Gelontoran dana triliunan dari sejumlah anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke sejumlah perusahaan startup jadi sorotan Komisi VI DPR RI.
Kucuran dana triliunan itu harus dapat pengawasan ekstra, agar tepat sasaran dan dikelola dengan tepat.
Saat ini pun muncul usulan Komisi VI DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk menelusuri pertanggungjawaban penggunaan dana investasi BUMN itu ke pengembangan startup.
Anggota komisi VI DPR RI dari dapil Pasuruan-Probolinggo Mufti Anam menyebutkan, pembentukan panja itu cukup penting.
"DPR perlu membentuk Panja karena jangan sampai investasi yang sangat besar ini ternyata tidak melalui tata kelola yang tepat. Sehingga, yang pada akhirnya berujung rugi," kata Mufti.
Diketahui, BUMN memiliki Merah Putih Fund. Merah Putih Fund merupakan lembaga pendanaan gabungan BUMN untuk perusahaan rintisan (startup).
Mufti mengingatkan agar investasi tersebut tidak dilakukan serampangan.
Nah, panja DPR bisa dibentuk untuk memastikan semua proses bisnis dalam investasi tersebut dilakukan secara tepat, efektif, dan optimal dalam menghasilkan dampak positif keuangan ke BUMN.
"Nanti bisa dicek dan ditelusuri, apakah kucuran dana dari BUMN ke sejumlah startup itu telah sesuai mekanismenya, bagaimana standar investasinya, ke sektor startup apa saja, dan sejauh mana kini imbal hasil atas investasi tersebut," imbuh mantan ketua HIPMI Jawa Timur tersebut.
Mufti menyebut Panja penting dibentuk agar BUMN semakin hati-hati dan taat asas dalam menjalankan praktik investasi.
Menurut Mufti pengembangan startup sangat penting. Namun, mekanisme pengembangannya juga harus dikawal sehingga tak disalahgunakan.
"Jangan karena untuk dan atas nama investasi demi pengembangan startup, lalu aspek kehati-hatian dan tata kelolanya diabaikan,” pesannya.
DPR RI tak ingin program yang sangat bagus, malah disalahgunakan.
“Ini penting karena kita tahu sekarang lagi musim bisnis rintisan berbasis teknologi mulai susut, lagi slowdown. Kan banyak startup yang gulung tikar, PHK, dan sebagainya; terlepas dari kesalahan bisnis atau terlalu banyak membakar uang. Jangan sampai kemudian pendanaan dari BUMN ini tidak efektif, malah merugi," ujar Mufti.
Mufti sendiri selama ini memang selalu konsen dengan sektor startup dan UMKM. Di berbagai kesempatan ia mendorong agar warga berwirausaha untuk menggeliatkan sektor ekonomi.
Editor : Muhammad Fahmi