Pemkab Pasuruan Hitung Beban Imbas Skema Baru Subsidi BPJS

Muhamad Busthomi • Dipublikasikan Rabu, 11 November 2026 | 10:10 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

BANGIL, Radar Bromo - Perluasan subsidi iuran BPJS Kesehatan hingga kelompok masyarakat desil 8, berpotensi mengubah peta belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai menghitung kemampuan fiskal, untuk mengantisipasi tambahan tanggungan tersebut, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan transfer ke daerah (TKD).

Persoalannya, pembagian beban iuran antara pemerintah pusat, kabupaten, dan provinsi masih dibahas melalui sejumlah alternatif skema.

Perbedaan pembagian itu akan menentukan seberapa besar anggaran daerah yang harus disiapkan.

Dalam skema pertama, iuran peserta desil 1–4 ditanggung APBN. Pembiayaan kelompok desil 5–6 menjadi tanggungan APBD kabupaten/kota, sedangkan desil 7–8 dibebankan kepada APBD provinsi.

Alternatif lainnya, tanggungan APBN tetap untuk desil 1–4. Namun, pembiayaan desil 5 menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, sementara desil 6 ditanggung pemerintah provinsi.

Perbedaan batas kelompok penerima tersebut, bukan perkara administratif semata.

Semakin luas kelompok yang dibebankan kepada kabupaten, semakin besar pula potensi kebutuhan anggaran untuk membayar iuran peserta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan Diano Vela Fery Santoso mengatakan, pemkab mulai menindaklanjuti arahan bupati, dengan mengkaji konsekuensi penerapan skema baru tersebut.

Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Bagian Hukum.

Konsultasi dengan Kementerian Sosial juga dilakukan untuk mendalami ketentuan pembiayaan.

“Kami sudah mulai koordinasi sekaligus konsultasi dengan Kementerian Sosial untuk mendalami ketentuan dan implikasi kebijakan ini,” kata Diano.

Salah satu perhatian pemkab, adalah kemampuan fiskal daerah. Sebab, perubahan skema subsidi datang bersamaan dengan tuntutan efisiensi belanja dan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah harus menghitung kebutuhan iuran, tanpa mengabaikan pembiayaan program pelayanan publik lainnya.

Diano menyebut, pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan.

Akses terhadap data tersebut, diharapkan membantu pemkab memetakan calon penerima, sekaligus menghitung kebutuhan anggaran secara lebih akurat.

“Pendataan menjadi salah satu pekerjaan krusial. Pemerintah daerah perlu memastikan kelompok penerima bantuan, sesuai kriteria dan tidak tumpang tindih dengan peserta yang sudah ditanggung pemberi kerja maupun membayar iuran secara mandiri,” ujarnya. (tom/one)

Editor : Jawanto Arifin
Desil fiskal subsidi bpjs kesehatan iuran