-------------------
Yahya Hidayat belum benar-benar lupa akan sumpah yang ia lafalkan saat dilantik sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS), beberapa waktu lalu. Salah satu momentum berharga dihidupnya. Menjadi penyelenggara pesta demokrasi yang baru kali pertama diemban.
Tentu saja, ini merupakan pengalaman penting bagi Yahya. “Sebelumnya sudah pernah turut serta menyelenggarakan pemilihan, tapi sebagai KPPS,” tutur pria berusia 31 tahun itu.
Saat ini Yahya menjadi Ketua PPS di Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Sejawatnya di kelurahan itu, juga tergolong wajah baru. Dengan kata lain, mereka baru kali ini dipercaya sebagai PPS. Dari tiga PPS, dua di antaranya pernah menjadi KPPS, salah satunya Yahya.
Jauh hari sebelum hari pelantikan tiba, Yahya banyak berharap punya andil dalam menyukseskan pelaksanaan Pilwali 2020. Apalagi, dengan beratnya tugas penyelenggara di tengah persaingan politik yang sengit.
“Harapan saya bisa ikut menyelenggarakan pilwali dengan damai sebagai penyelenggara yang netral dan profesional,” terang dia.
Karenanya, kesungguhan itu ia tunjukkan mulai tahap awal proses seleksi hingga akhirnya dinyatakan lolos sebagai PPS. Namun, usai pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan, Yahya tidak lantas bertugas.
Jangankan menyiapkan tahapan penyelenggaraan pilwali, bimbingan teknis juga belum sempat ia dapat. Yahya dan 101 PPS lain hanya dilantik. Tapi, tak langsung bertugas setelahnya. Saat itu pelantikan PPS bertepatan dengan diterbitkannya keputusan KPU RI tentang penundaan empat tahapan. Di antaranya kegiatan pelantikan PPS.
"Dengan pertimbangan Bawaslu, kepolisian, dan hasil koordinasi KPU Jawa Timur, pelantikan PPS tetap digelar," kata Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari.
Pelantikan yang dipusatkan di masing-masing kecamatan. Digelar secara bergiliran di hari yang sama. Prosesi pelantikan juga sangat sederhana. Tiap anggota PPS yang dilantik diatur jarak tempat duduknya. Mereka diambil sumpahnya dengan mengenakan masker.
"Pelantikan PPS itu tetap digelar, tapi juga dengan mematuhi anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19," tambah Komisioner KPU Kota Pasuruan Nanang Abidin.
Yahya dan PPS lainnya menyadari kegentingan negara yang sedang memerangi virus. Ia juga telah mendengar kabar bahwa beberapa tahapan mundur dari jadwal yang ditentukan. "Kami tetap terima dengan lapang dada. Kami juga selalu mendukung apapun keputusan pemerintah karena bagaimanapun juga pencegahan Covid-19 ini lebih penting untuk segera diselesaikan saat ini," jelas Yahya.
Meski begitu, Yahya dan dua anggotanya sempat bersilaturahmi ke kelurahan dan pengurus RT dan RW setempat. Hal itu dilakukan guna menyiapkan pembentukan sekretariat PPS.
Meski ia tahu pilwali nanti bakal ditunda, Yahya tetap merasa perlu menyiapkan segala hal. Termasuk memetakan wilayah kerja untuk memudahkan saat pemutakhiran data pemilih, sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari KPU atau PPK
"Semoga segera ada payung hukum terkait penundaan ini, sehingga bisa cepat terima honor," harapnya.
Tak jauh berbeda dengan Yahya, Rizka Rahma Fauziah juga sudah menunaikan sejumlah pekerjaan usai dilantik sebulan yang lalu. Yakni, membentuk PPS dan menyiapkan sekretariat PPK untuk diajukan ke KPU. Ia juga sudah bersilaturahmi dengan jajaran Muspika Panggungrejo untuk memudahkan tugas PPK ke depan.
"Sekarang sebenarnya sudah masuk ke tahapan data pemilih, tapi karena ada penundaan jadi ya dihentikan," terang Rizka.
Belakangan ini, Rizka dan temannya sesama PPK mendistribusikan SK PPS. "Biasanya kalau pembagian SK, anggota PPS dikumpulkan. Tapi, karena mengantisipasi Covid-19, jadi SK itu dibagikan per kelurahan untuk meminimalisasi berkumpulnya orang banyak," jelasnya.
Ia tak menyoal adanya penundaan pilwali. Menurutnya, ditundanya pesta demokrasi ini merupakan pilihan tepat. Apalagi, upaya pencegahan di Kota Pasuruan yang tengah digencarkan sebelum ada warga yang terjangkit.
"Lebih baik seperti ini, kita hormati aturan pemerintah. Semoga di Pasuruan ke depan tidak ada yang positif, jadi alangkah baiknya kita mengedepankan pencegahan," urainya.
Rizka juga mengatakan agenda politik yang akan dihadapi masyarakat Kota Pasuruan ini sangat penting. Mengingat hal itu menjadi momentum penting untuk menentukan pemimpin selama lima tahun ke depan.
Namun, pencegahan penyebaran Covid-19 jauh lebih penting karena demi keselamatan bersama. "Apalagi sekarang sekolah libur dan kantor-kantor saja sudah banyak yang membatasi jam kerja. Jadi, kalau pemilihan ini nanti tetap digelar ya kurang efektif dalam upaya pencegahan penyebaran virus," tukasnya. (tom/fun) Editor : Jawanto Arifin