POLRI adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta mengatur lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia.
Lembaga ini merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pertahanan dan ketertiban nasional, dengan sejarah panjang yang telah berkembang sejak masa kerajaan hingga masa kemerdekaan.
Cikal bakal institusi kepolisian di Indonesia, dapat ditelusuri hingga masa Kerajaan Majapahit.
Pada masa itu, Patih Gajah Mada membentuk pasukan khusus bernama Bhayangkara yang bertugas menjaga keamanan kerajaan, serta melindungi raja beserta keluarganya.
Pasukan Bhayangkara menjadi simbol awal adanya struktur keamanan yang terorganisir di Nusantara.
Ketika Hindia Belanda mulai terbentuk, sistem keamanan mulai dibentuk secara lebih sistematis oleh pemerintah kolonial.
Pada awalnya, pasukan keamanan terdiri dari orang-orang pribumi yang direkrut untuk menjaga aset dan kekayaan warga Eropa.
Salah satu catatan penting terjadi pada tahun 1867, saat sekelompok warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi sebagai penjaga keamanan.
Kepolisian kolonial memiliki struktur yang kompleks. Wewenang operasional kepolisian berada di tangan residen, yang dibantu oleh asisten residen.
Sedangkan pengawasan hukum dilakukan oleh procureur generaal (setara jaksa agung). Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis satuan kepolisian, tergantung kepentingannya.
“Antara lain Veld Politie (Polisi Lapangan), Stads Politie (Polisi Kota), Cultuur Politie (Polisi Pertanian), dan Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja),” ungkap pegiat sejarah dari komunitas Pojok Literasi Kota Probolinggo, Edi Martono.
Kepolisian saat itu, tidak memperlakukan semua personel secara setara. Bangsa Belanda menduduki posisi strategis seperti hoofd agent (bintara), inspektur van politie, dan commissaris van politie.
Sementara itu, personel pribumi ditempatkan di posisi yang lebih rendah, seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.
Pada tahun 1881, pemerintah kolonial Belanda secara resmi mendirikan Koninklijk Nederlands Indische Politie (KNIP) atau Kepolisian Kerajaan Hindia Belanda.
Tugas utamanya, adalah menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah koloni Belanda di Indonesia.
Edi mengatakan, antara tahun 1897 hingga 1920, struktur kepolisian Hindia Belanda mulai mengalami modernisasi.
Kepolisian modern Hindia Belanda inilah yang kemudian menjadi dasar pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah kemerdekaan.
“Struktur, pelatihan, dan tugas yang dijalankan oleh kepolisian kolonial menjadi referensi awal, dalam membentuk Polri sebagai institusi negara yang profesional dan terorganisir,” ungkapnya.
Di Kota Probolinggo sendiri, gedung kepolisian Polres Probolinggo Kota dulunya merupakan Kweekschool Probolinggo.
“Baru saat setelah ditutup pada 1927, sejumlah personel kepolisian mulai didatangkan pada 1928 kemudian,” ungkap Edi.
Perombakan Besar-besaran Era Jepang
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945), struktur kepolisian mengalami perombakan besar-besaran.
Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi empat kawasan utama.
Masing-masing dengan pusat komando yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan kontrol wilayah oleh pemerintahan militer Jepang.
Pembagian tersebut meliputi Kepolisian Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta; Kepolisian Sumatera, berpusat di Bukittinggi; Kepolisian Indonesia Timur, berpusat di Makassar; dan Kepolisian Kalimantan, berpusat di Banjarmasin.
Meski kepolisian di daerah-daerah dipimpin oleh pejabat bangsa Indonesia, kekuasaan sejati tetap berada di tangan pengawas dari Jepang yang disebut Sidookaan.
Para Sidookaan ini memiliki wewenang lebih tinggi dibanding kepala polisi lokal.
Sehingga dalam praktiknya, mereka menjadi pengendali utama operasional kepolisian.
Sistem ini membuat pejabat pribumi, hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tanpa otonomi penuh dalam menjalankan tugas.
Pegiat sejarah dari komunitas Pojok Literasi Kota Probolinggo, Edi Martono menyebutkan bahwa dalam sistem kepolisian Jepang, terdapat dua kesatuan utama yang beroperasi di Indonesia.
Keisatsu Tai, yaitu satuan polisi reguler yang menangani tugas-tugas umum seperti menjaga ketertiban dan penegakan hukum.
Tokubetsu Keisatsu Tai atau Polisi Istimewa, yakni satuan khusus yang memiliki peran ganda.
Selain menjalankan fungsi intelijen dan pengamanan, mereka juga dipersiapkan sebagai kekuatan tempur pendukung untuk kepentingan militer Jepang, khususnya menghadapi Perang Asia Timur Raya.
“Anggota Polisi Istimewa diperlengkapi dengan persenjataan lebih lengkap dibandingkan polisi biasa. Mereka memiliki mobilitas tinggi dan ditempatkan di berbagai wilayah strategis. Sejak April 1944, Jepang mulai mempersiapkan satuan ini sebagai pasukan cadangan tempur untuk menghadapi invasi Sekutu. Di Kota Probolinggo, kantor Tokubetsu Keisatsu Tai mulai ada pada 1944,” bebernya.
Dari satuan Tokubetsu Keisatsu Tai inilah, cikal bakal Korps Brigade Mobile (Brimob) berasal.
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, banyak anggota Polisi Istimewa berbalik mendukung Republik Indonesia.
Menurut penelitian bertajuk “Pertempuran Pasukan Polisi Istimewa Kota Versus Pasukan Inggris di Surabaya Tahun 1945”, satuan Polisi Istimewa berperan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Mereka bahkan turut membuka gudang-gudang senjata secara paksa dan mendistribusikannya kepada para pejuang. Termasuk eks anggota militer dan semi-militer bentukan Jepang.
Pada 14 November 1946, seluruh elemen Polisi Istimewa, seperti Barisan Polisi Istimewa dan Pasukan Polisi Istimewa, dilebur menjadi satu kesatuan bernama Mobile Brigade (Mobrig).
Kesatuan ini kemudian dikembangkan sebagai satuan taktis yang memiliki kemampuan tempur, untuk menghadapi ancaman bersenjata dan gangguan keamanan tinggi.
“15 tahun kemudian, tepatnya pada 14 November 1961, Presiden Soekarno secara resmi mengubah nama Mobrig menjadi Brigade Mobile (Brimob), sebagai bentuk penyesuaian terhadap kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar,” tukas Edi.
Terbentuknya Nama Polri
Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kepolisian resmi menjadi bagian dari negara yang merdeka.
Pada 19 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).
Pada 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) pertama.
Awalnya, kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya menangani urusan administrasi.
Namun sejak 1 Juli 1946, berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/S.D., Djawatan Kepolisian bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara.
Pada 1946, dibentuk Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI) melalui PP Nomor 8/1946. Lalu 1950, namanya berubah menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) lewat PP Nomor 4/1950.
Selanjutnya pada 1964 berdasarkan UU Nomor 5/1964, nama kembali diubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan mulai diarahkan menjadi bagian dari aparatur sipil negara, bukan lagi militer.
“Polri ikut aktif dalam perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan, seperti dalam Pertempuran 10 November dan penumpasan PKI Madiun. Pada masa ini, polisi istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade (Mobrig) pada 14 November 1946, cikal bakal Brimob,” ungkap Pegiat sejarah dari komunitas Pojok Literasi Kota Probolinggo, Edi Martono.
Selama masa Republik Indonesia Serikat (RIS), organisasi kepolisian negara bagian dilebur menjadi satu di bawah Jawatan Kepolisian Indonesia (1950).
Polri dipimpin oleh R.S. Soekanto hingga pengunduran dirinya pada 15 Desember 1959.
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Polri menjadi bagian dari struktur pemerintahan pusat.
Pada 1960, Polri dimasukkan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bersama TNI AD, AL, dan AU.
Berdasarkan UU Nomor 13/1961, Polri menjadi salah satu unsur ABRI yang sederajat dengan tiga matra TNI lainnya.
Selanjutnya pada 1967, lewat SK Presiden Nomor 132/1967, Polri resmi menjadi bagian dari Departemen Hankam dan disebut Angkatan Kepolisian (AK).
“Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969,” tutupnya.
Di Probolinggo sendiri sejak tahun 1978 hingga kini, sudah ada 32 kepala kepolisian yang pernah memimpin.
Mulai dari Letkol Pol Djuwahari Marto Prawiro, Letkol Poll Herry Gufron, Letkol Pol Soerani, Letkol Pol JS Hendra Atmadja, Letkol Pol Tjaroen Poernomo, Letkol Pol Soeseno Partowiyono BA, Letkol Pol Drs Soeparno serta Letkol Pol Noeryan Moesa.
Lalu, ada Letkol Pol Drs Ketut Wiryadi, Letkol Pol H. Dahilah Budiono, Letkol Pol Drs. Suyatno, Letkol Pol Drs Ferial Manaf, Letkol Pol H Untung Rochmadi, Letkol Pol Drs Wahyudi, Superintendt Polisi Drs Badrodin Haiti hingga AKBP Drs Soeseno Djahri.
Berikutnya dilanjutkan oleh AKBP Drs Ahmad Lumumba, AKBP Goenawan, AKBP Drs Thofan Herinoto, AKBP Drs Achmad Yani, AKBP Iman Prijantoro, AKBP Agus Wijayanto, AKBP Tulus Ikhlas Pamoji, AKBP Iwan Setyawan, AKBP Sumaryono, AKBP Hando Wibowo, AKBP Alfian Nurrizal, AKBP Ambar Yadi Wijaya, AKBP Raden Muhammad Jauhari, AKBP Wadi Sa`bani, AKBP Oki Ahadian Purwono, dan AKBP Rico Yumasri. (gus/one)
Editor : Jawanto Arifin