GEDUNG Mako Satpol PP Kota Probolinggo merupakan bagian sejarah.
Sebelum dimanfaatkan sebagai markas pasukan penegak Perda, gedung tersebut sempat menjadi Post en Telegraafkantoor te Probolinggo atau Kantor Pos di Kota Probolinggo di era kolonial Belanda.
Layanan pos pada masa Hindia Belanda sempat tidak terorganisir dengan baik.
Hingga akhirnya muncul regulasi untuk pengangkutan surat-surat.
Serta, standarisasi prangko untuk korespondensi daerah pedalaman.
Kantor Pos mulai didirikan pertama kali di Batavia. Kantor Pos Batavia tersebut diresmikan oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada 26 Agustus 1746.
Empat tahun kemudian, kantor pos dibuka di Semarang, Surabaya, dan mulai menjamur di berbagai kota besar di Hindia Belanda termasuk Kota Probolinggo.
“Ketika masih pertama kali didirikan, tidak semua orang dapat mengirim surat. Melainkan hanya untuk kepentingan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Namun setelah kantor pos ini menyebar ke kota-kota besar, masyarakat mulai bisa menikmati layanannya,” kata Pemerhati Sejarah dari Lembaga Masyarakat Warisan Pertahanan (Defense Heritage Society) Kota Probolinggo, Edi Martono.
Edi mengatakan, layanan pos pada masa kolonial berkembang pesat.
Hal ini tak lepas dari dukungan perkembangan jaringan jalan dan transportasi yang dibuat oleh pemerintah Belanda kala itu.
Di mana pada tahun 1808, atas perintah Gubernur Jenderal Herman Williem Deandels, dibangunlah jalan sepanjang 1.000 km dari Anyer hingga Panarukan.
Pada jalur ini, juga terdapat de Grote Postweg alias Jalan Raya Pos yang dapat membuat jarak tempuh pengiriman pos menjadi lebih singkat.
Sementara jalur kereta api pertama di Indonesia, dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr.L.A.J Baron Sloet van de Beele pada 17 Juni 1864, dengan jalur kereta api Semarang Vorstenlanden.
Kemudian melalui Staatssporwegen (SS) Pemerintah Belanda membangun banyak jalur kereta api sejak 1875, termasuk jalur Probolinggo Stoomtram Maatschappij (Pb.Sm).
“Jadi dahulu surat maupun paket dapat dikirim menggunakan kereta api atau armada pos. Oleh sebab itu, beberapa kantor pos bahkan lokasinya berdekatan dengan stasiun atau berada di Jalan Raya Pos,” imbuhnya.
Bagi daerah yang dekat dengan stasiun, maka akan diantar menggunakan kereta api.
Sementara untuk daerah-daerah yang jauh dari jangkauan jalur kereta api, pengiriman surat dapat menggunakan armada pos lainnya.
“Surat dan paket diantar menggunakan kuda-kuda pos. Di Kota Probolinggo dahulu, kuda-kuda pos tersebut, terkadang berada di sekitar rumah makan Sumber Hidup,” jelas Edi.
Dilansir dari historia.id, kisaran tahun 1840 hingga 1860, jasa pos pernah diborongkan pada pihak swasta yaitu J Montolt.
Ia menugaskan para kusir-kusir kudanya, untuk mengirim surat dan paket dari Surabaya menuju Pasuruan, Probolinggo, dan berbagai daerah lainnya dengan upah senilai 200 gulden per bulan.
Namun J Montolt kemudian mengakhiri kontraknya dengan pemerintah Hindia Belanda pada 1863.
Karena ia merasa, lebih menguntungkan mengangkut manusia ketimbang mengirim surat atau paket.
Sehingga hal tersebut kembali menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial.
Untuk meminimalkan beban pengeluaran, pemerintah menginstruksikan para Bupati untuk merawat jalan, gardu-gardu pos, kuda-kuda pengganti, dan menjaga keamanan kereta pos yang melintas.
Sementara melalui peta Kota Probolinggo tahun 1914, diketahui bahwa gedung post en telegraafkantoor di terletak di Jalan Raya Pos yang kini menjadi Jalan Raya Panglima Sudirman.
Gedung tersebut kini beralih fungsi digunakan sebagai Mako Satpol PP Kota Probolinggo.
“Jadi sudah sesuai. Yaitu di Jalan Raya Pos dan berdekatan dengan kandang kudanya,” beber Edi.
Sempat menjadi Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Tak hanya menjadi post en telegraafkantoor.
Gedung tersebut, sempat menjadi Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Tampak pada foto tempo dulu, halamannya masih berupa taman.
“Baru kemudian berangsur-angsur direnovasi hingga menjadi sekarang dan dimanfaatkan sebagai gedung Satpol PP Kota Probolinggo. Bentuk bangunannya masih dipertahankan. Yang berubah, hanya halaman depannya saja yang kini dipaving,” papar Pemerhati Sejarah dari Lembaga Masyarakat Warisan Pertahanan (Defense Heritage Society) Kota Probolinggo, Edi Martono.
Diketahui, Satpol PP Kota Probolinggo baru menempati gedung tersebut, pada 17 Januari 2019.
Sebelumnya, Satpol PP Kota Probolinggo bermarkas di Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan Puskesmas Jati.
Dilansir dari sejumlah berita Jawa Pos Radar Bromo, halaman gedung Satpol PP Kota Probolinggo, kini juga dilengkapi oleh Gedung Meteor (Sistem Keamanan Terpadu Kota Probolinggo) dan Damkar Kota Probolinggo.
Gedung Meteor merupakan commad center yang melayani pengaduan masyarakat selama 24 jam penuh.
Gedung ini diresmikan pada Senin 29 Januari 2024 oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin.
Serta oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Imam Sugianto, waktu itu.
Pertahankan Arsitektur Bergaya Indische Empire Style
Hingga kini, gedung eks post en telegraafkantoor memiliki arsitektur yang masih sama. Yaitu bergaya Indische Empire Style.
Gaya ini juga dikenal sebagai arsitektur Neo Klasik atau Dutch Colonial.
Arsitektur ini lahir dari pencampuran kebudayaan Belanda, Indonesia, dan sedikit budaya China.
Indische Empire Style berkembang pada tahun 1808-1811.
Gaya arsitektur ini, kali pertama dikenalkan Herman Willen Deandels, ketika menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada awalnya, gaya ini berkembang di daerah pinggiran Batavia.
Beberapa ciri utamanya, adalah bangunan berbentuk simetris.
Terdapat ruang utama (central room) di tengah bangunan yang menghubungkan teras depan dan teras belakang.
Sementara bagian teras, biasanya luas dengan barisan kolom bergaya Yunani.
Sedangkan, ruang service seperti dapur, toilet, dan gudang diletakkan terpisah dari bangunan utama. Terletak di bagian belakang.
“Kalau bergaya kolonial, biasanya bentuknya kotak. Kolomnya biasa dihiasi list atau ornamen garis. Sementara untuk arsitektur bergaya Yunani, cenderung berbentuk bulat,” ujar Moh. Rikzan Wagianto, 25, alumnus Fakultas Arsitektur Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. (gus/one)
Editor : Jawanto Arifin