BANGIL, Radar Bromo - Penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan memang terlihat mencolok dalam tiga tahun terakhir.
Dari 1,56 persen pada 2022, angka itu turun menjadi 0,26 persen pada Maret 2025.
Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup menjadi ukuran, bahwa masyarakat benar-benar telah kuat secara ekonomi.
Peneliti Humanity and Social Transformation (Humanist) Center, Abdurrahman Amin, menilai penurunan angka kemiskinan ekstrem, memang layak diapresiasi.
Karena menunjukkan adanya kerja pemerintah, dalam perlindungan sosial dan intervensi ekonomi masyarakat.
Tetapi, menurutnya, keberhasilan itu tidak boleh berhenti sebagai statistik administratif semata.
“Pertanyaannya bukan hanya berapa persen turun, tetapi apakah masyarakat benar-benar sudah lebih kuat secara ekonomi,” ujarnya.
Ia mengingatkan, banyak keluarga yang sebenarnya masih berada sangat dekat dengan garis kemiskinan.
Secara datam memang keluar dari kategori miskin ekstrem. Tetapi dalam praktiknya, masih sangat rentan terguncang persoalan ekonomi.
Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok, gelombang PHK, gagal panen, hingga masalah kesehatan, bisa sewaktu-waktu membuat warga kembali jatuh miskin.
“Banyak yang sebenarnya hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan. Ketika ada guncangan ekonomi, mereka sangat mudah jatuh lagi,” katanya.
Abdurrahman menilai, ukuran keberhasilan penanganan kemiskinan, seharusnya tidak berhenti pada turunnya angka tahunan.
Lebih penting lagi, adalah memastikan warga memiliki daya tahan ekonomi yang kuat.
Ia menyebut, indikator kemandirian masyarakat tidak cukup diukur dari penerimaan bantuan sosial.
Tetapi juga, harus dilihat dari stabilitas pendapatan, akses pekerjaan layak, kepemilikan usaha produktif, keterampilan kerja, hingga akses pendidikan dan kesehatan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada program bantuan konsumtif. Melainkan mulai memperkuat pemberdayaan ekonomi jangka panjang.
“Bansos itu penting sebagai penahan jatuh. Tapi belum tentu menjadi alat untuk naik kelas,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana program pelatihan keterampilan, penguatan UMKM desa, hingga pengembangan BUMDes benar-benar diukur efektivitasnya di lapangan.
Mengingat, Kabupaten Pasuruan sebenarnya memiliki potensi besar dari sektor industri, pertanian, peternakan, hingga pariwisata.
Namun tantangannya adalah bagaimana masyarakat miskin bisa masuk ke rantai ekonomi tersebut, bukan sekadar menjadi penerima bantuan.
“Ukuran keberhasilan mestinya bukan sekadar angka kemiskinan turun, tapi apakah ketahanan ekonomi keluarga ikut meningkat,” ulasnya.
Abdurrahman juga menyoroti tantangan berikutnya yang dinilai lebih berat. Yakni menjaga agar warga yang sudah keluar dari kemiskinan ekstrem tidak kembali jatuh miskin.
Sebab, kelompok yang tersisa umumnya merupakan masyarakat paling rentan.
Mulai lansia terlantar, pekerja informal tanpa kepastian penghasilan, warga berpendidikan rendah, hingga keluarga dengan beban utang dan kesehatan tinggi.
“Semakin rendah angka kemiskinan ekstrem, biasanya yang tersisa justru kelompok paling sulit dijangkau,” sampainya.
Ia pun mengingatkan, agar pemerintah tidak terjebak pada euforia angka statistik dan pamflet keberhasilan semata tanpa evaluasi mendalam di lapangan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya angka turun, tetapi apakah masyarakat benar-benar lebih tahan menghadapi tekanan ekonomi,” tandasnya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin