Kota Probolinggo berhasil menekan inflasi melalui inovasi ketahanan pangan berbasis klaster telur puyuh sebagai substitusi protein. Model sinergi pemerintah daerah dan Bank Indonesia ini dinilai efektif hingga mengantarkan Kota Probolinggo meraih peringkat tiga nasional pengendalian inflasi.
====================================
STABILITAS harga pangan memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sehingga pengendalian inflasi tak cukup mengandalkan kebijakan moneter.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan pihak terkait untuk memperkuat sektor riil. Memastikan ketersediaan pangan dan menjaga distribusi barang.
Karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang mengedepankan penguatan sisi penawaran (supply side) dengan memberi advisory dan kajian ekonomi kepada pemerintah daerah. Harapannya, tercipta ekosistem pangan yang tangguh dan berdaya saing, seperti yang terlihat di Kota Probolinggo.
Bentuk sinergi tersebut diwujudkan melalui upaya diversifikasi sumber protein hewani. Inovasi ketahanan pangan ini lahir dari kebutuhan praktis di lapangan, seiring meningkatnya permintaan telur ayam ras untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar.
Lonjakan kebutuhan telur ayam ras dikhawatirkan menekan stok dan memicu kenaikan harga. Untuk menghindari kelangkaan, Pemkot Probolinggo mengembangkan klaster peternakan telur puyuh sebagai alternatif yang lebih stabil.
Telur puyuh tidak hanya kaya protein, tetapi juga mudah dibudidayakan di skala rumah tangga. Sehingga mampu menjaga keseimbangan pasokan. Program ini menargetkan warga berpenghasilan rendah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi.
Budi daya puyuh ini juga sebagai pilot project strategis untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi keluarga desil 1 dan 2. Jika sukses, model serupa akan diperluas ke seluruh kecamatan dan diharapkan menjadi contoh nasional dalam pengentasan kemiskinan.
Secara ekonomi, usaha budi daya puyuh dinilai cukup menjanjikan. Dengan harga telur puyuh sekitar Rp 26 ribu per kilogram dan produksi 4.500 kilogram per tahun, usaha ini diproyeksikan memberi laba bersih sekitar Rp 2 juta per bulan.
Burung puyuh yang dibagikan dalam program tersebut berusia 40 hari. Sehingga dalam dua minggu sudah bisa bertelur dan hasilnya dapat diserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai bagian dari rantai pasok MBG.
Berbagai upaya strategis yang diterapkan Pemkot Probolinggo dalam pengendalian inflasi berbuah prestasi. Pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Jogjakarta, 4 Juni 2026, Kota Probolinggo meraih peringkat tiga nasional untuk kategori pengendalian inflasi.
Penghargaan tersebut juga membawa insentif fiskal Rp1 miliar dari pemerintah pusat. Bank Indonesia berharap inovasi dan prestasi tersebut menginspirasi daerah lain. Program substitusi protein lewat klaster telur puyuh menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dapat sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat kecil.
Dengan memperluas sumber pasokan pangan, risiko lonjakan harga karena permintaan tinggi bisa ditekan. Sementara usaha peternakan puyuh dan produk lokal lain memperkaya ekosistem ekonomi.
Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen memperkuat pengembangan klaster ketahanan pangan di berbagai daerah. Pendampingan akan mencakup kelembagaan, produksi, dan pemasaran agar produk lokal menjangkau pasar lebih luas. Jika model Probolinggo direplikasi, inflasi daerah dapat terkendali dan kesejahteraan rakyat meningkat. (uno/hn/*)
Digitalisasi Pembayaran Bangun Keuangan Daerah Lebih Kuat
Digitalisasi sistem pembayaran menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang modern, efisien, dan transparan.
Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan perbankan terus memperkuat sinergi untuk memperluas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Termasuk pada sektor pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Salah satu wujud nyata kolaborasi tersebut ditunjukkan melalui kegiatan GEMPITA (Gerakan Membayar Pajak dan Retribusi ASN Taat) yang digelar Pemkot Probolinggo, beberapa waktu lalu. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia menghadirkan program QRIS Experience Bayar Pajak Praktis, Pakai QRIS! sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Sekaligus meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kegiatan itu menghadirkan berbagai agenda edukasi dan sosialisasi. Mulai dari sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pengenalan layanan perbankan digital, hingga literasi keuangan dan pembiayaan.
Bank Indonesia memandang bahwa digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun juga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Sistem pembayaran berbasis QRIS memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, aman, dan tercatat secara digital. Sehingga dapat meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PAD.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ETPD, Bank Indonesia bersama Bank Jatim dan Pemkot Probolinggo juga mendorong berbagai inovasi. Antara lain perluasan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), perluasan penggunaan Kartu Amanah, serta penggunaan QRIS Box Reader untuk pembayaran retribusi dan perpajakan daerah.
Inovasi itu diharapkan mampu memperluas kanal pembayaran digital, sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi. Komitmen itu sejalan dengan capaian digitalisasi Kota Probolinggo yang menunjukkan perkembangan positif.
Pada Semester II 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Probolinggo mencapai 99 persen yang didukung oleh peningkatan aspek realisasi. Selain itu, volume transaksi QRIS tumbuh hingga 139 persen (year on year).
Sementara nominal transaksi QRIS meningkat sebesar 67 persen (year on year). Capaian itu mencerminkan semakin tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.
Program GEMPITA juga menjadi pengingat bahwa transformasi digital merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai role model dalam membangun budaya transaksi nontunai. Juga mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan pembayaran digital yang aman dan bijak.
Bagi Bank Indonesia, digitalisasi sistem pembayaran daerah tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi. Namun juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi daerah.
Penerimaan pajak dan retribusi yang semakin optimal akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas implementasi QRIS dan ETPD. (uno/hn/*)
Editor : Muhammad Fahmi