TELEPON merupakan alat komunikasi yang pada era kolonial Belanda, hanya bisa dinikmati kalangan elit.
Selain warga bangsa Belanda, juga hanya untuk kalangan pejabat maupun pengusaha.
Pemanfaatan telepon tersebut terus berkembang, hingga banyak masyarakat umum yang akhir menggunakannya.
Termasuk di Probolinggo, yang dahulu juga sempat berdiri Gouvernement Telefoonkantoor atau Kantor Telepon Pemerintah di era Hindia-Belanda.
Sebelum ditempati sebagai Kantor Pos, gedung yang terbangun di Jalan Suroyo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, sempat menjadi salah satu objek vital di Probolinggo pada zaman kolonial.
Tampak di peta Java, Res. Pasoeroean (oude Res. Probolinggo) tahun 1914, gedung tersebut difungsikan sebagai Gouvernement Telefoonkantoor. Penggunaan telepon menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di Probolinggo-Indonesia sejak ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell pada 1876.
Menurut Jurnal berjudul Jaringan Telepon Kota Surabaya Tahun 1906-1941 oleh Eka Ayu Ratnasari dan Sri Mastuti Purwaningsih, di Hindia-Belanda, telepon mulai terkenal ketika kolonialisme mengantarkan kultur modernitasnya.
Pada tanggal 16 Oktober 1882, jaringan telepon lokal pertama digunakan di Indonesia.
Jaringan telepon ini diselenggarakan oleh pihak swasta yang mendapat izin konsesi selama 25 tahun.
Perusahaan tersebut berkembang pesat hingga mencapai 38 titik pada 1905.
Penetapan atau keputusan mengenai pengelolaan telepon pemerintah Hindia-Belanda diatur dalam Staatsblad van Nederlandsh Indie tahun 1884-1919.
Sementara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan, perluasan jaringan, pemasangan jaringan, tarif telepon, dan perkembangan jaringan dapat dilihat dari Verslag omstrent van den Post, Telegraaf en Telefoondienst in Nederlandsch Indie 1911-1935.
Sejumlah infrastruktur penunjang juda dibangun, salah satunya kantor telepon.
Di mana para operator bertugas menyambungkan telepon pelanggan.
Adapun pesawat telepon masih menggunakan sistem baterai lokal dan kawat tunggal yang terpasang di atas permukaan tanah, sehingga jarak jangkauannya terbatas.
“Secara bertahap masyarakat mencoba memanfaatkan komunikasi yang lebih cepat untuk jarak jauh. Meski telepon belum secanggih masa sekarang, karena pada dasarnya sistem yang digunakan masih manual,” tulis mereka.
Sementara itu, Pemerhati sejarah dari Lembaga Masyarakat Warisan Pertahanan (Defense Heritage Society) Kota Probolinggo, Edi Martono mengatakan bahwa pembangunan kantor telepon didirikan setelah kantor pos dan telegraf.
“Sebab memang peraturan di Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1884 nomor 52 dijelaskan bahwa bila ada kantor telegraf baru boleh membangun kantor telepon baru,” tuturnya.
Edi juga mengatakan bahwa penggunaan telepon masa kolonial hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Belanda, petinggi perusahaan atau pengusaha, maupun orang pribumi yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan kolonial alias pejabat.
Sehingga para operator juga diwajibkan dapat berbahasa Belanda. “Ini karena biayanya saat itu masih cenderung mahal,” jelasnya.
Pembentukan Post, Telegraaf en Telefoondienst (PTT)
Pada 20 September 1906, masa perizinan telepon telah berakhir.
Jaringan telepon kembali diambil alih oleh Pemerintah Hindia-Belanda melalui pembentukan Post, Telegraaf en Telefoondienst (PTT).
Kecuali jaringan telepon Perusahaan Kereta Api Deli (Deli Spoor Maatschappij, DSM).
Sejak saat itu, layanan telepon tidak lagi hanya menjadi layanan pembantu. Melainkan menjadi bagian terpenting layaknya pos dan telegraf.
Bahkan tampak pada peta 1946, gedung Gouvernement Telefoonkantoor di Jalan Suroyo sudah beralih fungsi.
“Kantor Post en Telegraaf yang awalnya di Postweg atau Jalan Raya Pos (sekarang Jalan Panglima Sudirman) pindah ke Gouvernement Telefoonkantoor di Heren Straat atau Jalan Tuan-Tuan (sekarang Jalan Suroyo). Kantornya dijadikan satu,” jelas Pemerhati sejarah dari Lembaga Masyarakat Warisan Pertahanan (Defense Heritage Society) Kota Probolinggo, Edi Martono.
Gaji para pegawai pribumi di PTT kala itu, lebih rendah bila dibandingkan dengan pegawai Belanda.
Meski demikian, gaji pegawai PTT lebih tinggi, dibanding pegawai dinas lainnya.
Selain itu, para pegawai mendapat sebutan sebagai Den Ajung (adjunct inspector) atau Den Komis (commies) yang membanggakan bagi pribumi.
Edi menjelaskan, setelah Jepang menang atas Pemerintahan Hindia Belanda di 1942, PTT berada di bawah kekuasaan militer Jepang.
“Jadi dibagi sesuai kekuasaan militernya. Seperti di Jawa dan Madura itu di bahwa komando Angkatan Darat Jepang ke 16. Sementara Sumatera di bawah komando Angkatan Darat Jepang ke 25 dan Kepulauan Indonesia Timur di bawah Komando Armada ke 3 Angkatan Laut Jepang,” tuturnya.
Pos dan Telekomunikasi Paska Kemerdekaan
Pada 27 September 1945, jawatan PTT diambil alih oleh Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT) dari kekuasaan pemerintahan Jepang.
Kini tanggal tersebut dikenal sebagai Hari Bhakti Postel. Kemudian pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) berdasarkan PP Nomor 240/1961.
“Namun seiring perkembangan layanan telepon, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP Nomor 29 dan PP Nomor 30/1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi menjadi PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi,” kisah Pemerhati sejarah dari Lembaga Masyarakat Warisan Pertahanan (Defense Heritage Society) Kota Probolinggo, Edi Martono.
Pada tahun 1978, PN Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro.
Perusahaan tersebut ditegaskan sebagai badan usaha tunggal, dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos.
Baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Kemudian pada 20 Juni 1995, berubah lagi menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).
Sementara PN Telekomunikasi sejak 6 Juli 1965, telah menjadi cikal bakal Telkom hingga saat ini. Pada 1974, sebagian aset perusahaan ini dijadikan modal oleh pemerintah, untuk mendirikan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) yang bergerak di bidang produksi peralatan telekomunikasi.
Status perusahaan ini kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Namun, pada 1991 status perusahaannya kembali menjadi Persero.
Jaringan telekomunikasi terus bergerak maju. Terlebih ketika Indonesia berhasil meluncurkan satelit Palapa A-1 berjenis HS-33 dari Cape Canaveral.
Satelit ini memungkinkan jaringan telepon semakin luas cakupannya.
“Sekarang, kantor dari kedua perusahaan tersebut, juga sudah terpisah di Kota Probolinggo. Kantor PT Pos Indonesia (Persero) tetap menempati gedung lama di Kota Probolinggo. Sementara PT Telkom ada di dekat Bank BCA di Jalan Suroyo juga,” imbuh Edi.
Edi mengatakan, gedung PT Pos Indonesia (Persero) di Jalan Suroyo telah mengalami sejumlah perubahan. Hal tersebut didasarkan pada foto tahun 1930.
“Dahulu bentuknya masih terkesan kolonialisme sekali, model bangunan Belanda. Tapi pada 1980, sudah berubah bentuk atapnya. Tapi bagian dalam masih pakai tegel. Sekarang sudah lebih mengikuti perkembangan jaman dan lebih modern,” urainya.
Tampak bentuk atap bagian depan dipangkas hingga hampir lurus dengan atap di belakangnya.
Bagian depan juga menggunakan banyak kaca untuk jendela dan pintu. Sehingga tampilan modern lebih terpancar. (gus/one)
Editor : Jawanto Arifin