backlog 905 km jalan rusak dalam lima tahun dan memastikan aksesibilitas ke sentra produksi, wisata, dan pendidikan. “Masyarakat saat ini sangat realistis. Mereka ingin merasakan dampak nyata dari kebijakan pemerintah, terutama dalam hal konektivitas dan aksesibilitas wilayah,” jelas Gus Haris.
Satgas infrastruktur melibatkan PUPR, Perkim, DPMD, Bapelitbangda, Kepala Desa (terutama dari 100 Desa Wisata & Tematik Hijau), serta kampus teknik sipil dan CSR dari perusahaan seperti Paiton Energy. Target jangka pendek adalah perbaikan 100 km jalan strategis tahun ini dan 100 desa menerima paving dari pabrik paving Probolinggo SAE.
Pembentukan tiga satgas ini bukan berarti menciptakan struktur baru yang kaku. Melainkan menjadi wadah kolaborasi yang fleksibel dan berorientasi pada solusi. “Konsep ini dirancang rigid namun ringan operasional,” jelas Gus Haris.
Dengan semangat gotong royong dan komitmen kuat, Kabupaten Probolinggo kini melangkah pasti menuju masa depan yang lebih cerah. Pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Tiga satgas prioritas jadi bukti komitmen Gus Haris dan jajarannya untuk mengangkat harkat dan martabat Kabupaten Probolinggo.
Ngantor di Kecamatan: Merekatkan Hati Rakyat
Jarak antara pemerintah dan rakyat sering kali menjadi penghalang utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Di Kabupaten Probolinggo, sebuah gagasan revolusioner sedang mengubah peta pelayanan publik. Seluruh jajaran Pemkab Probolinggo mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, hingga seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), bahkan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), kini “ngantor” langsung di kecamatan secara bergiliran.
Program ini bukan sekadar agenda rutin. Tapi jadi sebuah jembatan yang merekatkan hubungan antara pemangku kebijakan dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan lahir dari pemahaman mendalam atas realitas di lapangan.
“Semangat yang sering disampaikan oleh bupati itu, jadi kami ingin seluruh OPD di pemerintahan tahu dan mengerti betul terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di bawah,” terang Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ.
Dengan turunnya pejabat di kecamatan-kecamatan dengan seluruh OPD, maka bisa mempercepat dan memotong proses birokrasi yang ada. Sehingga, bisa langsung ditindaklanjuti dan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi yang diharapkan masyarakat itu bisa langsung diselesaikan ketika itu juga. Sehingga, setiap pertanyaan dan permasalahan dari masyarakat, dapat langsung dijawab dan direspons pejabat di peangkat daerah terkait di lokasi, sampai memastikan penanganan yang tuntas dan efektif.
Inilah esensi dari program Ngantor di Kecamatan. Memastikan para pembuat kebijakan tidak hanya menerima laporan di atas meja. Tetapi turun langsung, melihat, dan merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat.
Bupati Haris menyebut, seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak lagi hanya mengandalkan laporan kerusakan jalan dari stafnya. Melainkan harus melihat langsung skala prioritas perbaikan jalan di tengah keterbatasan anggaran.
“Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan juga memahami bagaimana guru-guru yang tugas di daerah terpencil dan kebutuhannya seperti apa. Sekolahan-sekolahan seperti apa. Sehingga melihat secara langsung,” kata bupati.
Pendekatan ini berlaku untuk semua sektor, mulai dari pelayanan kesehatan di pelosok desa oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo. Sejak dimulai pada 23 April di Kecamatan Sumber, program ini dirancang untuk menyisir 24 kecamatan.
Salah satu momen paling berharga dari program ini adalah kesempatan bagi masyarakat, terutama para tokoh dan kepala desa, untuk berinteraksi langsung dengan bupati dan wakil bupati tanpa sekat formalitas. “Sehingga, bisa menyampaikan permasalahan terkait dengan apa pun pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan lain-lain dengan bebas,” ungkap Bupati.
“Ada momen di mana bupati dan wakil bupati berinteraksi dengan semua kepala desa tanpa siapa pun. Sehingga dengan bebas para kepala desa ini menyampaikan permasalahan terkait dengan apa pun pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan lain-lain dengan bebas,” ungkap Bupati.
Program “Ngantor di Kecamatan” juga menjadi ajang bagi para camat untuk tidak hanya memaparkan data. Tetapi juga mengusulkan inovasi penyelesaian masalah stunting dan kemiskinan di wilayah mereka. Sehingga, ini semua bergerak. Di daerah pun tentu harus seperti itu,” kata Bupati.
Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan potensi lokal yang berbeda pegunungan, perbukitan, laut, dan dataran yang semuanya perlu dipahami secara langsung untuk merumuskan solusi yang akurat dan valid. Dalam pelaksanaannya, Bupati dan Wakil Bupati menekankan kesederhanaan dan efisiensi. “Tidak perlu gebyar, tidak perlu acara terlalu formal, namun semacam dialog,” tegas Bupati.
Melalui “Ngantor di Kecamatan”, Pemkab Probolinggo tidak hanya mendekatkan diri kepada rakyat. Tetapi juga membangun fondasi pembangunan yang lebih kuat, berbasis data lapangan yang akurat, dan didukung oleh sinergi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Ini adalah langkah maju yang inspiratif, menandai era baru pemerintahan yang transparan, responsif, dan melayani dengan hati. (mu/fun/*)
Editor : Muhammad Fahmi