JAUH sebelum gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto, ada Sekolah Rakyat yang berdiri di Kota Probolinggo.
Sekolah tersebut, dibangun di era Belanda pada 1894. Namanya Sekolah Rakyat Gajah Mada dan Sekolah Rakyat Airlangga.
Dalam perkembangannya, sekolah tersebut akhirnya menjadi SDN Sukabumi 2.
Probolinggo adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang pernah menjadi bagian dari wilayah jajahan Belanda.
Pada tahun 1903 Probolinggo mendapatkan otonomi melalui undang-undang desentralisasi (Desentrasatie-wetgeving 1903).
Desentralisasi ini kemudian membuat Probolinggo disebut dengan Gementee atau dengan istilah lain disebut dengan Kotamadya.
Gelar Gementee mulai efektif pada tahun 1918, karena Gementee Raad atau Dewan Kotamadya dibentuk pada tahun tersebut.
Ini tercatat dalam Stbl 32-1918 pada tanggal 1 Juli 1918. Dengan penetapan ini, mulai dari tahun 1918 Gementee Probolinggo memiliki pemimpin yang disebut Asisten Residen yakni seorang pemimpin di bawah keresidenan lain (Gemeente Probolinggo berada di bawah Keresidenan Pasuruan).
Berdasarkan Jurnal Urban Sociology berjudul Stratifikasi Sosial dalam Pendidikan di Probolinggo pada Era Kolonial Belanda oleh Tiyo Eka Masyshuroh dan Abdus Sair menjelaskan, bahwa stratifikasi sosial pada era penjajahan Belanda di Probolinggo didasarkan pada kelas sosial dan ras.
Pada masa itu, orang Belanda dan keturunan Eropa lainnya ditempatkan di puncak hierarki sosial.
Diikuti oleh orang-orang Tionghoa, dan kemudian orang pribumi atau pribumi yang asimilasi dengan budaya Belanda.
Sementara kelas sosial di antara orang pribumi juga dibagi menjadi beberapa lapisan. Yaitu priyayi, rakyat biasa, dan pribumi yang tidak diakui.
“Dalam konteks ini, di Probolinggo sistem pendidikan yang didominasi oleh Belanda itu, dibagi menjadi beberapa jenis sekolah yang mencerminkan stratifikasi sosial dalam pendidikan. Pada masa berdasarkan data statistik dari laporan umum tentang pendidikan di Hindia Belanda tahun 1929/1930 (Algemeene Veerslag Tweede Deel: Statistische Gegevens) antara lain: Hollandsche Chineesche School (HCS), Eurospeeche Lagere School (ELS), Volkschool (Sekolah Desa), Vervolgschool (Sekolah lanjutan dari Volkschool), Voll 2 e kl. School (Sekolah Ongko Loro), Schakelschool (Sekolah Rakyat), Hollandsche Inlandsche School (HIS) yakni sekolah Belanda untuk Pribumi, dan sekolah khusus dengan tingkat yang sama,” tulisnya.
Jika dibandingkan dengan populasi di tahun 1930, populasi dari peserta didik di Probolinggo terhitung mengalami peningkatan hingga mencapai 16 persen atau sekitar 18.335 peserta didik di seluruh sekolah tingkat dasar, baik pribumi maupun barat.
Tidak hanya tersedianya sekolah-sekolah tingkat dasar dan lanjut saja, Probolinggo juga dikenal dengan sebutan Kota Perguruan.
Label ini ditunjukkan bukan karena tanpa sebab. Melainkan sejak awal abad kesembilan belas, pemerintah kolonial Belanda telah mendirikan sekolah untuk menghasilkan tenaga kerja guru yang disebut Kweekschool.
Selain itu sekolah pamong praja yang bernama OSVIA (Opleidingsschool Voor Inlandsche Ambtenaren) juga didirikan untuk menghasilkan calon-calon pegawai Pamong Praja (ambtenaar) dan sekolah guru bantu atau Noormalschool.
Pegiat sejarah dari komunitas Pojok Literasi Kota Probolinggo, Edi Martono mengatakan bahwa di Kota Probolinggo, peta pendidikannya tampak tak teratur.
Sekolah-sekolah yang dibangun, tidak terpusat di satu wilayah khusus untuk pendidikan.
Melainkan tersebar di beberapa titik tanpa pola. Sekolah OSVIA dibangun di sebelah barat kota. Sedikit agar jauh dari pusat kota.
“Tepatnya di sebelah utara jalan protokol atau jalan raya pos (sekarang Jalan Soekarno Hatta), di mana hingga kini arsitektur bangunannya masih ada dialihfungsikan sebagai pusat Batalyon Zeni Probolinggo,” ungkapnya.
Sekolah lain yang masih diketahui letak pasti dari bangunannya, adalah sekolah lanjutan (MULO).
Lokasinya, berada di sebelah barat Weduswestraat (sekarang Jalan dr. Mohamad Saleh). Kawasan tersebut, merupakan wilayah permukiman dengan pusat penduduk Belanda dan Eropa, dekat dengan bangunan lainnya yang telah dialihfungsikan menjadi SD Negeri Sukabumi 2 Probolinggo.
“Tapi tidak ada yang tahu pasti, bagaimana sejarah sesungguhnya dari bangunan tersebut,” jelas Edi.
Pernah Menjadi Sekolah Rakyat
SD Negeri Sukabumi 2 tersebut dahulu pernah menjadi Sekolah Rakyat.
Diperkirakan sekolah ini, didirikan pada 1 Januari 1894, jauh sebelum berdirinya Gementee Probolinggo.
Meski demikian, SK pendirian bernomor 01/01/1894 tersebut baru terbit pada 1 Januari 1910.
Sekolah Rakyat di Indonesia berawal dari penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda.
Kebijakan Politik Etis tersebut mulai diterapkan sekitar 1900 hingga 1930. Tujuannya, mendukung perkembangan perusahaan dan lembaga-lembaga Belanda di Indonesia.
Meski terlihat sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi panjang yang dilakukan Belanda, pada dasarnya kebijakan ini merupakan syarat kepentingan kolonial.
Salah satu programnya, adalah mendirikan sekolah umum yang sebenarnya berfungsi mencetak tenaga kerja murah.
Sehingga bisa mendukung bisnis dan aktivitas ekonomi Belanda di tanah jajahan.
Sekolah Rakyat pertama kali didirikan Belanda pada 1907. Pendidikan di sekolah ini dirancang agar masyarakat pribumi, memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan Belanda.
Dengan kata lain, Sekolah Rakyat bukan didirikan untuk mencerdaskan masyarakat. Melainkan demi mempertahankan kekuasaan penjajah di Indonesia.
“Dulu kalau SD Negeri Sukabumi 2 namanya Sekolah Rakyat Gajah Mada. Sementara untuk SD Negeri Sukabumi 3 namanya Sekolah Rakyat Airlangga,” tutur Koordinator Humas SD Negeri Sukabumi 2, Akhmad Baktiyar Zamzami.
Pendidikan Sekolah Rakyat sangat terbatas. Kurikulumnya lebih menekankan keterampilan teknis sederhana yang langsung berkaitan dengan kebutuhan perusahan Belanda.
Pelajaran yang berkaitan dengan budaya atau sejarah Indonesia nyaris ditiadakan. Bahkan bahasa pengantar yang digunakan pun didominasi bahasa Belanda.
Hal ini menunjukkan, Sekolah Rakyat bukanlah sarana memajukan pendidikan pribumi.
Melainkan alat untuk mencetak tenaga kerja murah yang siap melayani kepentingan penjajah pada saat itu.
Zamzami -sapaannya-, mengatakan bahwa ruangan tertua dari sekolah tersebut, kini digunakan sebagai ruang guru dan kepala sekolah.
Dahulu pada tahun 2000-an, ruangan tersebut masih digunakan sebagai aula dari SD Negeri Sukabumi 3.
“Dulu kan di sini ada 3 sekolah SD Negeri Sukabumi 2, 3, dan 8. Tapi sekarang sudah dimerger,” tuturnya.
Namun suasana ruangan masih khas. Kuda-kuda kayu nan kokoh masih tampak di dalam ruangan ini.
Tak hanya ruang guru, sejumlah ruang kelas, yakni kelas 5ABC dan 6ABCD juga masih tak berubah. Jendela kaca besar menghiasi tiap ruangannya.
Kemudian kelas 4A juga diduga pernah digunakan sebagai ruang amunisi pada masa Belanda.
“Sebab ruangannya berbeda daripada ruang lainnya, ia memiliki plafon yang tinggi,” ujarnya.
SD Negeri Sukabumi 2 Masa Kini
Sekolah ini berdiri di lahan seluas 3.433 meter persegi. Dahulu SD Negeri Sukabumi 2 berdiri dengan SD Negeri Sukabumi 3 dan 8.
Namun pada 2010, ketiganya dimerger menjadi SD Negeri Sukabumi 2.
“Dahulu sebelum dimerger tiap sekolah memiliki jumlah rombongan belajar (rombel) yang berbeda-beda. SDN Sukabumi 2 ada 2 rombel, SDN Sukabumi 3 ada 1 rombel, dan SDN Sukabumi 8 1 rombel. Tapi setelah dimerger, total di sini ada 24 rombel. Tiap jenjang ada 4 kelas,” terang Kepala SDN Sukabumi 2, Riana.
Tiap harinya, para murid belajar dari hari Senin hingga Sabtu. Riana mengatakan, selain kegiatan belajar, ada 13 ekstrakurikuler yang dilakukan para peserta didik. Seluruhnya dibagi pelaksanaannya tiap harinya.
“Macam-macam. Ada pramuka, tahfidz, tilawah, tari, drumband, bola basket, hingga polisi cilik. Pelaksanaannya dibagi masing-masing hari, di jam-jam tertentu,” ujarnya.
Sekolah ini juga merupakan salah satu sekolah penggerak dalam penerapan kurikulum merdeka.
“Dalam penguatan Kurikulum Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, kami pernah mengambil tema terkait kearifan lokal dengan membuat batik bernama Basudewa Odhik alias Batik Sukabumi 2 Istimewa Olena Dhibik,” paparnya. (gus/one)
Editor : Jawanto Arifin