KRAKSAAN, Radar Bromo- Pemkab Probolinggo berupaya memaksimalkan pembuatan administrasi penduduknya hingga di tingkat desa. Salah satunya melalui pelayanan kependudukan di desa (Paket Pedes). Selain bisa menjangkau sampai tingkat desa, pelayanan ini dinilai bisa memberantas praktik pungutan liar (pungli).
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo Munaris mengatakan, sejauh ini tidak semua desa memiliki Paket Pedes. Pelayanan di desa yang terintegrasi dengan pihaknya. “Sejauh ini ada 200 desa lebih yang sudah memiliki Paket Pedes. Tahun 2023, ada tambahan 20 desa,” kata Munaris.
Dia bilang, Paket Pedes ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya pungli pada pembuatan administradi kependudukan seperti kartu keluarga dan lainnya. “Seperti yang kita tahu, dulunya pelayanan administrasi kependudukan ini merupakan lahan basah untuk praktik pungli. Namun dengan Paket Pedes ini, masyarakat tinggal urus di desa kemudian di eksekusi oleh kami. Tidak perlu waktu lama prosesnya akan selesai. Pengambilannya bisa dintar atau datang langsung,” ujarnya.
Upaya yang dilakukan ini guna mempermudah masyarakat, agar tidak bolak-balik pada saat mengurus administrasi kependudukan. “Seperti pada masyarakat Gili Ketapang. Kalau datang ke kantor, biasanya rombongan. Banyak dan mengantre. Kan kasihan. Saat ini sudah bisa lebih mudah, hanya melalui pemerintah desa saja,” jelasnya.
Adanya sejumlah desa yang masih belum terintegrasi dalam proses pembuatan administrasi terjadi lantaran beberapa hal. Salah satunya, desa yang kesulitan memiliki akses jaringan atau Internet. “Kemudian, ada SDMnya yang tidak mempuni. Sebab Paket Pedes ini dilakukan oleh perangkat desa yang mengerti dengan teknologi. Targetnya tahun depan, seluruh desa sudah bisa terintegrasi,” ujarnya. (mu/fun)
Editor : Ronald Fernando