Penyelenggaraan pendidikan untuk putra pribumi dari kalangan bangsawan atau lebih dikenal bumiputera, tak lepas dari perkembangan ekonomi Hindia Belanda.
Setelah penerapan liberalisme ekonomi pada 1870, ekonomi Hindia Belanda berkembang pesat.
Pabrik dan perkebunan berdiri. Kebutuhan terhadap tenaga kerja pun meningkat.
Dalam sebuah buku berjudul Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman yang ditulis oleh Sumarsono, dijelaskan pada masa itu, pemodal menginginkan tenaga kerja terampil namun dapat digaji murah.
Pemerintah kolonial pun lantas menyediakan jalan untuk kepentingan pemodal. Mereka membuka pendidikan untuk bumiputera dengan tujuan memperoleh tenaga kerja murah.
Namun seiring waktu, hal itu berubah. Seperti yang ditulis Akira Nagazumi pada bukunya yang berjudul Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918. Di mana disebutkan, desentralisasi dan ekspansi birokrasi kolonial ke dalam lapangan-lapangan baru, menuntut pemerintah kolonial mempekerjakan sejumlah besar orang Jawa terpelajar.
“Hanya orang-orang Jawa dari kalangan pembesar yang benar-benar bisa menjalankan pekerjaan birokrasi,” tulis Akira.
Kepentingan ini, kemudian mengilhami kebijakan politik etis Belanda. Pendidikan menjadi sarana penting, bagi pemerintah Belanda untuk membayar utang budinya kepada negara koloni.
Salah satunya, dengan membentuk Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). Yaitu, sekolah bagi para calon pegawai bumiputera di zaman Hindia Belanda.
Ide perekrutan birokrat ini, digagas oleh Direktur Pendidikan Etis pertama, J.H. Abendanon.
Dalam buku berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 milik M.C. Ricklefs, pemerintah kolonial bertujuan menciptakan elit bumiputera, yang dipengaruhi barat. Kelak, mereka akan menjadi penyambung tangan-tangan penjajah, sebagai upaya Belanda untuk memerintah secara tidak langsung, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.
“Sehingga, tercipta elit baru yang tahu berterimakasih. Dan bersedia bekerja sama, memperkecil anggaran pemerintah, mengendalikan fanatisme Islam dan anggaran, serta jadi teladan yang akan dijiwai masyarakat pribumi golongan bawah,” tulis M.C. Ricklefs.
OSVIA memang didirikan dalam rangka pemenuhan kebijakan politik etis Belanda.
Namun pada pelaksanannya, penerimaan murid OSVIA cenderung elitis.
OSVIA hanya memberikan kesempatan, bagi bumiputera. Terutama bagi mereka yang telah menempuh pendidikan di sekolah-sekolah rendah Eropa (Europeesche Lagere Schoolen), yang diperuntukkan bagi para bangsawan atau priyayi.
“Sehingga tidak semua bumiputera, berkesempatan mengenyam pendidikan di OSVIA,” tutur Pegiat Sejarah Pojok Literasi Kota Probolinggo, Edi Martono.
Seleksi penerimaan semacam itu, ditetapkan dalam peraturan yang dikeluarkan tahun 1919 oleh Pemerintah Belanda.
Penerimaan siswa, sering harus disertai surat rekomendasi pribadi pejabat atau Binenlandsch Bestuur dan para Bupati.
Hanya para Bupati yang bisa menggunakan hak kekuasannya, untuk mengajukan sanak saudaranya dan orang-orang yang disukainya.
Dikatakan, bahwa sistem pendidikan kolonial, menghasilkan dua kelompok bumiputera. Pertama, kaum birokrat yang akan menjaga kelangsungan sistem pemerintahan kolonial dan cenderung menjauh dari rakyat.
Kedua, kaum pergerakan atau disebut sebagai sebagai anak haram politik etis, karena menentang sistem kolonial. Seperti Tjokroaminoto dan R Goenawan.
“Mereka menyebut diri dengan istilah kaum muda. Membentuk kesadaran nasional, berbagi gagasan, dan pengalaman. Hingga menjadi sebuah embrio bangsa,” tulis Takashi Siraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa 1912-1926. (gus/one)
Keberadaan OSVIA di Probolinggo
OSVIA sendiri merupakan sekolah bagi para calon pegawai bumiputera pada zaman Hindia Belanda, atau biasa disebut Sekolah Menak.
Sekolah ini, digolongkan ke dalam sekolah keterampilan tingkat menengah dan mempelajari soal-soal administrasi pemerintah.
Rencana awal, OSVIA akan didirikan di Batavia. Namun, dibatalkan. Berdasarkan Staatsblad Nomor 121, tanggal 30 Maret 1878, akhirnya diputuskan untuk mendirikan sekolah ini di empat kota.
Yaitu di Bandung (Kabupaten Preanger), Magelang (Kadoe), Probolinggo, dan Tondano (Menado). Kemudian pada 1900, OSVIA membuka cabang lagi di tiga tempat, yakni Serang, Madiun, dan Blitar.
Sebelumnya, sekolah ini bernama Hoofdenschool (sekolah para pemimpin). Pendidikannya, bergaya Eropa dan Bahasa Belanda sebagai pengantar.
Anggaran awal yang disediakan pemerintah, sebesar 7000 Gulden untuk sekolah di Jawa. Dan 1.200 Gulden untuk di Tondano.
“Meski demikian, sistem pengajarannya, juga dapat menggunakan bahwa Melayu atau bahasa daerah lainnya,” beber Pegiat Sejarah Pojok Literasi Kota Probolinggo, Edi Martono.
Pada tanggal 12 April 1880, sekolah ini resmi dibuka di Probolinggo. Kelas dimulai dengan 25 siswa.
Di mana, 16 diantaranya berasal dari Karesidenan Probolinggo, 2 dari Besuki, 5 dari Kediri dan 2 dari Pasuruan. Umumnya, para murid yang belajar di sekolah tersebut, berusia antara 12 tahun hingga 16 tahun.
“Lalu, gurunya lebih banyak merupakan orang Eropa,” kisahnya.
Sementara masa belajar, selama lima tahun. “Pada tahun 1908, masa belajar ditambah menjadi tujuh tahun. Setelah lulus, mereka dipekerjakan dalam pemerintah kolonial sebagai Pamong Praja atau Ambtenaar,” kata Edi.
Uang pembayaran sekolah, disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Pembukaan cabang itu dilakukan, karena jumlah muridnya meningkat dua kali lipat.
Bahkan, salah satu guru di OSVIA Kota Probolinggo, adalah C. Noordenbos yang merupakan mantan direktur OSVIA Madiun.
“Ia dipindah sebagai guru biasa, setelah adanya kasus terkenal di OSVIA Madiun sebelumnya. Pada tahun 1930, OSVIA Kota Probolinggo pernah dipimpin oleh E.P.F. Kelling,” jelasnya. (gus/one)
Dialihfungsikan Sebagai Yon Zipur 10
Bangunan OSVIA di Probolinggo, terdiri dari rumah direktur, gedung sekolah, ruang rekreasi (aula), dan tempat kamar siswa (asrama) berada, sejumlah 60 kamar.
Pembangunannya, memakan waktu sekitar tiga tahun. Dikerjakan oleh Dinas Pengairan (Waterstaat), dengan menelan biaya sebesar 87.000 Gulden.
Setelah OSVIA ditutup pada 1927, bangunan gedung ini sempat kosong.
Sementara seluruh cabang OSVIA, digabungkan menjadi Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische Ambtenaren (MOSVIA), dengan menerima lulusan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).
“Namun pada tahun 1932, MOSVIA juga resmi ditutup karena adanya krisis moneter. Kalau saat ini, OSVIA tersebut telah bertransformasi menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),” tandas Pegiat Sejarah Pojok Literasi Kota Probolinggo, Edi Martono
Ketika Jepang menduduki Indonesia, gedung tersebut kembali dimanfaatkan.
Namun, ketika Agresi Militer Belanda pada 1947, bangunan ini kembali dikuasai Belanda.
Mereka menempatkan alutsistanya di sana. Setelah Belanda berhasil dipukul mundur, bangunan kembali mangkrak dan baru dialihfungsikan sebagai Yon Zipur.
Saat ini bangunan tersebut digunakan sebagai markas Kompi Zeni Tempur B dan C yang merupakan satuan dari Batalyon Zeni Tempur 10 atau Yonzipur 10/JP/2 Kostrad.
Yonzipur 10, bertugas pokok melaksanakan konstruksi, destruksi, dan nubika pasif.
Guna memperbesar daya gerak satuan-satuan Divisi Infateri 2 Kostrad.
Memperkecil daya gerak musuh, serta membantu mempertahankan kelangsungan hidup dan mempertinggi kemampuan operasi satuan Divif 2 Kostrad. (gus/one)
Editor : Ronald Fernando