DI tengah pekatnya teror penjajahan Jepang pada awal 1940-an, seorang bupati di Probolinggo memilih berdiri tegak, ketika banyak orang menunduk ketakutan.
Ia tidak mengangkat senjata. Tidak pula memimpin pasukan perang. Namun keberaniannya menolak tunduk kepada Jepang, membuat nyawanya melayang di tangan rezim militer Dai Nippon.
Dialah Raden Adipati Ario (RAA) Poedjo, Bupati Probolinggo periode 1930-1943.
Berdasarkan penelusuran pemerhati sejarah, Achmad Budiman Suharjono, Poedjo dieksekusi mati oleh Jepang di Batavia pada 19 Juni 1943, dalam usia 54 tahun.
Fakta itu terungkap dari arsip surat kabar Belanda Het Dagblad: Uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia edisi 2 November 1945.
“Nama Pak Poedjo tercatat sebagai salah satu korban eksekusi Pengadilan Militer Jepang di Batavia. Ini sekaligus membuktikan, bahwa beliau memang dihukum mati oleh Jepang,” ujar Budiman-sapaan Achmad Budiman Suharjono.
Menurut Budiman, nama Poedjo termasuk dari sedikit tokoh pribumi, yang masuk daftar korban penting pada masa teror Jepang. Sebagian besar korban lainnya, berasal dari kalangan Eropa.
Namun, mengapa seorang bupati Probolinggo sampai dihukum mati di Batavia?
Jawaban itu ditemukan Budiman dalam arsip koran Nieuwe Courant edisi 21 Mei 1946.
Dalam surat kabar tersebut, termuat kisah lengkap keberanian Poedjo selama pendudukan Jepang.
Dalam arsip itu, Poedjo digambarkan bukan sekadar pejabat pemerintahan. Ia disebut sebagai pelindung rakyat yang tenang, halus, namun memiliki keyakinan sekeras baja.
“Dia adalah kepala rakyat dalam arti yang sebenarnya. Penguasa dan pelindung penduduk di kabupatennya,” tulis koran tersebut.
Sejak awal kedatangan Jepang pada 15 Maret 1942, Poedjo sudah menunjukkan sikap menentang. Ia menolak memberi izin pembentukan delegasi penyambutan tentara Jepang di perbatasan Kabupaten Probolinggo.
Saat sejumlah pejabat dipaksa bersumpah setia kepada Kaisar Jepang, Poedjo mengaku siap menolak jika mendapat perintah serupa.
“Ini adalah saat tersulit dalam hidup saya. Saya bertekad menolak jika mereka harus bertanya kepada saya,” ungkapan Poedja dalam arsip tersebut.
Tak hanya itu, di tengah situasi mencekam, Poedjo diam-diam membantu banyak warga Eropa yang hidup terlantar akibat kebijakan Jepang.
Ia memberikan makanan, bahan bakar, bahkan uang kepada keluarga yang kesulitan.
Salah satu kisah yang terekam adalah ketika Poedjo membantu seorang ibu Belanda dengan empat anak yang kulkasnya hendak disita karena belum lunas dibayar.
“Aku tidak bisa memberitahumu dari mana saya tahu. Apakah anda ingin menjual lemari itu?” kata Poedjo kepada perempuan tersebut sebelum membayar sejumlah uang demi menyelamatkan keluarga itu.
Bagi warga Probolinggo saat itu, Poedjo bukan sekadar bupati. Ia menjadi tempat berlindung di tengah ketakutan terhadap Kempetai, polisi militer Jepang yang terkenal kejam.
Puncak perlawanannya terjadi pada 8 Maret 1943. Saat Jepang memerintahkan perayaan “Hari Pembebasan Jawa”, Poedjo justru menghias pendapa kabupaten dengan warna merah, putih, biru, dan oranye warna identik Belanda.
Tindakan itu dianggap penghinaan terbuka terhadap Jepang. Banyak orang mengingatkannya agar berhati-hati. Namun Poedjo memilih tetap pada pendiriannya.
“Saya bisa hidup dengan seadanya jika mereka memecat saya. Jika mereka mengeksekusi saya, saya siap mati,” ucapnya dalam surat kabar yang sama.
Tak lama kemudian, Jepang menangkap Poedjo bersama patih dan sekretarisnya.
Namun, dua bawahannya dibebaskan setelah Poedjo mengaku seluruh tindakan tersebut, merupakan perintah dirinya seorang diri.
Jepang akhirnya membawa Poedjo ke Batavia untuk dihukum mati secara diam-diam.
“Mereka tidak berani mengeksekusi beliau di Jawa Timur, karena beliau sangat dihormati rakyat,” beber Budiman.
Nama RAA Poedjo mungkin tidak seterkenal tokoh perlawanan nasional lainnya. Namun sejarah mencatat, dari sebuah pendapa di Probolinggo, pernah lahir seorang pemimpin yang memilih kehilangan nyawa daripada kehilangan harga diri.
Nama RAA Poedjo Nyaris Tenggelam
Delapan puluh tahun lebih telah berlalu, sejak Bupati Probolinggo RAA Poedjo dieksekusi mati oleh Jepang di Batavia.
Namun ironisnya, tidak banyak warga Probolinggo hari ini, yang mengenal kisah keberanian pemimpinnya sendiri.
Tidak ada monumen besar. Tidak pula narasi panjang di buku pelajaran sekolah, tentang sosok bupati yang rela kehilangan nyawa, demi melawan penjajahan Jepang itu.
Nama Poedjo perlahan tenggelam dimakan zaman. Padahal, menurut pemerhati sejarah Achmad Budiman Suharjono, kisah RAA Poedjo merupakan salah satu potongan sejarah penting di Probolinggo, yang seharusnya mendapat perhatian lebih.
“Beliau bukan hanya pejabat pemerintahan. Pak Poedjo adalah simbol keberanian moral. Melawan penjajah dengan sikap dan keyakinan,” ujar Budiman.
Budiman mengatakan, selama ini masyarakat lebih banyak mengenal perlawanan besar, seperti pemberontakan PETA di Blitar pimpinan Soeprijadi.
Sementara, kisah-kisah perlawanan tokoh daerah, nyaris tidak terdokumentasikan dengan baik.
Padahal di Jawa Timur, cukup banyak pejabat pribumi yang menjadi korban kekejaman Jepang, karena menolak tunduk.
“Pak Poedjo salah satunya. Beliau dihukum mati Jepang, tetapi kisahnya lama menjadi misteri,” kisahnya.
Melalui penelusuran arsip koran Belanda, Budiman akhirnya menemukan bukti sejarah tentang eksekusi tersebut.
Dari situ pula terjawab, alasan mengapa makam Poedjo berada di kawasan Ancol, Jakarta.
Kini, sejumlah pegiat sejarah lokal, mulai kembali mengangkat kisah tersebut melalui media sosial, forum sejarah hingga diskusi komunitas.
Menurut Budiman, sejarah lokal semacam ini, penting dikenalkan kepada generasi muda.
Agar mereka memahami, bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak hanya terjadi di kota-kota besar.
“Perlawanan itu juga lahir dari daerah. Dari seorang bupati di Probolinggo yang memilih mati daripada tunduk pada penjajah,” ujarnya.
Saat ini, jejak fisik peninggalan RAA Poedjo memang tidak banyak tersisa. Namun cerita tentang keberanian dan pengorbanannya perlahan kembali hidup di tengah masyarakat.
Di tengah hiruk pikuk kota modern, kisah Poedjo seperti suara lama yang kembali diketuk dari masa silam.
Mengingatkan, bahwa jabatan sejati bukan sekadar kekuasaan, melainkan keberanian menjaga martabat rakyatnya. (mu/one)
Editor : Jawanto Arifin