BANGIL, Radar Bromo - Syarat kemampuan membaca kitab suci bagi calon kepala desa, menjadi salah satu materi yang diperdebatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintahan Desa di DPRD Kabupaten Pasuruan. Internal panitia khusus (pansus) berbeda pandangan.
Satu menilai, syarat itu tak relevan dengan jabatan administratif. Sedangkan lainnya, menganggapnya sebagai bentuk kearifan lokal, untuk memastikan pemimpin desa memiliki keimanan kuat.
Perdebatan itu muncul di tengah persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades), yang dijadwalkan mulai 2027.
Regulasi di tingkat daerah perlu disiapkan, agar pelaksanaan pilkades memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan perubahan Undang-Undang Desa.
Anggota Pansus Rudi Hartono menilai, syarat utama calon kepala desa, semestinya cukup bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Menurut dia, kemampuan membaca kitab suci, tidak perlu dijadikan syarat tambahan untuk mengikuti kontestasi pilkades.
"Syarat utamanya harus berketuhanan Yang Maha Esa. Kalau sudah berketuhanan, maka klausul kemampuan baca kitab suci sebagai salah satu syarat tidak diperlukan," ujar Rudi.
Ia menegaskan, pilkades merupakan proses memilih pemimpin pemerintahan desa, bukan pemilihan pemuka agama.
Karena itu, kemampuan membaca kitab suci, dinilai tidak semestinya menjadi penentu kelayakan seseorang untuk mencalonkan diri.
"Kalau ada yang tidak lolos karena tidak mampu baca kitab suci, pilkades ini bukan pemilihan pemuka agama. Urusannya administrasi pemerintahan. Kalau ada yang tidak lolos, pembuat aturan ini yang zalim," tegasnya.
Pandangan berbeda disampaikan anggota pansus Sugiyanto. Ia menilai, kemampuan membaca kitab suci bisa dipertahankan sebagai syarat tambahan, yang mencerminkan kearifan lokal. Ketentuan itu, menurut dia, bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong terpilihnya kepala desa yang memiliki landasan keimanan kuat.
"Ini sebagai kearifan lokal. Kita buat regulasi supaya orang yang terpilih sebagai kepala desa, punya keimanan yang kuat. Sehingga tidak semena-mena dalam menjalankan kewenangannya," ujar Sugiyanto.
Ketua Pansus Raperda Pemerintahan Desa Eko Suryono mengatakan, penyusunan raperda tersebut, merupakan tindak lanjut dari perubahan Undang-Undang Desa.
Karena regulasi di tingkat pusat berubah, pemerintah daerah perlu menyesuaikan aturan pelaksanaannya.
"Pilkades direncanakan 2027, dan UU Desa sudah berubah. Maka harus ada aturan pelaksana di tingkat daerah, supaya pelaksanaannya punya pijakan hukum yang jelas," jelasnya.
Selain syarat calon kepala desa, materi yang dibahas mencakup masa jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), mekanisme pemilihan, ketentuan perangkat desa, hingga penetapan penghasilan penyelenggara pemerintahan desa.
"Ini bukan perubahan kecil. Setiap pasal akan kami bahas satu per satu, karena dampaknya sampai ke desa," kata Eko. (tom/one)
Polemik Soal Syarat Baca Kitab Suci Calon Kades
Latar Belakang Regulasi
· Dasar Hukum: Tindak lanjut atas perubahan Undang-Undang Desa dari pemerintah pusat.
· Tujuan: Menjadi landasan hukum dan aturan pelaksana yang jelas untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
· Target Pelaksanaan Pilkades: Dijadwalkan mulai tahun 2027.
Dua Pandangan yang Berdebat di Internal Pansus
Pandangan Kontra:
· Syarat utama cukup Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
· Klausul kemampuan membaca kitab suci tidak perlu dijadikan syarat tambahan.
· Argumen: Pilkades adalah pemilihan pemimpin administrasi pemerintahan desa, bukan pemilihan pemuka agama. Dinilai zalim jika ada calon yang gugur hanya karena syarat tersebut.
Pandangan Pro:
· Syarat kemampuan membaca kitab suci perlu dipertahankan.
· Argumen: Ketentuan ini merupakan wujud kearifan lokal demi mendorong terpilihnya kepala desa dengan landasan keimanan yang kuat, sehingga tidak semena-mena dalam memimpin.
Materi Penting Lain yang Dibahas dalam Raperda
· Penyesuaian masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
· Mekanisme teknis pelaksanaan pemilihan.
· Ketentuan operasional perangkat desa.
· Penetapan standar penghasilan penyelenggara pemerintahan desa.
Editor : Jawanto Arifin