ALUN-alun Kota Probolinggo diperkirakan telah ada jauh sebelum tahun 1743, bahkan sejak masa pra-kolonial.
Dalam tradisi kerajaan-kerajaan di Jawa, mulai dari Majapahit hingga Mataram (abad ke-13 hingga ke-18), alun-alun selalu menjadi bagian penting dari kompleks keraton.
Tempat ini berfungsi sebagai ruang publik untuk berbagai kegiatan penting. Mulai dari rapat terbuka, latihan ketangkasan prajurit, hingga upacara sakral kerajaan.
Setelah Kerajaan Mataram menaklukkan Kerajaan Pajang pada tahun 1582, wilayah Banger - yang kini dikenal sebagai Kota Probolinggo-resmi berada di bawah kekuasaan Mataram.
Sejak saat itu, tata ruang pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat di Banger pun mulai berkembang dengan pola khas kerajaan Jawa. Salah satunya melalui keberadaan alun-alun.
Menurut pegiat sejarah Kota Probolinggo dari komunitas Pojok Literasi, Edi Martono, bentuk awal alun-alun tidak seperti sekarang.
“Dahulu alun-alun tidak berpagar, melainkan berupa lapangan terbuka yang digunakan masyarakat untuk latihan ketangkasan bersama,” ungkapnya.
Di tengah alun-alun, tumbuh dua pohon beringin besar yang disebut beringin kembar atau beringin kurung.
Lalu ada jalan di tengahnya, sebagaimana tergambar dalam peta Kota Probolinggo tahun 1914.
Keberadaan beringin kembar bukan sekadar elemen hiasan. Melainkan sarat makna filosofis dan spiritual.
Dalam falsafah Jawa, pohon beringin melambangkan kekuatan, keteduhan, dan stabilitas.
Akar yang menjulur kokoh menjadi simbol pengayoman. Sedangkan daun yang rimbun melambangkan kesejukan dan perlindungan bagi rakyat.
“Beringin kembar di tengah alun-alun mencerminkan falsafah manunggaling kawula lan gusti—persatuan antara rakyat dan pemimpin,” jelas Edi.
Artinya, pemimpin diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Sementara rakyat dapat memohon bimbingan dan pengayoman pada pemimpinnya.
Beringin juga menjadi lambang kesuburan, kemakmuran, dan keseimbangan antara dunia material dan spiritual.
Selain berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan simbol filosofis, alun-alun juga menjadi lokasi berbagai tradisi rakyat.
Salah satunya adalah tradisi Senenan, yakni ajang ketangkasan berkuda dan bermain tombak tumpul.
Tradisi ini digelar setiap hari Senin, menjadi hiburan sekaligus sarana latihan bela diri bagi para prajurit dan warga.
Perkembangan kawasan alun-alun semakin signifikan pada tahun 1770, saat dibangunnya Masjid Jamik Probolinggo—kini dikenal sebagai Masjid Raudlatul Jannah—yang berdiri megah di Jalan Agus Salim, Kecamatan Mayangan.
Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Djojonegoro, atau Kanjeng Djimat, yang menjabat sebagai Bupati Probolinggo kedua (1768–1805).
Keberadaan masjid ini memperkuat posisi alun-alun sebagai pusat kehidupan religius dan sosial masyarakat.
Memasuki masa pascakemerdekaan, wajah alun-alun kembali berubah. Pada tahun 1946, sebuah monumen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia didirikan di sisi selatan alun-alun.
Di kanan kirinya, berdiri pendopo baru yang melengkapi fungsi ruang publik tersebut.
Kini, alun-alun bukan hanya menjadi saksi sejarah panjang perjalanan Kota Probolinggo.
Tetapi juga simbol perpaduan antara warisan budaya masa lampau dan dinamika modernitas.
Dari tempat berkumpul rakyat di masa kerajaan, menjadi ruang demokratis di era kemerdekaan, alun-alun tetap menjadi pusat denyut kehidupan kota yang tak pernah lekang oleh waktu.
Dari Kota Panoptikon ke Fragmented Power
Menurut artikel “Kota Probolinggo: Dari Panoptikon ke Fragmented Power” karya Anas Hidayat dan Y.A. Widriyakara dari Universitas Katolik Darma Cendika, Probolinggo memiliki posisi strategis di pesisir utara Jawa Timur karena menghadap Selat Madura.
Letak ini menjadikannya kota penting sejak masa pra-kolonial, terutama setelah Belanda menerapkan sistem grid (kotak-kotak) untuk tata ruang kota dan menjadikannya pusat perdagangan.
Pada masa kolonial, dua peristiwa besar membentuk wajah Probolinggo: penerapan Cultuurstelsel (Tanam Paksa) pada 1830–1870 dan pembangunan rel kereta api antara 1880–1900.
Komoditas hasil bumi dikumpulkan di Stasiun Probolinggo, disimpan di gudang-gudang besar yang dijaga ketat—dikenal warga sebagai “benteng”—sebelum dikirim ke pelabuhan dan diekspor ke Eropa.
Secara historis, tata ruang kota ini menyerupai konsep panoptikon yang digagas filsuf Inggris Jeremy Bentham—yakni sistem pengawasan total di mana penguasa dapat mengontrol seluruh aktivitas tanpa terlihat.
Pada masa kolonial, kantor Residen Belanda di selatan menjadi “menara pengawas” yang memantau aktivitas warga hingga ke Pelabuhan Lama di utara.
Garis lurus dari residen ke pelabuhan menjadi sumbu kekuasaan kolonial yang terstruktur rapi.
“Setelah kemerdekaan, pola panoptikon tetap terasa. Pada masa Presiden Sukarno dan terutama Soeharto, fungsi kantor Residen beralih menjadi Markas Kodim 0820. Militer menjadi simbol pengawasan dan kontrol, melanjutkan pola kekuasaan lama meski dalam bentuk berbeda,” jelas mereka dalam jurnal tersebut.
Namun, memasuki era reformasi, kekuasaan mulai bergeser dari militer ke sipil.
Pusat pemerintahan dipindah ke kompleks wali kota, sementara area alun-alun terbuka untuk berbagai fungsi sosial, ekonomi, dan budaya. Gudang-gudang peninggalan kolonial di sekitar stasiun pun mulai terbengkalai.
Kondisi ini menandai peralihan dari sistem panoptikon yang terpusat menjadi fragmented power—kekuatan yang terpecah di berbagai sektor.
Kawasan yang dulunya berada di bawah satu kendali kini dipengaruhi banyak pihak, dari ekonomi, politik, hingga sosial.
Revitalisasi Alun-Alun
Alun-Alun Kota Probolinggo terus berbenah. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini mengalami sejumlah pembangunan, mulai dari pujasera, gedung Dekranasda, hingga proyek revitalisasi besar yang kini tengah berjalan.
Pada Maret 2023, Pemerintah Kota Probolinggo meresmikan Pujasera Alun-Alun sebagai bagian dari Festival Pendalungan Jelang Ramadan 1444 H.
Pujasera dua lantai di sisi timur alun-alun ini menampung 187 Pedagang Kaki Lima (PKL) — 92 di lantai bawah dan 95 di lantai atas — yang menawarkan beragam kuliner khas dengan pemandangan langsung ke ikon kota.
Kemudian pada Desember 2023, pemerintah menambah lima ikon kota, termasuk Miniatur Kincir Angin Belanda yang dibangun di sisi utara alun-alun dengan anggaran Rp 400 juta.
Di kawasan yang sama, berdiri Gedung Dekranasda, yang tahun ini juga mendapat jatah revitalisasi senilai Rp100 juta.
Renovasi meliputi penambahan pintu di sisi utara agar bangunan menghadap ke Jalan KH Mansyur, serta penataan ruang pertemuan menjadi showroom produk UMKM.
Kini, proyek besar revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo resmi dimulai setelah sempat gagal tender.
Pekerjaan ini dikerjakan oleh CV Probolinggo Cemerlang, pemenang kedua tender, dengan nilai kontrak Rp 8,75 miliar.
Menurut Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti kontrak dengan CV Probolinggo Cemerlang ditandatangani pada 30 September, setelah pemenang pertama, CV Carissa, mengundurkan diri karena keterbatasan modal.
Sebelumnya, pada tender tahap awal, CV Dua Putri Pertahana juga mundur dengan alasan serupa.
“Revitalisasi ini membutuhkan cash flow perusahaan yang kuat, terutama untuk pengadaan material. CV Carissa tidak mampu memenuhinya, sehingga pelaksanaan diserahkan ke pemenang kedua,” jelas Setyorini.
Proyek revitalisasi ditarget selesai pada 25 Desember 2025. Pekerjaan akan dijalankan secara paralel dengan sistem kerja dua hingga tiga sif setiap hari sesuai action plan yang telah disusun.
Sementara itu, Pemkot Probolinggo tengah mengevaluasi dua perusahaan yang mengundurkan diri, yakni CV Carissa dan CV Dua Putri Pertahana.
Keduanya terancam sanksi blacklist karena gagal memenuhi syarat kontrak.
“Inspektorat masih menilai. Tapi kemungkinan besar keduanya akan masuk daftar hitam karena mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang,” tegas Setyorini. (gus/one)
Editor : Jawanto Arifin