------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARIF MASHUDI, Mayangan - Radar Bromo
------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUMBUHNYA pusat atau toko perbelanjaan di Kota Probolinggo dan ramainya perdagangan online, berdampak pada Pasar Gotong Royong. Pedagang yang bertahan tetap berjualan, merasakan sulitnya mendapatkan pembeli. Bahkan, sesuai catatan audit BPK Jatim, pada tahun 2022, retribusi pedagang Pasar Gotong Royong tak terbayarkan hingga ratusan juta.
Pasar Gotong Royong sebenarnya dapat menjadi pusat belanja bagi masyarakat. Karena di pasar itu tidak hanya ada pedagang sayuran atau buah. Tetapi, juga ada puluhan ruko (toko) yang berjualan aneka kebutuhan. Mulai pakaian, kain, sepatu, tas, barang elektronik, dan lainnya.
Namun, saat ini, pembeli yang berkunjung ke Pasar Gotong Royong sepi. Saat Jawa Pos Radar Bromo berkunjung ke pasar tersebut, kondisi hampir semua ruko sepi. Hanya ada penjual yang tengah bersih-bersih atau menunggu pembeli datang.
Tidak hanya itu. Tidak sedikit ruko yang ternyata memilih tutup, bahkan sudah lama tidak buka. Karena dampak sepinya pembeli yang datang ke Pasar Gotong Royong.
Rano Cahyono, salah satu pedagang di Pasar Gotong Royong mengaku, dirinya sudah lama berjualan di ruko pasar tersebut. Mulai dari orang tuanya hingga turun ke dirinya. Memang, Pasar Gotong Royong dulu menjadi jujukan masyarakat untuk belanja, khususnya masyarakat Kota Probolinggo.
”Puluhan tahun saya jualan di ruko ini, mulai orang tua sampai nurun ke saya. Dulu Pasar Gotong Royong ini ramai pembeli. Sekarang kondisinya sudah jauh berbeda, pembeli sangat sepi,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo saat ditemui di tokonya kemarin.
Kondisi sepi pengunjung sangat dirasakan sejak tahun lalu, pascapandemi Covid-19. Entah saat ini karena sudah banyak masyarakat yang memilih belanja online. Atau karena kondisi ekonomi pasca-Covid-19 yang kurang membaik.
”Saat terjadi Covid-19 itu, pengunjung yang datang ke Pasar Gotong Royong ini malah ramai. Setelah Covid-19 malah jadi sepi,” terangnya.
Akibat kondisi itu, diakui Rano, dirinya tidak lagi mempekerjakan karyawan untuk menjaga toko. Saat ini, keluarga sendiri yang menjaga toko. Sebab, sepinya pengunjung membuat pendapatan minim. Bahkan merugi.
“Saya tetap buka dan aktif berjualan. Bedanya dulu pakai karyawan orang luar. Sekarang saya manfaatkan dari keluarga sendiri,” ujarnya.
Sepinya Pasar Gotong Royong diakui Rano, tidak hanya dirasakan dirinya. Semua pedagang merasakan hal yang sama. Akibatnya, tidak sedikit pedagang yang menjual atau mengoper ruko yang ditempati ke pedagang lain.
Harga jual beli ruko ini terbilang mahal, mencapai ratusan juta rupiah. Walaupun sebenarnya lahan dan bangunan Pasar Gotong Royong tersebut milik pemerintah.
”Iya ada ruko yang dijual ke pedagang lain. karena Pasar Gotong Royong sepi. Harga ruko di sini juga masih mahal. Bisa ratusan juta,” ungkap mantan ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, periode 2014-2019 itu.
Hal serupa diungkapkan pedagang Pasar Gotong Royong lainnya, Siti Aisyah, 50. Pedagang pakaian dan kain itu mengatakan, sejak tahun lalu kondisi Pasar Gotong Royong sepi. Bahkan, saat ini sangat sepi.
Berbeda jauh dibanding saat pandemi Covid-19. Saat itu, pembeli banyak datang ke tokonya. ”Kalau sekarang sangat sepi. Misalnya dulu dapat 100, sekarang hanya 10,” ujar pedagang asal Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, itu.
Kondisi pengunjung yang sepi membuat banyak ruko yang tutup. Ada juga yang dijual ke pedagang lain.
”Kalau sepi begini, harga jual ruko juga turun. Dulunya harga sekitar Rp 200 juta. Sekarang dijual sekitar Rp 100 juta,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan mengatakan, masalah penempatan bedak dan kios di Pasar Gotong Royong sudah lama terjadi. Pihaknya juga sudah sering meminta pada Pemkot Probolinggo untuk menertibkan secara tegas. Yaitu, dengan menarik bedak atau ruko yang lama tidak dipakai. Termasuk menarik bedak atau ruko yang ditempati pengguna yang tidak memiliki izin.
”Izin menempati ini kan persoalan lama. Juga sudah lama jadi temuan. Karena banyak pengguna yang sudah tidak buka. Bahkan, banyak juga bedak atau kios yang dijual ke pengguna baru dan seterusnya. Akhirnya, yang menempati ruko atau bedak itu bukan yang memiliki izin menempati,” ungkapnya. (hn) Editor : Ronald Fernando