BANGIL, Radar Bromo - Pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai mengarahkan pembangunan 2027 pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Langkah itu ditopang proyeksi APBD yang mencapai Rp 4,07 triliun, dengan fokus pada penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pasuruan HM Shobih Asrori, saat rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, di DPRD Kabupaten Pasuruan.
Menurut Gus Shobih-sapaannya-tema pembangunan 2027 adalah Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi dengan Dukungan Kolaborasi Vertikal dan Horizontal.
"Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2027, difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan investasi, dengan dukungan kolaborasi vertikal maupun horizontal," ujarnya.
Lima prioritas pembangunan disiapkan, untuk mendukung tema tersebut.
Yakni pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana, penguatan investasi sektor strategis, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas fiskal, kolaborasi pentahelix, dan digitalisasi data terintegrasi.
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kabupaten Pasuruan pada 2027, diproyeksikan mencapai Rp 3,528 triliun. Sementara belanja daerah, direncanakan sebesar Rp 4,075 triliun.
Pendapatan asli daerah (PAD) dipatok Rp 1,761 triliun. Angka tersebut didominasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 1,135 triliun dan retribusi daerah Rp 613,17 miliar.
Sisanya, berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5,25 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 8 miliar.
Selain PAD, pemerintah daerah menargetkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,627 triliun, serta transfer antar daerah Rp 138,96 miliar.
Belanja daerah paling besar, masih dialokasikan untuk belanja operasi yang mencapai Rp 2,515 triliun.
Di dalamnya, termasuk belanja pegawai sebesar Rp 1,292 triliun, belanja barang dan jasa Rp 1,153 triliun, belanja hibah Rp 60,5 miliar, bantuan sosial Rp 1,88 miliar, serta bunga pinjaman Rp 6,8 miliar.
Sementara itu, belanja modal yang menjadi instrumen pembangunan fisik, direncanakan sebesar Rp 871 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan belanja tidak terduga Rp 35 miliar, untuk menghadapi kondisi darurat maupun bencana, serta belanja transfer ke pemerintah desa dan pemerintah daerah lain sebesar Rp 653,47 miliar.
Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 546,85 miliar.
Defisit itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 187,35 miliar serta rencana pinjaman daerah sebesar Rp 363 miliar.
"Penyusunan KUA dan PPAS ini, menjadi dasar penyusunan APBD 2027 agar seluruh program pembangunan dapat berjalan, sesuai prioritas yang telah ditetapkan," kata Gus Shobih. (tom/one)
POSTUR APBD PASURUAN 2027
KEUANGAN MAKRO
· Belanja Daerah: Rp 4,075 Triliun
· Pendapatan Daerah: Rp 3,528 Triliun
· Defisit Anggaran: Rp 546,85 Miliar
POS PENDAPATAN
· PAD: Rp 1,761 Triliun
(Pajak Rp 1,135 T | Retribusi Rp 613,17 M)
· Transfer Pusat: Rp 1,627 Triliun
· Transfer Antar-Daerah: Rp 138,96 Miliar
POS BELANJA
· Belanja Operasi: Rp 2,515 Triliun
(Pegawai Rp 1,292 T | Barang dan Jasa Rp 1,153 T)
· Belanja Modal (Fisik): Rp 871 Miliar
· Belanja Transfer Desa: Rp 653,47 Miliar
· Belanja Darurat (BTT): Rp 35 Miliar
PENUTUP DEFISIT
· Pinjaman Daerah: Rp 363 Miliar
· Sisa Anggaran (SiLPA): Rp 187,35 Miliar
3 FOKUS UTAMA
· Penguatan ekonomi dan investasi daerah.
· Pengentasan kemiskinan dan kualitas SDM.
· Peningkatan kualitas infrastruktur fisik.
(Sumber: Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pasuruan 2027)
Editor : Jawanto Arifin