Cerita Pendamping P2TP2A Kota Probolinggo

Ronald Fernando • Dipublikasikan Selasa, 20 Desember 2022 | 23:16 WIB
TUGAS MULIA: Saiful Anwar saat beraktivitas di kantornya. (Fahrizal Firmani/Jawa Pos Radar Bromo)
TUGAS MULIA: Saiful Anwar saat beraktivitas di kantornya. (Fahrizal Firmani/Jawa Pos Radar Bromo)
Tidak banyak orang dipercaya menjadi pendamping di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam waktu lama. Di Kota Probolinggo, ada Saiful Anwar, 43, warga Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok. Ia sudah menjadi pendamping selama 10 tahun.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAHRIZAL FIRMANI, Mayangan, Radar Bromo

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saiful Anwar tidak menyangka dipercaya menjadi pendamping di P2TP2A selama bertahun-tahun. Sebelumnya, ia sempat berpindah-pindah di sejumlah OPD.

Ia mengawali karir sebagai ASN Pemkot Probolinggo di Dinas Perikanan pada 2004. Selama setahun di sana, ia dimutasi ke bagian umum sampai 2012. Di tahun yang sama, ia kembali pindah ke Dinas Pelayanan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Di sana, ia diminta menjadi pendamping korban kekerasan.

“Saat itu, masih bernama Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan pada Perempuan. Sejak 2015, berganti menjadi P2TP2A. Sampai sekarang DP3AKB dimerger dengan Dinas Sosial (Dinsos), saya tidak pernah dimutasi lagi,” ungkapnya.

Dia pun mengaku sangat menikmati perannya saat ini sebagai pendamping. Sebab, tugasnya ini sangat mulia. Ia merasa terpanggil karena bisa membantu banyak orang yang mengalami ketidakadilan.

Sebagai pendamping di P2TP2A, kasus pertama yang ditanganinya adalah perebutan anak. Saat itu, gugatan hak asuh dilakukan oleh kedua pihak. Pengadilan Agama (PA) lantas memutuskan anak dititipkan pada ibu. Ternyata, pihak laki-laki tidak terima.

Suatu ketika, anak diambil oleh bapak tanpa diketahui ibu. Pihak perempuan lantas melaporkan hal ini pada P2TP2A dan dimediasi sebanyak tiga kali. Akhirnya, si bapak bisa luluh usai dijelaskan padanya psikologis anak yang diombang-ambing karena perebutan ini.

“Bapak bersedia untuk menyerahkan hak asuh pada ibu. Dia luluh karena dia tidak mau anaknya menjadi korban. Namun, dengan persyaratan, ia tidak dipersulit,” jelas Anwar.

Paling sering, ia menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan istri pada suami. Salah satu kasus yang pernah diingatnya adalah ketika istri memukul suami dengan menggunakan benda tumpul. Ia kesal karena ada pihak ketiga. Akibatnya, korban mengalami luka robek.

Namun, karena kasus KDRT, pihaknya mengonsultasikan ini ke Polres Probolinggo Kota. Akhirnya, diputuskan bahwa istri melakukan tindak pidana penganiayaan. Namun, karena masih suami-istri, akhirnya kasus ini diselesaikan dengan mediasi.

Mekanisme penanganan kasus kekerasan antara perempuan dan anak, kata Anwar, tentu berbeda. Karena perempuan itu berusia dewasa, maka mereka cenderung lebih terbuka untuk diberi masukan.

“Kalau anak harus didampingi oleh psikolog sejak awal kasus. Sementara perempuan itu pendampingan psikolog kondisional. Misalnya untuk mengatasi trauma dampak dari kejadian yang dialami,” katanya.

Pria kelahiran Juni 1979 ini menyebut jika anak mengalami kekerasan seksual, pihaknya mengajak anak bermain-main agar mau bercerita. Caranya, dengan mencontohkan menggunakan boneka. Ia lantas bertanya “Coba kamu bercerita, kamu mengalami apa?”

Anak akan cenderung memperagakan dengan boneka terhadap apa yang dialami. Lalu bisa dipancing, misalnya “Kok bonekanya dimandikan, kenapa?” “Siapa yang memandikan?” “Saat dimandikan apa yang dipegang-pegang?” Dari situ, anak akan mau bercerita kejadian yang dialaminya.

“Namun, kami akan tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah, baik terhadap pelapor dan terlapor. Fakta selama penyelidikan yang akan membuktikan,” jelas Anwar.

Menurutnya, dalam kurun waktu beberapa tahun ini, kasus kekerasan cenderung meningkat. Dampak pandemi membuat pembelajaran dilakukan dalam jaringan (daring). Tontonan anak menjadi tidak terkontrol. Sehingga, mereka kerap menonton konten yang tidak sepantasnya.

Namun, selama ini memang hanya separo yang melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Rata-rata korban merasa malu pada tetangga. Untuk itu, pihaknya memaksimalkan gugus tugas di setiap kelurahan.

Ada dua gugus tugas. Pertama, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Pos Curhat Ibu Anak Tercinta (Pos Cinta).

Mereka yang tergabung dalam dua gugus tugas ini memiliki tanggung jawab menyosialisasikan kekerasan dan dampak yang terjadi. Sosialisasi juga rutin dilakukan di sekolah-sekolah.

“Bagi korban yang melapor, kami pasti rahasiakan identitasnya. Kalau perlu, kami siap mendampingi hingga ke sekolah jika masih bersekolah. Kalau merasa takut, kami siapkan tempat khusus bagi mereka selama kasus berjalan,” terang Anwar. (hn) Editor : Ronald Fernando
kekerasan anak kota probolinggo pemkot probolinggo