Beras SPHP Justru Kurang Diminati, Serapan Beras Murah Pemerintah Masih Rendah

Muhamad Busthomi • Dipublikasikan Sabtu, 12 September 2026 | 12:44 WIB
PANTAU: Tim Satgas Pangan Kabupaten Pasuruan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan dan harga beras di salah satu lapak pedagang Pasar Bangil, Jumat (11/9). (Muhamad Busthomi/Radar Bromo)
PANTAU: Tim Satgas Pangan Kabupaten Pasuruan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan dan harga beras di salah satu lapak pedagang Pasar Bangil, Jumat (11/9). (Muhamad Busthomi/Radar Bromo)

BANGIL, Radar Bromo - Ketersediaan beras di Kabupaten Pasuruan, belum menjadi persoalan.

Harga pun masih terkendali. Namun, ada catatan lain yang muncul dari pemantauan Satgas Pangan.

Beras murah program pemerintah justru belum banyak diminati konsumen.

Kondisi itu terungkap, saat Satgas Pangan Kabupaten Pasuruan menyisir Pasar Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jumat (11/9).

Tim gabungan memeriksa lima lapak pedagang beras serta satu gerai ritel modern di sekitar kawasan pasar.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan dua hal. Stok tersedia dan harga tidak melewati Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hasilnya memang belum ditemukan pedagang yang menjual beras di atas ketentuan. Pasokan juga masih dinilai aman.

“Sejauh ini tidak ada transaksi penjualan di atas ketentuan HET dan stok pasokan dipastikan aman,” kata Kasat Reskrim Polres Pasuruan sekaligus Kasatgas Pangan AKP Rizky Akbar Kurniadi.

Di lapangan, HET beras SPHP ditetapkan Rp 12.500 per kilogram. Beras medium Rp 13.500 per kilogram.

Sedangkan beras premium maksimal Rp 14.900 per kilogram. Menariknya, harga beras premium justru masih berada di bawah batas tersebut. Pedagang menjualnya sekitar Rp 14.500 per kilogram.

Artinya, tekanan harga belum menjadi masalah utama. Justru daya serap beras SPHP yang menjadi perhatian.

Beras program pemerintah yang dirancang sebagai pilihan dengan harga lebih terjangkau itu, belum mendapat respons pasar seperti yang diharapkan. Pedagang mengakui minat konsumen terhadap SPHP masih relatif rendah.

“Artinya, ketika stok beras murah tersedia, belum tentu produk tersebut langsung terserap pasar. Kondisi ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah,” ujar Rizky.

Temuan itu menunjukkan, persoalan pangan tidak selalu berhenti pada ketersediaan barang.

Stok melimpah tidak otomatis berarti program berjalan efektif, jika barang tidak terserap konsumen.

Karena itu, distribusi menjadi pekerjaan berikutnya. Satgas Pangan akan melanjutkan pemantauan ke sejumlah pasar tradisional lain di Kabupaten Pasuruan.

Jumlah stok di masing-masing pasar saat ini bervariasi. Persediaannya berkisar 2 hingga 10 ton.

Salah satu tambahan pasokan terbesar berada di Pasar Purwosari. Sebanyak 10 ton beras baru disalurkan kepada lima pedagang.

Satgas memastikan, pengawasan tidak hanya melihat harga di tingkat pedagang. Pergerakan stok dan distribusi juga menjadi perhatian, agar tidak terjadi kekosongan di satu wilayah ketika pasokan menumpuk di wilayah lain.

“Sementara ini dapat kami simpulkan, bahwa pasokan belum menjadi persoalan utama. Tantangannya justru bagaimana distribusi tetap lancar, sekaligus menjaga harga tetap berada dalam koridor HET,” beber Rizky. (tom/one)

Editor : Jawanto Arifin
SPHP sidak satgas beras het