Radar Bromo - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui masih menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan 15.601 ahli gizi ke dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu hambatannya adalah distribusi tenaga gizi yang belum merata di berbagai daerah.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, dalam forum diskusi berjudul “Penguatan Peran serta Masyarakat dalam Program MBG Melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor” yang digelar di Tangerang Selatan, Senin (24/11).
“Ahli gizi, problem pertama ahli gizi itu adalah kita masih sebagian kesulitan untuk memilih ahli gizi karena ketersediaan sumber daya ahli gizi tidak tersebar secara merata," kata Nyoto.
Ia menuturkan bahwa beberapa kawasan di Indonesia masih kekurangan ahli gizi yang berkualifikasi sarjana. “Untuk daerah-daerah tertentu mungkin gampang, tapi bapak, ibu pergi ke Maluku, kemudian pergi ke Sulawesi Tengah, beberapa lagi ke NTT, itu enggak ada ahli gizi yang sekelas sarjana, misalnya gitu. Ini kan problem," ungkap Nyoto.
Kondisi ini sering membuat pelaksanaan program mengalami kendala karena sejumlah daerah hanya memiliki tenaga lulusan D3 atau bahkan tidak ada sama sekali, sedangkan program tetap harus dilaksanakan.
“Mau jalan atau berhenti gara-gara hanya kurang ahli gizi? Nah oleh karena itu, kebijakan yang saya baca adalah Pak Kepala Badan Gizi Nasional sudah membuat surat edaran. Edarannya apa? Dia membolehkan beberapa ahli yang terkait juga menangani gizi itu diperbolehkan, misalnya ahli pengolahan pangan, kemudian ahli jasa boga dan sebagainya, itu sudah disiapkan bahkan dikasihkan persyaratan tertentu sehingga akan memastikan yang bersangkutan mempunyai keahlian di bidang gizi," jelas Nyoto.
Nyoto menegaskan bahwa aturan tersebut bertujuan memastikan layanan tetap berjalan tanpa menghilangkan standar kompetensi. “Dengan demikian, ada keyakinan, ada jaminan dari negara di dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Insya Allah, ini kalau sudah jalan semua, problem ahli gizi ini bisa diselesaikan," ungkapnya.
Selain itu, BGN juga memperkuat komunikasi dengan berbagai asosiasi profesi dan lembaga pendidikan gizi. “Kita juga Badan Gizi Nasional juga mulai melakukan komunikasi-komunikasi yang lebih intens dengan asosiasi-asosiasi yang terkait gizi, misalnya Persagi, Pergizi, dan kita juga sudah mulai sounding dengan AIPGI, Asosiasi Institut Pendidikan Gizi Indonesia," tambahnya.
Nyoto menyebutkan bahwa asosiasi telah menyediakan data mengenai sekolah penyedia tenaga gizi beserta kapasitas lulusannya. Dengan koordinasi yang lebih baik, ia meyakini kebutuhan ahli gizi nasional dapat terpenuhi.
“Mereka sudah kirim di mana sekolah-sekolah yang ada dan berapa produksinya dan kapan bisa dibutuhkan, tinggal kemarin-kemarin kita kurang komunikasi, Insya Allah nanti kita lakukan komunikasi di bawah pimpinan Pak Gunalan dan direktur kerja samanya, ini bisa dilakukan dengan baik dan kebutuhan masalah ahli gizi saya pikir bisa diselesaikan dengan baik," tuturnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni