BANGIL, Radar Bromo – Ratusan desa di Kabupaten Pasuruan mengajukan usulan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Tapi belum satupun yang pasti cair. Verifikasi masih berjalan, dan ruang fiskal daerah jadi penentu akhir.
Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan Eka Wara Brehaspati mengatakan, saat ini 132 desa sedang menjalani proses verifikasi administrasi dan lapangan. ”Jumlah itu sesuai dengan proposal yang diajukan dari pihak desa,” katanya.
Berapa anggaran yang diminta desa? Eka belum merinci. Yang jelas, nominal itu bervariasi. Sebab kebutuhan yang disampaikan juga beragam. Karena itu, pemerintah daerah perlu verifikasi. Tujuanya untuk memastikan penggunaan BKK yang direncanakan setiap desa sesuai dengan prioritas daerah.
Tim turun ke lapangan mengecek kesesuaian antara perencanaan yang diusulkan dengan kondisi nyata di desa.
Tapi lolos verifikasi administrasi dan lapangan belum berarti BKK otomatis cair. Masih ada satu tahap lagi yang harus dilewati. Verifikasi tim anggaran.
Eka menjelaskan, pencairan BKK juga bergantung pada ruang fiskal daerah. ”Saat ini Perubahan APBD 2026 masih dalam tahap pembahasan,” katanya.
Artinya, berapa desa yang akhirnya benar-benar menerima BKK belum bisa dipastikan. ”Mudah-mudahan bisa dapat semua. Tapi sekali lagi itu ranah tim anggaran yang menghitung dari sisi ruang fiskal,” katanya. (tom/fun)
Editor : Abdul Wahid