BANGIL, Radar Bromo- Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Pasuruan belum optimal. Selama dua tahun berturut-turut, realisasi jauh di bawah target. Kini pemerintah bergerak lebih serius, bahkan melibatkan aparat penegak hukum.
Apalagi di tengah efisiensi dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan PAD.
Tak terkecuali Pemkab Pasuruan, terutama organisasi perangkat daerah (PAD) yang memiliki tugas untuk mencari pemasukan dari sektor retribusi.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan Taufikhul Ghony menyebut potensi pendapatan dari aset pasar sebenarnya sangat besar. Namun selama ini pengelolaannya belum maksimal.
"Kami ingin memastikan tidak ada kebocoran. Aset pasar harus ditertibkan agar PAD benar-benar masuk ke kas daerah," ujarnya.
Datanya bicara. Pada 2024, target PAD pasar dipatok Rp 5,73 miliar rupiah. Realisasinya hanya Rp 5,23 miliar. Tahun 2025, target naik tipis menjadi Rp 5,78 miliar, tapi realisasi justru sedikit turun menjadi Rp 5,22 miliar.
Dua tahun berturut-turut, selisih antara target dan realisasi mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Untuk 2026, target tetap dipasang di angka Rp 5,78 miliar. Target ini diharapkan bias tercapai. Kata Ghony, minimal bisa 90 persen. “Syukur-syukur bias 100 persen,” beber Ghony.
Pemerintah tidak ingin sejarah berulang. Penertiban aset pasar pun mulai digencarkan dengan melibatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan.
Ghony menegaskan langkah ini bukan sekadar kejar angka. Melainkan membenahi sistem pengelolaan pasar dari akarnya.
"Kalau asetnya tertib, pendataan pedagang jelas, dan tidak ada yang main-main, target PAD bukan hal yang mustahil tercapai," katanya.
Untuk memaksimalkan PAD, Diskoperindag akui bukan hal yang mudah. Ada beberapa faktor yang akan menjadi tantangannya.
Misalnya saja kondisi pasar saat ini. Pasar-pasar saat ini, kata Ghony, ada yang kalah dengan pasar online.
Selain itu, pasar tradisional yang dikelola pemkab, masih ada ditemukan pedagang yang berjualan di luar pasar. Pedagang ini tidak diperkenankan untuk berdagang dan mereka tentu tak bisa dipungut retribusi karena tak diatur dalam peraturan daerah.
“Dulu masih bisa dipungut, sekarang sudah tidak bisa. Lalu apa solusinya? Maka harus kami tegakkan dengan langkah operasi,” beber Ghony,
Nah, untuk penegakan ini, tentu Diskoperindag tidak bisa sendirian. Maka perlu pelibatan pihak lain, yakni aparatur.
Selain itu ada asset seperti ruko atau bedak atau lapak yang tercatat sebagai aset milik Pemkab Pasuruan, disewa oleh pihak ketiga. Namun pengelolannya beralih ke pihak lain bahkan cenderung kosong. Sehingga berdampak dengan berkurangnya pendapatan dari sektor pasar.
“Setelah kami berkunjung ke lapangan, Pak Bupati suah mengumpulkan beberapa kepala pasar. Setelah mendapat arah, semuanya telah bersepakat untuk jujur mengelola pasar,” beber Ghony.
Bukan hanya itu. Ghony bilang, para kepala pasar juga diminta juga ikut menjaga kebersihan pasar. Supaya pasar yang dikelola bisa bersih dan asri.
Paling penting, para kepala pasar juga diminta mendata bedak dan lapak yang penyewanya akan memasuki masa akhir. Mereka juga diminta tidak memperpanjang masa sewa. “Karena saat ini pemkab hendak melakukan revisi perda. Tentang pedagang yang penyewa menyewa, rentang waktunya kapan. Ketika dalam beberapa waktu tidak buka, maka penyewa bias digantikan yang lain,” beber Ghony.
Setelah rapat dengan bupati, Diskoperindag juga rapar dengan Komisi II. Pendataan asset ini juga menjadi fokus legislatif. Karena banyak aset milik daerah, dikuasai pihak lain. Bahkan pernah masuk ke ranah hukum.
“Ini kami susuri kembali dan didata ulang kembali, dan kami libatkan APH kembali agar asset yang dikuasai pihak lain atau berakhir masa sewanya dan tidak bisa kami pungut retribusi. Ini penting kami lakukan,” beber Ghony.
Berikutnya, Diskoperindag sudah memanggil para kepala pasar lagi dan stafnya, seperti penarik retribusi dan bendahara, lalu membuat pakta integritas.
Dari beberapa persoalan yang ada, Ghony melanjutkan, jajarannya berupaya untuk bersungguh-sungguh untuk meningkatkan PAD. Seraya mendata persoalan-persoalan yang ada ada agar PAD bisa maksimal. (tom/fun)
Editor : Fandi Armanto