BANGIL, Radar Bromo–Rencana pembangunan jalur kereta baru yang menghubungkan Sidoarjo hingga Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, kembali mengemuka.
Opsi itu dipertimbangkan setelah jalur existing Sidoarjo–Porong dinilai semakin rentan akibat ancaman ambles di kawasan terdampak lumpur Sidoarjo.
Kekhawatiran tersebut mencuat saat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Denny Michels Adlan meninjau titik rembesan lumpur di tanggul 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (23/7).
Emil mengatakan, persoalan utama bukan hanya rembesan lumpur. Tetapi juga kondisi tanah di sekitar jalur rel, yang berdasarkan kajian mikrozonasi memiliki tingkat kerentanan ambles sangat tinggi.
"Daerah ini merupakan kawasan deformasi vertikal. Potensi amblesnya sangat tinggi dan tentu membahayakan jalur kereta api," ujarnya.
Menurut Emil, kondisi tersebut mendorong pemerintah mengevaluasi rencana pengembangan jaringan rel menuju Malang.
Salah satu opsi yang menguat adalah menggeser lintasan dari jalur lama menuju koridor baru.
Baca Juga: Waspadai Perubahan Cuaca Lokal, Sepekan Cuaca Relatif Aman, Begini Imbauan BMKG
Rutenya dimulai dari Stasiun Sidoarjo, kemudian berbelok ke arah Tulangan, berlanjut ke selatan, lalu kembali tersambung di kawasan Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.
Dengan skema itu, layanan kereta menuju Malang tetap dapat berjalan tanpa melewati zona yang dinilai rawan ambles.
"Kami akan melaporkan kepada Ibu Gubernur dan Dirjen Perkeretaapian. Sebaiknya jalur ini digeser. Warga pengguna Stasiun Tanggulangin dan Porong juga tidak akan terlalu jauh dari lokasi stasiun penggantinya," jelas Emil.
Ia menambahkan, jalur baru tersebut sekaligus mendukung rencana pengembangan jalur ganda (double track) dari Sidoarjo menuju Malang.
Proyek itu diharapkan meningkatkan kapasitas layanan kereta, sekaligus memperlancar mobilitas penumpang dari kawasan Malang menuju Surabaya maupun sebaliknya.
Sementara itu, Kepala BTP Kelas I Surabaya DJKA Denny Michels Adlan mengungkapkan, rencana pembangunan jalur baru sebenarnya bukan hal baru.
Sebelum pandemi Covid-19, pemerintah bahkan telah memulai proses pembebasan lahan.
"Pembebasan lahannya sudah berjalan hampir lima kilometer. Total kebutuhan sekitar 20 kilometer, tetapi sempat terhenti saat pandemi," katanya.
Meski demikian, DJKA belum akan langsung melanjutkan proyek tersebut. Pemerintah masih menunggu hasil evaluasi perkembangan kondisi geologi di kawasan lumpur Sidoarjo.
"Kami harus memastikan dulu, arah perkembangan bencana ini. Kalau memang kajiannya menyatakan jalur lama tidak lagi aman, tentu opsi pengalihan jalur akan menjadi pertimbangan utama," ujarnya.
Denny memastikan, pembahasan kelanjutan proyek akan dibawa dalam pertemuan tingkat tinggi di lingkungan DJKA pekan depan. Selain membahas kelayakan teknis, rapat juga akan menentukan skema pembiayaan, baik melalui APBN maupun dukungan pendanaan lain, termasuk untuk penyelesaian pembebasan lahan.
"Kami bahas dalam high level meeting bersama Pak Dirjen. Termasuk sumber pendanaan kajian dan pembebasan lahannya," bebernya. (tom/one)
Editor : Muhammad Fahmi