====================
MEMASUKI Mapolresta Probolinggo, suasana baru begitu terasa. Pergantian pucuk pimpinan di Korps Bhayangkara itu sejak 6 September, membawa sedikit banyak perubahan.
Dengan gaya dan karakter kepemimpinan yang berbeda, per 6 September lalu, AKBP R.M Jauhari resmi menakhodai Polres Probolinggo Kota. Perwira kelahiran 29 Januari 1981 di Palembang itupun, tampak gagah dengan seragamnya.
Hari itu saat Jawa Pos Radar Bromo datang, dia sedang beraktivitas didampingi sejumlah ajudannya. Sembari tertawa lepas, perwira dengan empat anak ini mengajak duduk santai di gazebo Polresta.
Sebelum bertugas di Probolinggo, AKBP R.M Jauhari yang menjabat Kapolsek Tanah Abang di Polda Metro Jaya. Tugasnya di Kota Probolinggo saat ini adalah yang kedua di Jawa Timur. Sebelumnya pada tahun 2016, ia menjabat sebagai kanit IV/Perdagangan dan Karantina Ditreskrimsus Polda Jatim.
Setiap di tempat baru, hal pertama yang selalu dilakukannya yaitu melakukan penyesuaian dengan cepat. Termasuk memahami bahasa warga setempat. Sehingga, sedikit banyak bisa memahami bahasa warga sekitar.
“Makanya awal menjabat saya langsung silaturahmi. Mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimda dan lainya,” beber Jauhari.
Selain penyesuaian, dia berkomitmen meneruskan cita-cita pemimpin sebelumnya. Dalam hal ini AKBP Ambariyadi Wijaya. Jauhari paham, karakter dan gaya kepemimpinan tiap orang berbeda.
Namun, pemimpin yang baik menurutnya yakni pemimpin yang mampu dan bisa meneruskan cita-cita pemimpin sebelumnya. “Tentunya meneruskan cita-cita yang baik,” katanya.
Dengan komitmen itu, Jauhari pun memastikan sejumlah cita-cita serta program yang telah dirajut AKBP Ambariyadi akan dipertahankan. Salah satunya, Kampung Tangguh Semeru (KTS).
“Saya akan melanjutkan apa yang menjadi kebijakan Bapak Kapolres Kota Probolinggo sebelumnya. Dan saya berharap dukungan dan sinergitas dari semua elemen. Sehingga Kota Probolinggo tetap dalan keadaan kondusif,” tuturnya.
Jauhari juga memberikan atensi khusus untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di semua sektor. Harapannya, semua keluhan bisa diminimalisisr. Karena itu, sesegera mungkin ia akan mengevaluasi pelayanan.
“Jika pelayanan yang diberikan kepada anggota baik, maka tingkat pengaduan atau laporan yang ada akan semakin sedikit,” katanya.
Sama halnya dengan aksi curanmor ataupun tindak melanggar hukum lainya. Jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik, maka tindak kriminal dapat ditekan.
“Jadi pelayanan yang dimaksud ini bukan hanya pelayanan seperti di SPKT. Tetapi juga pelayanan pengawasan serta pembinaan yang diemban Kamtibmas,” bebernya.
Jauhari pun memberi contoh. Misalnya, hasil evaluasi menyebutkan bahwa aksi curanmor meningkat. Maka, perlu adanya pemasifan kring serse. Hal itu dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Temasuk memberikan rasa aman. Namun hal itu juga perlu dukungan dari masyarakat,” tandasnya. (rpd/hn) Editor : Muhammad Fahmi