HJ. Dini Rahmania, S.A.N., M.M. termasuk wajah baru di gedung DPR RI. Namun, politisi muda asal Kabupaten Probolinggo itu langsung bergerak cepat begitu dilantik. Dia bersikap responsif terhadap isu-isu di masyarakat. Aksinya pun nyata. Tidak hanya menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan. Juga memperjuangkan masyarakat dengan memengaruhi kebijakan.
Dini Rahmania atau akrab disapa Ning Dini, dilantik sebagai anggota DPR RI Periode 2024–2029 dari Dapil Jawa Timur II (Pasuruan-Probolinggo). Setelah dilantik, perempuan kelahiran Probolinggo 23 November 1986 itu langsung tancap gas bekerja sebagai wakil rakyat di gedung parleman.
Di luar sorotan kamera dan protokoler pemerintahan, Ning Dini bekerja dalam diam tapi berdampak. Tak menunggu instruksi, tak menunggu panggung. Dia bekerja mulai dari meja parlemen hingga lorong pesantren, kampung di tengah masyarakat, dan jantung peradaban UMKM serta madrasah.
Berbagai aksi nyata telah dilakukan Ning Dini. Dampaknya pun dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari bantuan kemanusiaan dan sosial, ribuan paket sembako, sarung, kain, dan lainnya, disalurkan pada masyarakat. Baik untuk masyarakat kurang mampu, maupun untuk korban bencana.
Bantuan untuk penyandang disabilitas juga dia salurkan. Seperti kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, kruk, dan modal usaha. Termasuk menyalurkan ratusan mushaf Quran ke pesantren-pesantren Probolinggo.
Ning Dini juga memerjuangkan kesejahteraan emak-emak dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Probolinggo-Pasuruan. Tiap kali ada kesempatan, dia turun ke lapangan untuk menyapa dan menyerap aspirasi mereka.
“Keberadaan pelaku UMKM ini sangat vital dan kesejahteraan mereka harus diperjuangkan. Karena itu, saya di Komisi VIII berupaya maksimal untuk mendukung mereka. Kami sudah merealiasikan modal usaha Rp 350 juta untuk pelaku UMKM melalui BAZNAS di Probolinggo-Pasuruan,” katanya.
Melalui meja parlemen, Ning Dini telah memperjuangkan dan berhasil menurunkan biaya Haji dari Rp 93,4 juta menjadi Rp 89,4 juta. Serta mengawal bimbingan manasik, menekan Dirjen PHU Kementerian Agama (Kemenag) untuk membereskan sistem syarikah.
Tak kalah penting, dalam bidang Pendidikan dan Pesantren, Ning Dini berhasil memperjuangkan tambahan 8.500 kuota beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar) untuk siswa madrasah di Pasuruan-Probolinggo. Dengan begitu, siswa-siswa yang sekolah di bawah naungan Kemenag, tetap memiliki kesempatan mendapat beasiswa yang sama.
”Pesantren akan menjadi perhatian serius kami. Bantuan usaha untuk pesantren yang telah direalisasikan Rp 500 juta. Termasuk mendorong beasiswa santri melalui sinergi dengan BAZNAS,” ungkpanya.
Salurkan Program demi Kemaslahatan Masyarakat
Anggota DPR RI Komisi VIII Hj. Dini Rahmania mendorong pentingnya optimalisasi pengelolaan dana haji agar tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi juga mampu memberikan manfaat luas bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia.
"Dana haji bukan sekadar amanah keuangan, tetapi juga amanah ibadah. Karena itu, pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, transparan, akuntabel, dan memberi manfaat sebesar-besarnya," ungkap Ning Dini, sapaan akrabnya.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Dini menekankan bahwa hasil pengelolaan dana haji dapat digunakan untuk berbagai program kemaslahatan umat. Di antaranya, dukungan terhadap pendidikan Islam, layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM berbasis syariah, hingga bantuan sosial keagamaan.
"Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kemarin, kami telah menyalurkan bantuan dari program kemaslahatan ini bersama BPKH kepada masyarakat berupa paket sembako, kain sarung, dan kebutuhan lainnya," tambah anggota Fraksi NasDem ini.
Sebagai anggota legislatif, Dini juga menegaskan komitmen DPR RI dalam melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana haji. “Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan dana ini dijalankan secara amanah, sesuai prinsip syariah, dan memberi manfaat luas, tidak hanya bagi calon jemaah, tapi juga umat Islam secara keseluruhan,” tegasnya. (mas/hn/*)
Aksi Nyata, Anggaran Nyata, Hasil Terasa
Bantuan Kemanusiaan & Sosial
- Rp 1.050.000.000 untuk 5.500 sembako, 3.500 sarung, 1.500 kain, dan 500 baju takwa saat Ramadan dan Lebaran.
- Rp 369.703.700 untuk penyandang disabilitas berupa kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, kruk, dan modal usaha.
- 400 paket bantuan untuk korban banjir di Rejoso & Grati, Kabupaten Pasuruan.
- 500 mushaf Quran disalurkan ke pesantren-pesantren di Probolinggo.
Haji 2025
- Menurunkan Biaya Haji dari Rp 93,4 juta menjadi Rp 89,4 juta.
- Mengawal bimbingan manasik, menekan Dirjen PHU untuk membereskan sistem syarikah.
Pendidikan & Pesantren
- Memperjuangkan tambahan 8.500 kuota PIP Kemenag untuk siswa madrasah di Pasuruan-Probolinggo.
- Membawa Rp 500 juta bantuan usaha untuk 10 pesantren.
- Mendorong beasiswa santri melalui sinergi dengan BAZNAS.
UMKM & Ekonomi Kerakyatan
- Rp 350 juta modal usaha untuk pelaku UMKM melalui BAZNAS.
- Program PPSE untuk 100 penerima dari Kemensos sebesar total Rp 500 juta.
- Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan) senilai Rp 1 miliar untuk 50 keluarga.
Tanggap Bencana & Perlindungan Sosial
- Memperjuangkan kesejahteraan TAGANA.
- Dorong CSR swasta untuk Kampung Siaga Bencana sekitar TNBTS.
- Kawal penanganan kekerasan terhadap perempuan & anak.